KPK Jebloskan Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Lapas Sukamiskin Arsip - Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan perintah eksekusi terhadap terpidana Nurdin Abdullah. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas satu Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Terpidana akan mendekam di Lapas klas satu Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (17/12).

Baca Juga:

KPK Perpanjang Penahanan Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

Ali mengatakan eksekusi itu dilakukan atas putusan Pengadilan Tipikor pada PN Makassar Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks tanggal 29 November 2021. Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri ini akan menagih denda Rp500 juta ke Nurdin. Hukumannya akan ditambah empat bulan jika denda itu tidak dibayarkan.

Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir /aww
Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir /aww

Selain itu, KPK juga akan menagih pembayaran pidana pengganti sejumlah Rp2,1 miliar dan SGD350 ribu ke Nurdin. Pidana pengganti itu wajib dibayar dalam waktu sebulan.

"Apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas untuk menutupi kerugian negara," ujar Ali.

Baca Juga:

KPK Geledah Kantor Penyuap Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

Jika harta Nurdin tidak mencukupi, hukumannya akan ditambah. Hukuman Nurdin akan ditambah 10 bulan jika hartanya tidak cukup saat dilelang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Berisiko, Status Pandemi Tidak Perlu Terburu-buru Diubah Menjadi Endemi
Indonesia
Masih Berisiko, Status Pandemi Tidak Perlu Terburu-buru Diubah Menjadi Endemi

encabutan status pandemi harus dibarengi dengan situasi yang sudah benar-benar membaik. Selama mobilitas masyarakat masih tinggi dan protokol kesehatan yang kendur bisa membahayakan.

Orang Tua Keluhkan PPDB, Komisi E Dorong Disdik DKI Bangun Sekolah 8 Lantai
Indonesia
Orang Tua Keluhkan PPDB, Komisi E Dorong Disdik DKI Bangun Sekolah 8 Lantai

Banyak masyarakat yang mengeluhkan mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Indonesia Wajibkan Pria Dewasa Berpoligami
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Indonesia Wajibkan Pria Dewasa Berpoligami

Beredar video dengan menampilkan screenshot berita dari Kompas.com tentang kewajiban berpoligami oleh pemerintah.

2 Tahun Terhenti, Kirab Bendera Pusaka saat 17 Agustus Kembali Digelar
Indonesia
2 Tahun Terhenti, Kirab Bendera Pusaka saat 17 Agustus Kembali Digelar

Pada tahun ini, Istana mengundang masyarakat secara terbatas untuk mengikuti langsung peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI sebanyak 2.000-3.000 orang.

Turunnya Harga Tes PCR Bikin Mobilitas Meningkat, Warga Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Turunnya Harga Tes PCR Bikin Mobilitas Meningkat, Warga Diminta Bertanggung Jawab

Pemerintah bisa menurunkan harga karena ada sejumlah barang mendapatkan pajak khusus

Klaster PTM di Solo Bertambah, 46 Siswa Dinyatakan Positif COVID-19
Indonesia
Klaster PTM di Solo Bertambah, 46 Siswa Dinyatakan Positif COVID-19

Satgas COVID-19 Solo, Jawa Tengah, mencatat adanya penambahan kasus COVID-19 di kalangan pelajar sebanyak 46 siswa dan guru.

Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis
Indonesia
Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, vaksinasi COVID-19 di Tanah Air telah melampaui target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Lebih dari 1 Juta Warga DKI Belum Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Lebih dari 1 Juta Warga DKI Belum Terima Vaksin COVID-19

Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, ada lebih dari satu juta warga yang belum dapat penangkal virus corona tersebut.

Pengakuan Sopir Vanessa Angel Ihwal Kecepatan Mobil yang Dikendarainya
Indonesia
Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Sudah Kantongi Nama untuk Menpan RB
Indonesia
Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Sudah Kantongi Nama untuk Menpan RB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamana (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama yang akan mengisi jabatan menpan RB.