KPK Jebloskan Bupati Lampura ke Rutan Bandar Lampung Bekas Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IA Bandar Lampung.

Eksekusi ini menindaklanjuti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menghukum Agung dengan pidana 7 tahun penjara.

Baca Juga:

Tiga Anggota Korps Bhayangkara Lolos Seleksi Direktur Penyidikan KPK

"Leo Sukoto Manalu selaku jaksa eksekusi KPK telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Tjk tanggal 2 Juli 2020 atas nama Agung Ilmu Mangkunegara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (21/7).

Agung diputus bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut.

Hakim menghukum Agung dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta subsider 8 bulan kurungan. Ia juga dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp74,6 miliar subsider dua tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam kasus yang sama, jaksa KPK juga melakukan eksekusi pidana badan atas nama Wan Hendri selaku mantan Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Bandar Lampung. Ia harus menjalani pidana penjara selama empat tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.

Wan Hendri dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, serta dijatuhi pidana badan selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

"Terpidana Wan Hendri juga dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp60 juta subsider dua bulan kurungan," kata Ali.

Baca Juga:

Polri Belum Mampu Tangkap Djoko Tjandra, KPK Diminta Turun Tangan

Pada hari yang sama, tutur Ali, Jaksa juga melakukan eksekusi terhadap mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, Syahbuddin, ke Lapas Klas IA Bandar Lampung. Syahbuddin harus menjalani masa tahanan selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.

Syahbuddin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan dijatuhi pidana selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp2,3 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Sedangkan orang kepercayaan Agung, Raden Syahril, dieksekusi ke Lapas Klas IA Bandar Lampung untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun. (Pon)

Baca Juga:

Semester I 2020, KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp14,6 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siapkan Anggaran Rp400 Miliar, Pemprov DKI Targetkan 300 Ribu Sumur Resapan
Indonesia
Siapkan Anggaran Rp400 Miliar, Pemprov DKI Targetkan 300 Ribu Sumur Resapan

Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun 300 ribu sumur resapan sepanjang tahun 2021 hingga 2022.

KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.

Kasus Corona DKI Senin (7/9): 47.796 Positif, 35.431 Sembuh
Indonesia
Kasus Corona DKI Senin (7/9): 47.796 Positif, 35.431 Sembuh

Adapun penambahan kasus positif di Jakarta sebanyak 703 jiwa.

UU 18/2019 Lahir, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pesantren
Indonesia
UU 18/2019 Lahir, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pesantren

Perda ini akan menjadi landasan hukum yang bisa dirujuk pemerintah

Yordania Umumkan Rekor Baru Kasus Harian COVID-19
Dunia
Yordania Umumkan Rekor Baru Kasus Harian COVID-19

Negara ini tengah mengahdapi tiga kali lipat jumlah kematian hanya dalam dua pekan terakhir.

WHO Nyatakan Virus Corona Menyebar Lewat Udara, Begini Penjelasannya
Indonesia
WHO Nyatakan Virus Corona Menyebar Lewat Udara, Begini Penjelasannya

Penyebaran virus corona tetap lebih berpotensi terjadi melalui droplet.

Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu
Indonesia
Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu

Kasus konfirmasi positif COVID-19 hari ini, Rabu (9/12), bertambah sebanyak 6.058.

Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten
Indonesia
Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid meminta semua pihak untuk konsisten dengan kesepakatan awal antara pemerintah dengan Komisi II DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilu.

Soal Presidential Threshold, Partai Berkarya: Setuju Dihapus Biar Suara Rakyat tidak Sia-sia
Indonesia
Soal Presidential Threshold, Partai Berkarya: Setuju Dihapus Biar Suara Rakyat tidak Sia-sia

Badar mengaku setuju dengan usalan agar ambang batas pencalonan presiden tersebut dihapuskan.

Reaksi Prabowo Ketika Tahu Anak Emasnya Dicokok KPK
Indonesia
Reaksi Prabowo Ketika Tahu Anak Emasnya Dicokok KPK

"Arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK," kata Dasco