KPK Jebloskan Bekas Aspri Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin Miftahul Ulum yang merupakan Asisten Pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jebloskan Miftahul Ulum, asisten pribadi (aspri) bekas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Eksekusi ini dilakukan setelah perkara suap pengurusan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Ulum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Baca Juga:

Ajay M Priyatna Wali Kota Cimahi Ketiga Yang Dicokok KPK

"Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 28/PID.SUS-TPK/2020/PT DKI tanggal 25 September 2020 atas nama Terpidana MIftahul Ulum dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Di Lapas Sukamiskin, Ulum bakal menjalani enam tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Ali.

Pengadilan Tinggi DKI menerima banding yang diajukan Jaksa Penuntut KPK atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan dana hibah KONI dan penerimaan gratifikasi dengan terdakwa Miftahul Ulum.

Imam Nahrawi (kiri) berjalan memasuki ruangan untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/3). (Foto: Antara)
Imam Nahrawi (kiri) berjalan memasuki ruangan untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/3). (Foto: Antara)

Selain menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara, dalam amar putusannya Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Ulum.

"Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yaitu bersama dengan Imam Nahrawi menerima suap dan gratifikasi," tutup Ali.

Hukuman 6 tahun pidana penjara yang dijatuhkan PT DKI itu lebih berat dari vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Ulum. (Pon)

Baca Juga:

Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Analisis Kasus Kardus Durian yang Diduga Seret Nama Cak Imin
Indonesia
KPK Analisis Kasus Kardus Durian yang Diduga Seret Nama Cak Imin

KPK mengaku tengah menganalisis hasil putusan terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011 itu. Nama Cak Imin pun sebelumnya sempat disebut dalam persidangan karena menerima sejumlah duit terkait perkara itu.

Pemerintah Diminta Kontrol Penjualan Obat Terapi COVID-19 di 'Marketplace'
Indonesia
Pemerintah Diminta Kontrol Penjualan Obat Terapi COVID-19 di 'Marketplace'

Penimbunan itu kan niatnya memang untuk meningkatkan harga

[HOAKS atau FAKTA]: Marquez Ditolak RS Karena Tak Punya BPJS dan PeduliLindungi
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Marquez Ditolak RS Karena Tak Punya BPJS dan PeduliLindungi

Sebuah akun Facebook mengunggah foto pembalap MotoGp Marc Marquez disertai narasi yang menyebutkan bahwa pembalap asal Spanyol itu ditolak di RS karena tidak memiliki kartu BPJS dan aplikasi peduli lindungi yang belum aktif.

Alasan KPK Enggan Tunggu Batas Akhir untuk Pecat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Alasan KPK Enggan Tunggu Batas Akhir untuk Pecat Novel Baswedan Cs

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memecat 57 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi dan Sejumlah Menteri Berkumpul Tanpa Pakai Masker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi dan Sejumlah Menteri Berkumpul Tanpa Pakai Masker

Beredar potongan video dengan durasi 31 detik yang memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi dan Wakilnya memasuki ruangan kemudian menyapa sejumlah menteri tanpa menggunakan masker.

Pemerintah Nyatakan Tidak Ada Lockdown, Kecuali Lingkungan RT/RW
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Tidak Ada Lockdown, Kecuali Lingkungan RT/RW

Pemerintah karantina wilayah atau mikro lockdown hanya dapat dilakukan di tingkat RT atau RW yang berstatus zona merah.

Indonesia Bawa Isu Kesetaraan Penyandang Disabilitas di G20
Indonesia
Indonesia Bawa Isu Kesetaraan Penyandang Disabilitas di G20

Selain keterbatasan infrastruktur di negara berkembang, kondisi penyandang disabilitas di tengah COVID-19 juga diperparah oleh akses yang minim terhadap program jaminan sosial dan pendidikan.

DPR Sebut Pemerintah Sampaikan DIM RUU TPKS Hari Ini
Indonesia
DPR Sebut Pemerintah Sampaikan DIM RUU TPKS Hari Ini

DPR berkomitmen agar proses pembahasan RUU TPKS tidak berlangsung lama

Oknum TNI Tulis Nomor Ponsel di Paspor Mahasiswi Minta Maaf
Indonesia
Oknum TNI Tulis Nomor Ponsel di Paspor Mahasiswi Minta Maaf

Kodam Jaya membebastugaskan dua oknum TNI dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet.

Kemenhub Perketat Pintu Masuk Internasional Cegah Masuknya Varian Omicron
Indonesia
Kemenhub Perketat Pintu Masuk Internasional Cegah Masuknya Varian Omicron

Dunia tengah mewaspadai penyebaran varian baru COVID-19 yang diberi nama Omicron.