KPK Isyaratkan Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Gedung KPK. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang fokus menelisik sejumlah aset milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan istrinya, Tin Zuraida. Harta Nurhadi dan istrinya ditelisik lewat pemeriksaan sejumlah saksi.

"Saat ini penyidik KPK telah memeriksa beberapa pihak terkait pengetahuan saksi-saksi mengenai aset-aset yang di miliki oleh tersangka NHD maupun saksi TZ selaku istri NHD," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (25/6).

Baca Juga

KPK Sita Tas dan Sepatu Mewah Terkait Suap dan Gratifikasi Nurhadi

Sejumlah aset milik Nurhadi dan istrinya yang ditelisik KPK, diduga berasal dari suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Ali menyebut KPK sedang mengembangkan perkara dugaan suap dan gratifikasi Nurhadi ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Penulusuran lebih lanjut mengenai hal tersebut untuk lebih mengembangkan pemeriksaan adanya peristiwa dugaan TPPU," ujarnya.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (rompi jingga), tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011—2016. ANTARA/HO-KPK
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (rompi jingga), tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011—2016. ANTARA/HO-KPK

Ali menyatakan bahwa pihaknya tidak ragu untuk menetapkan Nurhadi dengan pasal TPPU. Hal itu bakal dilakukan setelah KPK mengantongi dua alat bukti permulaan yang cukup terkait TPPU Nurhadi Cs.

"Apabila kemudian ditemukan setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup, maka KPK tentu akan menetapkan tersangka TPPU dalam kasus tersebut," kata Ali.

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Tim penyidik KPK menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman, Tin Zuraida bersiap memberikan kesaksian pada sidang lanjutan kasus dugaan pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/1/2019). Sidang tersebut menghadirkan dua orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yakni petugas keamanan Rumah Sakit Siloam, Charli Paris Hutagaol dan Tin Zuraida yang merupakan istri mantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurachman. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman, Tin Zuraida bersiap memberikan kesaksian pada sidang lanjutan kasus dugaan pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/1/2019). Sidang tersebut menghadirkan dua orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yakni petugas keamanan Rumah Sakit Siloam, Charli Paris Hutagaol dan Tin Zuraida yang merupakan istri mantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurachman. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Baca Juga

Istri Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar
Indonesia
Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar

Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang mengelola dana hingga US$ 4,1 Triliun

DPRD DKI Usul Apartemen Belum Laku Tampung Pasien COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Usul Apartemen Belum Laku Tampung Pasien COVID-19

"Saya kira dengan sukarela harusnya menyerahkan atau meminjamkan apartemen itu untuk kepentingan perawatan yang terkena Covid di Jakarta," ujar Taufik

[HOAKS atau FAKTA] Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia Akibat Divaksin Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia Akibat Divaksin Corona

Di bagian thumbnail video itu, terdapat foto Syekh Ali Jaber, ikon tanda panah yang mengarah ke foto kemasan uji klinis vaksin Sinovac

Pantau Pintu Air Manggarai, Anies Imbau Prioritaskan Keselamatan Warga
Indonesia
Pantau Pintu Air Manggarai, Anies Imbau Prioritaskan Keselamatan Warga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau langsung ketinggian air dan menggelar rapat koordinasi di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2).

Walkot Depok Usulkan Pengaturan Jam Kerja, Begini Tanggapan Anak Buah Anies
Indonesia
Walkot Depok Usulkan Pengaturan Jam Kerja, Begini Tanggapan Anak Buah Anies

Kata Andri, pihaknya bisa mengawasi pekerja yang hanya masuk 50 persen dari kapasitas pegawai.

[Hoaks atau Fakta]: Nadiem Larang Pemakaian Jilbab di Sekolah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Nadiem Larang Pemakaian Jilbab di Sekolah

Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB sesuai kekhususan Aceh

Bantu Jaksa Pinangki, Andi Irfan Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Bantu Jaksa Pinangki, Andi Irfan Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Mantan politisi Partai NasDem, Andi Irfan dituntut 2 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan

Istana Jawab Tudingan Penolakan Revisi UU Pemilu untuk Jegal Anies dan Naikkan Gibran
Indonesia
Istana Jawab Tudingan Penolakan Revisi UU Pemilu untuk Jegal Anies dan Naikkan Gibran

"Nggak ada hubungannya lah itu, sama sekali nggak ada hubungannya," kata Pratikno

Alasan PDI-P Copot Rieke dari Baleg DPR
Indonesia
Alasan PDI-P Copot Rieke dari Baleg DPR

Anggota Komisi III DPR FPDIP Nurdin yang akan menggantikan posisi Rieke