KPK Ingatkan Potensi State Capture di Sektor Sumber Daya Alam Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengingatkan potensi terjadinya state capture di sektor Sumber Daya Alam (SDA). State capture merupakan aktivitas mengkooptasi, mengintervensi, dan mendominasi kebijakan negara melalui suap dan tekanan.

"Contoh state capture yang paling bagus itu e-KTP. Negara mengkorupsi negara," kata Laode d‎alam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

Baca Juga: Cara Jitu KPK Sekali Dayung Bongkar Korupsi Kapal KKP dan Bea Cukai

Laode lantas mencontohkan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Dalam kasus megakorupsi itu, pemberian suap pada pejabat publik atau pengambil keputusan dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan aturan dan undang-undang.

‎"Dalam kasus megakorupsi e-KTP. Dia tahu persis bahwa e-KTP ini adalah program untuk antikorupsi suapa ada single identity number. Tetapi oleh pemrakarsanya Kementerian Dalam Negeri, parlemen itu sudah menggorengnya," jelasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan bongkar State Capture
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Antara)

Diketahui, skandal korupsi e-KTP dilakukan secara berjamaah oleh para pejabat publik di lembaga eksekutif, legislatif dan swasta. Uang negara dibajak, dirampok, dan dicuri secara berjamaah.

"Akhirnya Rp2,3 triliun ruginya itu dirancang dari awal siapa yang akan (melakukan), sistematis dan terukur. Thats it. Contoh nyata dari state capture," tegas dia.

Selain kasus e-KTP, kata Laode, state capture juga kerap terjadi di kasus korupsi sektor SDA. Ia mengambil contoh kasus korupsi di sektor kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar.

Baca Juga: KPK Bakal Panggil Mendag Enggar dan Nusron Wahid di Kasus Suap Bowo

"Contoh kalau di bidang hutan Tengku Azmul Jaafar, Bupati Pelalawan ini mengeluarkan mungkin 20 izin pemanfaatan hutan, tapi 8 untuk keluarganya sendiri. Itu contoh biasa," ungkapnya.

Laode melanjutkan, sektor SDA merupakan ‎sektor yang berpotensi paling banyak dikorupsi. Potensi korupsi di sektor SDA dinilai Laode dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Di setiap sumber daya alam itu paling banyak. Sehingga dirancang dari awal untuk dicuri itu barang untuk kepentingan pribadi. Jadi dengan negara, dengan kekuasaan yang ada padanya, dia mengambil itu yang seharusnya untuk bagian negara diambil untuk dirinya," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga: Waspadai Konspirasi Jahat Kekuatan Parpol yang Ingin Menunggangi KPK

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH