KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada Ketua KPK Firli Bahiri dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/10). Foto: KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada. Pasalnya, tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon untuk mengikuti Pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah setelah terpilih.

“Oleh karena itu, sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/10).

Webinar bertema Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas tersebut hasil kerja sama KPK bersama Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang ditujukan sebagai pembekalan bagi calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu di 270 daerah peserta pilkada.

Baca Juga

Debat Gibran Vs Bajo Diadakan Dua Putaran

Berdasarkan hasil Survei Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK pada tahun 2015, 2017, dan 2018, sebut Firli, ditemukan bahwa potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur.

Sumbangan donatur, sebagai pengusaha, kata Firli, memiliki konsekuensi pada keinginan donatur untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis. Temuan survei KPK pada 2018 memperlihatkan bahwa 83,8 persen calon berjanji akan memenuhi harapan donatur ketika calon memenangkan Pilkada.

“Hasil survei KPK menemukan bahwa sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Hadirnya donatur disebabkan karena adanya gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon, di mana harta pasangan calon tidak mencukupi untuk membiayai pilkada,” ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahiri dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/10).
Ketua KPK Firli Bahiri dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/10). Foto: KPK

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 Miliar. Bahkan, ditemukan pula ada satu pasangan calon yang hartanya minus Rp15,17 juta. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam dari survei KPK itu, diperoleh informasi bahwa untuk bisa mengikuti tahapan Pilkada, pasangan calon di tingkat Kabupaten/Kota harus memegang uang antara Rp5-10 Miliar, yang bila ingin menang idealnya musti mempunyai uang Rp65 Miliar.

Banyak kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi. Hingga Juli 2020, telah 21 Gubernur dan 122 bupati/walikota/wakil terjerat korupsi yang ditangani oleh KPK. Sebab itu, lanjutnya, KPK menyuarakan urgennya pilkada berintegritas, yakni pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang bebas benturan kepentingan.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU pusat, Ilham Saputra, mendorong seluruh pasangan calon dan para pemilih dalam pilkada untuk mewujudkan pilkada berintegritas. KPU, katanya, selalu menyampaikan kepada konstituen dalam setiap program pendidikan pemilih untuk menolak politik uang.

“Kami menegaskan tolak politik uang dalam setiap sesi pendidikan pemilih oleh KPU. Kami juga mendorong peserta pilkada menandatangani pakta integritas. Di samping itu, KPU telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), di mana salah satu tujuannya adalah mendorong keterbukaan peserta pilkada terhadap aliran dana kampanye mereka,” tutur Ilham.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu, Abhan, mengemukakan bahwa kualitas dan integritas pemilihan di tingkat daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Penyelenggaraan pilkada berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya pilkada berkualitas. Politik uang, katanya, merupakan pelecehan terhadap kecerdasan pemilih, yang merusak tatanan demokrasi dan meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.

“Dampak politik uang adalah mematikan kaderisasi politik, kepemimpinan tidak berkualitas, merusak proses demokrasi, pembodohan rakyat, biaya politik mahal yang memunculkan politik transaksional, dan korupsi dimana anggaran pembangunan dirampok untuk mengembalikan hutang ke para cukong,” kata Abhan.

Terakhir, pembekalan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia mengutarakan bahwa kesuksesan pilkada merupakan orkestrasi dari sejumlah elemen, baik pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat. Dari sisi anggaran, misalnya, Tito mengatakan pemerintah pusat telah menganggarkan dana dari APBN, dan telah pula ditransfer ke daerah yang akan menyelenggarakan pilkada.

“Berdasarkan data per Oktober 2020, realisasi APBN 2020 untuk penyelenggaraan pilkada telah mencapai 98,04 persen. Anggaran APBN 2020 untuk pilkada adalah sebesar Rp15,19 Triliun, dengan realisasi serapan sebanyak Rp14,89 Triliun. Jadi, anggaran yang belum ditransfer adalah Rp297,87 Miliar,” ujar Tito.

Baca Juga

Penyelenggara Pemilu Diminta Tegakkan Kedisiplinan Protokol Kesehatan saat Pilkada 2020

Selain itu, Tito berpesan bahwa jangan sampai pesta demokrasi pilkada menjadi pesta transaksional untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Lebih dari itu, sebut Tito, jangan sampai ada kampanye hitam yang menyebarkan informasi bohong atau hoax. Bila ini terjadi, tegasnya, dirinya tak akan segan-segan melaporkan ke Polisi untuk memidanakannya sebagai pidana kebohongan publik. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Ungkap Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Ia menyampaikan pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penggunaan aturan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual di bawah umur.

Denda Puluhan Juta dan Kurungan 3 Bulan Bagi Pelanggar Prokes di Jawa Barat
Indonesia
Denda Puluhan Juta dan Kurungan 3 Bulan Bagi Pelanggar Prokes di Jawa Barat

Denda maksimal bagi perorangan senilai Rp 5 juta dan bagi pelaku usaha Rp 50 juta, ditambah kurungan 3 bulan.

Polisi Pastikan Tidak Ada Proses Seleksi Bagi 57 Mantan Pegawai KPK
Indonesia
Polisi Pastikan Tidak Ada Proses Seleksi Bagi 57 Mantan Pegawai KPK

Hingga kini ke-57 mantan pegawai KPK masih terus intensif melakukan komunikasi antarsatu sama lain.

KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT
Indonesia
KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT

"Maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali

Redesign Halte TransJakarta Hancur akibat Demo, Ada Resto dan Coffee Shop
Indonesia
Redesign Halte TransJakarta Hancur akibat Demo, Ada Resto dan Coffee Shop

Halte-halte yang mengalami kerusakan berat saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada 8 Oktober 2020 lalu akan dilakukan redesign.

Sandiaga Uno Tambah Lima Hotel Isolasi Mandiri di Jakarta
Indonesia
Sandiaga Uno Tambah Lima Hotel Isolasi Mandiri di Jakarta

Riza tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat

Pemkot Jakarta Pusat Pastikan Hotel di Kawasan HI tak Rayakan Tahun Baru
Indonesia
Pemkot Jakarta Pusat Pastikan Hotel di Kawasan HI tak Rayakan Tahun Baru

"Di hotel ini tidak ada orang (kerumunan) prinsipnya dunia usaha Hotel mematuhi seruan Gubernur nomor 17 tahun 2020," tegas Plh Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

PSBB Jawa dan Bali, Airlangga Hartarto Minta Masyarakat Jangan Panik
Indonesia
PSBB Jawa dan Bali, Airlangga Hartarto Minta Masyarakat Jangan Panik

Pemerintah pusat memutuskan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa-Bali yang dimulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 mendatang.

Ketua DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Begini Reaksi PKS
Indonesia
Ketua DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Begini Reaksi PKS

Fraksi PKS menyayangkan pernyataan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Gubernur Anies Baswedan mundur.

Insentif untuk Relawan Tenaga Kesehatan RS Wisma Atlet Segera Cair
Indonesia
Insentif untuk Relawan Tenaga Kesehatan RS Wisma Atlet Segera Cair

Total dana insentif yang sedang dalam proses pencairan dan sudah dicairkan sekitar Rp57,97 miliar