KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada Ketua KPK Firli Bahiri dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/10). Foto: KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada. Pasalnya, tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon untuk mengikuti Pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah setelah terpilih.

“Oleh karena itu, sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/10).

Webinar bertema Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas tersebut hasil kerja sama KPK bersama Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang ditujukan sebagai pembekalan bagi calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu di 270 daerah peserta pilkada.

Baca Juga

Debat Gibran Vs Bajo Diadakan Dua Putaran

Berdasarkan hasil Survei Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK pada tahun 2015, 2017, dan 2018, sebut Firli, ditemukan bahwa potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur.

Sumbangan donatur, sebagai pengusaha, kata Firli, memiliki konsekuensi pada keinginan donatur untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis. Temuan survei KPK pada 2018 memperlihatkan bahwa 83,8 persen calon berjanji akan memenuhi harapan donatur ketika calon memenangkan Pilkada.

“Hasil survei KPK menemukan bahwa sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Hadirnya donatur disebabkan karena adanya gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon, di mana harta pasangan calon tidak mencukupi untuk membiayai pilkada,” ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahiri dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/10).
Ketua KPK Firli Bahiri dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (20/10). Foto: KPK

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 Miliar. Bahkan, ditemukan pula ada satu pasangan calon yang hartanya minus Rp15,17 juta. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam dari survei KPK itu, diperoleh informasi bahwa untuk bisa mengikuti tahapan Pilkada, pasangan calon di tingkat Kabupaten/Kota harus memegang uang antara Rp5-10 Miliar, yang bila ingin menang idealnya musti mempunyai uang Rp65 Miliar.

Banyak kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi. Hingga Juli 2020, telah 21 Gubernur dan 122 bupati/walikota/wakil terjerat korupsi yang ditangani oleh KPK. Sebab itu, lanjutnya, KPK menyuarakan urgennya pilkada berintegritas, yakni pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang bebas benturan kepentingan.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU pusat, Ilham Saputra, mendorong seluruh pasangan calon dan para pemilih dalam pilkada untuk mewujudkan pilkada berintegritas. KPU, katanya, selalu menyampaikan kepada konstituen dalam setiap program pendidikan pemilih untuk menolak politik uang.

“Kami menegaskan tolak politik uang dalam setiap sesi pendidikan pemilih oleh KPU. Kami juga mendorong peserta pilkada menandatangani pakta integritas. Di samping itu, KPU telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), di mana salah satu tujuannya adalah mendorong keterbukaan peserta pilkada terhadap aliran dana kampanye mereka,” tutur Ilham.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu, Abhan, mengemukakan bahwa kualitas dan integritas pemilihan di tingkat daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Penyelenggaraan pilkada berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya pilkada berkualitas. Politik uang, katanya, merupakan pelecehan terhadap kecerdasan pemilih, yang merusak tatanan demokrasi dan meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.

“Dampak politik uang adalah mematikan kaderisasi politik, kepemimpinan tidak berkualitas, merusak proses demokrasi, pembodohan rakyat, biaya politik mahal yang memunculkan politik transaksional, dan korupsi dimana anggaran pembangunan dirampok untuk mengembalikan hutang ke para cukong,” kata Abhan.

Terakhir, pembekalan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia mengutarakan bahwa kesuksesan pilkada merupakan orkestrasi dari sejumlah elemen, baik pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat. Dari sisi anggaran, misalnya, Tito mengatakan pemerintah pusat telah menganggarkan dana dari APBN, dan telah pula ditransfer ke daerah yang akan menyelenggarakan pilkada.

“Berdasarkan data per Oktober 2020, realisasi APBN 2020 untuk penyelenggaraan pilkada telah mencapai 98,04 persen. Anggaran APBN 2020 untuk pilkada adalah sebesar Rp15,19 Triliun, dengan realisasi serapan sebanyak Rp14,89 Triliun. Jadi, anggaran yang belum ditransfer adalah Rp297,87 Miliar,” ujar Tito.

Baca Juga

Penyelenggara Pemilu Diminta Tegakkan Kedisiplinan Protokol Kesehatan saat Pilkada 2020

Selain itu, Tito berpesan bahwa jangan sampai pesta demokrasi pilkada menjadi pesta transaksional untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Lebih dari itu, sebut Tito, jangan sampai ada kampanye hitam yang menyebarkan informasi bohong atau hoax. Bila ini terjadi, tegasnya, dirinya tak akan segan-segan melaporkan ke Polisi untuk memidanakannya sebagai pidana kebohongan publik. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat Sebut Upaya Citrakan Jokowi 'Maruk' Kekuasaan
Indonesia
Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat Sebut Upaya Citrakan Jokowi 'Maruk' Kekuasaan

Hikam mengatakan, jika wacana ini tak segera distop, maka implikasi politiknya bisa sangat serius dan berpotensi menjerumuskan Jokowi pada berbagai kegaduhan politik (political quagmires).

Toko Emas Kewalahan Saat Pandemi, Warga Mulai Serbu Pegadaian
Indonesia
Toko Emas Kewalahan Saat Pandemi, Warga Mulai Serbu Pegadaian

Harga emas logam mulia mencapai Rp900 ribuan per gram di tengah pandemi COVID-19

Radioaktif Sebabkan Leukimia Hingga Kanker Kelenjar Getah Bening
Indonesia
Radioaktif Sebabkan Leukimia Hingga Kanker Kelenjar Getah Bening

Paparan radioaktif juga dapat menyebabkan pembengkakan pada usus

Tjahjo Instruksikan Kader Geruduk Kantor Polisi, Ketua DPC PDIP Solo: Kejadiannya di Jakarta
Indonesia
Tjahjo Instruksikan Kader Geruduk Kantor Polisi, Ketua DPC PDIP Solo: Kejadiannya di Jakarta

FX Hadi Rudyatmo sebagai tindakan yang tidak diperlukan karena kasus pembakaran bendera tidak terjadi di Kota Bengawan.

Mendagri Ungkap Ganjalan yang Sulitkan Pemerintah Perpanjang Izin FPI
Indonesia
Mendagri Ungkap Ganjalan yang Sulitkan Pemerintah Perpanjang Izin FPI

Tito Karnavian menyebut salah satu ganjalan perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI).

Kementerian BUMN Berharap Maria Balikin Duit BNI Rp1,2 Triliun
Indonesia
Kementerian BUMN Berharap Maria Balikin Duit BNI Rp1,2 Triliun

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Meningkat di Hari Kedua Kampanye Pilkada
Indonesia
Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Meningkat di Hari Kedua Kampanye Pilkada

Adapun kampanye Pilkada yang melanggar protokol kesehatan itu terjadi di Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, dan Tojo Una-Unan.

Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan
Indonesia
Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan

Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik sikap anggoga DPR yang ingin lebih dulu melakukan rapid test corona

 Palagan Alumni AKABRI 1994 Bagikan 500 Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu
Indonesia
Palagan Alumni AKABRI 1994 Bagikan 500 Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu

Perwakilan Palagan 94 Kombes Roma Hutajulu mengatakan paket sembako ini diberikan langsung ke warga di RW 10 yang mayoritas ibu-ibu.

Kogabwilhan I Turun Gunung Cek Wisma Atlet Kemayoran, TNI Mulai Jaga Lokasi
Indonesia
Kogabwilhan I Turun Gunung Cek Wisma Atlet Kemayoran, TNI Mulai Jaga Lokasi

Wisma Atlet layak digunakan sebagai tempat menangani pasien positif corona