KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi THR Lebaran Logo KPK. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penyelenggara Negara (PN) dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Plt Jubir KPK, Ipi Maryati juga meminta penyelenggara negara dan pegawai negeri agar memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dengan memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 untuk melakukan perbuatan koruptif.

Baca Juga

Puluhan Guru Besar Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi

"Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana," kata Ipi di Jakarta, Minggu (2/5).

Demi mengingatkan hal itu KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Dalam SE tersebut KPK kembali mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri bahwa permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Uang Rupiah

KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.

Di sisi lain, pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya.

"Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang," jelasnya.

Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. (Asp)

Baca Juga

Cegah Korupsi Bansos, Risma Beberkan Strategi Ini di KPK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Periksa Pengisi Acara Konser Musik Picu Pelanggaran Prokes di Cilandak
Indonesia
Polisi Periksa Pengisi Acara Konser Musik Picu Pelanggaran Prokes di Cilandak

Pengisi acara di konser musik yang digelar di Cibis Park, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dipastikan akan diperiksa penyidik.

Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf
Indonesia
Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf

Gerindra berharap asas hukum praduga tak bersalah tetap dapat dihormati oleh semua pihak.

Warga Kira Anggota TNI-AU yang Keluar dari Pesawat Sedang Latihan Terjun Payung
Indonesia
Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sri Mulyani Perketat Pengawasan
Indonesia
Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sri Mulyani Perketat Pengawasan

Untuk besaran harga banderol atau harga jual eceran di pasaran adalah sesuai dengan kenaikan dari tarif masing-masing kelompok tersebut.

Penderita COVID-19 di Secapa TNI-AD Menyusut Drastis
Indonesia
Penderita COVID-19 di Secapa TNI-AD Menyusut Drastis

"Sehingga, untuk total pasien yang terpapar COVID-19 kini masih 13,2 persen dari total sebelumnya," jelas Nefra

Pertengahan Juni PPDB Dibuka, DKI Jakarta Siapkan 4 Jalur
Indonesia
Pertengahan Juni PPDB Dibuka, DKI Jakarta Siapkan 4 Jalur

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi sekolah negeri di Jakarta tahun ajaran 2021-2021 akan segera dibuka pada minggu kedua Juni 2021 mendatang.

Gempa Sukabumi Dipicu Aktivitas Sesar Cipamingkis
Indonesia
Gempa Sukabumi Dipicu Aktivitas Sesar Cipamingkis

Gempa tektonik bermagnitudo 4,9 mengguncang Sukabumi pada Selasa (8/9) pukul 09.06 WIB.

Gibran dan Putri Ma'ruf Amin Ikut Pilkada, Hasto: Mereka Punya Hak untuk Dipilih
Indonesia
Gibran dan Putri Ma'ruf Amin Ikut Pilkada, Hasto: Mereka Punya Hak untuk Dipilih

Dia menegaskan, Gibran memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih.

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilwalkot Ternate
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilwalkot Ternate

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Ternate Tahun 2020.

KPK Telisik Hubungan Spesial Istri Nurhadi dengan PNS MA
Indonesia
KPK Telisik Hubungan Spesial Istri Nurhadi dengan PNS MA

Beredar foto pernikahan kedua istri Nurhadi pada 2001