KPK Ingatkan Pemda Kalteng Manfaatkan Anggaran COVID-19 Sesuai Aturan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan anggaran penanganan pandemik COVID-19 sesuai aturan. Salah satunya dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). KPK mengimbau pemda untuk tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran PBJ.

“Sepanjang Bapak/Ibu mengadakan barang dan jasa dengan itikad baik dan sesuai ketentuan, tidak perlu takut memaksimalkan anggaran yang sudah ada,” kata Wakil Ketua KPK Alex Marwata dalam pembukaan rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah melalui telekonferensi, Selasa, (5/5) kemarin di Jakarta.

Baca Juga:

Haris Azhar: KPK Takut Tangkap Nurhadi karena Dapat Perlindungan Golden Premium

Hadir dalam telekonferensi adalah seluruh jajaran pejabat pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala UKPBJ, Kepala Bapenda, Sekretaris DPRD, dan Kepala OPD terkait lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.

Dari realokasi anggaran yang dilakukan pemda se-Kalimantan Tengah untuk penanganan COVID-19 KPK mencatat total senilai Rp810 Miliar. Terdiri atas Rp138,8 Miliar untuk belanja penanganan dampak ekonomi, sebesar Rp267,1 Miliar untuk jaring pengaman sosial, dan yang terbesar Rp404,2 Miliar untuk belanja penanganan kesehatan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Belanja untuk sektor penanganan kesehatan termasuk di dalamnya antara lain adalah pengadaan alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan lainnya. Mengingat besarnya alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 tersebut, KPK mendorong peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk terlibat aktif bersama-sama pemda.

"APIP juga menjadi perhatian KPK untuk secara independen dapat menjalankan fungsi check and balance mengawal, mengamankan, mengawasi, dan mengingatkan Kepala Daerah," ujarnya.

Selanjutnya, alokasi dana terbesar kedua adalah untuk jaring pengaman sosial termasuk di dalamnya untuk bansos kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. KPK merekomendasikan kepada pemda agar bansos diberikan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

KPK menilai dalam implementasinya penyaluran bansos masih terdapat persoalan. Pangkalnya adalah kesatuan data sebagai dasar pemberian bansos yang masih belum andal.

Baca Juga:

Polisi Ancam Pidanakan Pihak-Pihak yang Sembunyikan Buronan KPK Nurhadi

"Memang tidak terlalu update, tapi ini merupakan data terbaik yang pemerintah miliki saat ini. DTKS harusnya setiap 3 bulan sekali diupdate datanya", tambah Alex.

KPK sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran terkait penggunaan anggaran pelaksanaan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan penggunaan DTKS dan Non-DTKS dalam pemberian bansos kepada masyarakat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Jakarta Capai 1.015 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Jakarta Capai 1.015 Jiwa

Dengan positivity rate 9,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.015 jiwa.

 Dibebaskan Dari Penjara Karena Hukumannya 'Dikorting', Kubu Romy Puji MA
Indonesia
Dibebaskan Dari Penjara Karena Hukumannya 'Dikorting', Kubu Romy Puji MA

"Pak Romy mulai malam ini bisa berkumpul dengan keluarga melaksanakan ibadah Ramadhan ditengah ancaman Covid 19," kata Maqdir dalam keteranganya.

Pimpinan DPRD DKI Apresiasi 'Blusukan' Risma
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Apresiasi 'Blusukan' Risma

Istilahnya pemimpin yang baik itu 'Mencontohkan dengan Tindakan'

Lomba Agustusan Diminta Kedepankan Pendekatan Virtual
Indonesia
Lomba Agustusan Diminta Kedepankan Pendekatan Virtual

3M itu adalah protokol yang nyata saat perayaan HUT Ke-75 RI

Update Corona DKI Rabu (10/6): 8.423 Positif, 3.517 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Rabu (10/6): 8.423 Positif, 3.517 Orang Sembuh

"Dari 8.423 orang positif, 3.517 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 551 orang meninggal dunia," kata Widyastuti

[HOAKS atau FAKTA]: Pesantren Alquran Terbakar, Puluhan Santri dan Guru Meninggal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesantren Alquran Terbakar, Puluhan Santri dan Guru Meninggal

Unggahan milik @MauraSmitone telah dibagikan sebanyak empat kali, dan dikomentari oleh 22 pengguna Facebook lainnya.

Pelonggaran PSBB Bakal Bermanifestasi Terjadinya 'Herd Immunity'
Indonesia
Pelonggaran PSBB Bakal Bermanifestasi Terjadinya 'Herd Immunity'

Persentase terbentuknya kekebalan pada populasi tersebut kurang lebih 70 persen

Dua Penyuap Bekas Mensos Juliari Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Dua Penyuap Bekas Mensos Juliari Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Kewenangan penahanan keduanya dilanjutkan oleh JPU selama 20 hari ke depan

Dinas SDA DKI Baru Buat Sumur Resapan di Kantor-Kantor Pemerintah
Indonesia
Dinas SDA DKI Baru Buat Sumur Resapan di Kantor-Kantor Pemerintah

Kemungkinan juga nanti ada kerjasama hibah dengan masyarakat

Kasus Suap Legislator Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp422 Juta
Indonesia
Kasus Suap Legislator Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp422 Juta

KPK sedang meminta izin dari Dewan Pengawas (Dewas) untuk dilakukan penyitaan