KPK Ingatkan Industri Jasa Keuangan Dilarang Beri Gratifikasi Pejabat Negara Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberi gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya.

Peringatan itu disampaikan KPK dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 19 tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan.

"Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (26/7).

Baca Juga:

Firli Tegaskan KPK Segera Periksa Anies Baswedan Terkait Korupsi Lahan DKI

KPK menekankan pentingnya pencegahan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi pada industri jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan sebagai entitas korporasi wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

"Tidak dilakukannya hal tersebut menjadi penilaian kesalahan korporasi yang dapat berimplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi," ujar Ipi.

Sebelumnya, pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD yang diwakilkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan budaya antigratifikasi, di antaranya larangan bagi bendahara instansi pemerintah menerima collection fee dari lembaga jasa keuangan.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)

Kesepakatan dilakukan pada rapat koordinasi nasional tahun 2018 dan ditindaklanjuti pada rapat koordinasi pada Oktober 2020.

"KPK juga mengimbau bahwa pemberian berupa insentif untuk mendukung upaya promosi, pengembangan pasar, dan kegiatan operasional jasa keuangan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan/BUMN/BUMD hanya dapat diberikan kepada instansi, yakni melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diberikan secara langsung kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara," katanya.

Selain itu, KPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Nota Kesepahaman Nomor 48 tahun 2021 telah melakukan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Salah satu kegiatannya adalah penerapan program pengendalian gratifikasi dengan mendiseminasikan pencegahan korupsi kepada lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya.

Baca Juga:

KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

"KPK berharap pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat menjadi panutan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi. Sehingga, dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana," tutup Ipi.

Untuk informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. (Pon)

Baca Juga:

Sindir Dewas KPK, Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Berani dan Jujur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Kejar Target Turunkan Stunting
Indonesia
Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Kejar Target Turunkan Stunting

Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas.

Menang Lagi di PTUN, AHY Cibir Posisi Legal Standing Kubu KLB Moeldoko
Indonesia
Menang Lagi di PTUN, AHY Cibir Posisi Legal Standing Kubu KLB Moeldoko

Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang dilayangkan kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang menuai apresiasi.

DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19

Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) bergerak cepat mengambil kebijakan dalam penanganan COVID-19.

PT KAI Sudah Layani 1,6 Juta Peserta Rapid Test Antigen di Stasiun
Indonesia
PT KAI Sudah Layani 1,6 Juta Peserta Rapid Test Antigen di Stasiun

KAI senantiasa mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan dari pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 pada moda transportasi kereta api.

Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi
Indonesia
Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi

"Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," ucap Giri

Rizieq Mencak-mencak Ngotot Enggan Sidang Virtual
Indonesia
Rizieq Mencak-mencak Ngotot Enggan Sidang Virtual

Terdakwa Rizieq Shihab mencak-mencak saat menghadiri sidang perkara dugaan karantina kesehatan yang berjalan secara virtual di PN Jakarta Timur.

1 Anggota TNI Korban Tabrakan Mobil Patroli dengan KA Brantas Akhirnya Ditemukan
Indonesia
1 Anggota TNI Korban Tabrakan Mobil Patroli dengan KA Brantas Akhirnya Ditemukan

Satu anggota TNI bernama Pelda Eka Budi yang menjadi korban tabrakan mobil patroli dengan KA Brantas di Sragen, akhirnya ditemukan pada Selasa (15/12) pagi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen.

100 Ribu Buruh Divaksin, Kapolri: Protokol Kesehatan Jangan Diabaikan
Indonesia
100 Ribu Buruh Divaksin, Kapolri: Protokol Kesehatan Jangan Diabaikan

Vaksinasi buruh dilakukan secara bertahap. Untuk stok vaksin untuk industri masih aman dan akan terus dimaksimalkan bisa segera disuntikkan semua.

Efek Prokes Ketat, Kasus COVID-19 di Kelurahan Kota Bandung Ini Turun Drastis
Indonesia
Efek Prokes Ketat, Kasus COVID-19 di Kelurahan Kota Bandung Ini Turun Drastis

Jumlah kasus positif COVID-19 di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung sempat mencapai 129 orang.

Polisi Belum Keluarkan Izin Aksi Reuni 212, Tunggu Rekomendasi Satgas COVID-19
Indonesia
Polisi Belum Keluarkan Izin Aksi Reuni 212, Tunggu Rekomendasi Satgas COVID-19

Keinginan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk menggelar Aksi Reuni 212 pada 2 Desember 2021 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, terancam batal.