KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Bermasalah Pemprov Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah Gubernur Zulkiflimansyah menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam rangka mempercepat penyelesaian aset bermasalah di Gili Trawangan.

Lembaga antirasuah mengingatkan Gubernur NTB dan jajarannya berhati-hati agar persoalan ini tak berlarut dan tak kunjung selesai.

“Pemprov NTB juga harus memerhatikan jangka waktu HGU yang sangat panjang, sampai 2065. Ini harus dievaluasi karena jangan sampai Pemprov NTB dianggap melakukan pembiaran aset. SKK harus dipercepat,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Dwi Aprilia Linda, Senin (26/10).

Baca Juga:

ICW Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas

Permintaan itu disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) aset bermasalah Gili Trawangan Provinsi NTB, secara daring, Senin, 26 Oktober 2020, yang dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB, Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat, dan Kepala Kejati NTB.

“Kami juga perlu mengingatkan agar Pemprov NTB cermat dan berhati-hati dalam penyelesaian masalah aset Gili Trawangan ini. Khususnya terkait pemutusan kontrak dengan pihak terkait,” ujarnya.

Lebih jauh, kata Linda, KPK mengajak Pemprov berkoordinasi dengan Kejati NTB dalam mempercepat penanganan aset di Gili Trawangan. Kejati NTB, dalam hal ini berperan sebagai jaksa pengacara negara yang akan membantu memperkuat Pemprov NTB untuk menyelesaikan aset dengan pihak bersengketa, yakni PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Oleh karena itu, dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan Gili Trawangan ini, kami meminta Pemprov NTB menerbitkan SKK untuk Kejati NTB,” tegas Linda.

Logo KPK. Foto: ANTARA
Logo KPK. Foto: ANTARA

Sebelumnya, saat membuka rapat, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Gita Aryadi mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan surat somasi pertama kepada PT GTI untuk melaksanakan poin-poin perjanjian dalam nota kesepahaman tertanggal 31 Maret 2020. Surat somasi, lanjut Gita, harus dijawab paling lambat 30 hari sejak surat diterima.

“Tapi, berdasarkan hasil evaluasi, respon PT GTI masih belum sesuai yang diharapkan. Karena itu kami akan menyampaikan surat somasi yang kedua kepada PT GTI. Semoga ada respon positif dan produktif. Kami dari Pemprov NTB berharap semoga masalah ini segera berakhir,” sebut Gita.

Bila tak ada lagi tanggapan dari PT GTI, sambung Gita, pihaknya akan mengirimkan surat somasi ketiga. Selain itu, katanya, pihaknya juga akan meneruskannya ke proses hukum berikutnya setelah berkonsultasi dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Kejati NTB.

Sementara itu, Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto menyatakan kesiapannya mendukung penuntasan masalah aset Gili Trawangan. Untuk itu, ungkap Nanang, pihaknya meminta kepada Pemprov NTB menerbitkan SKK kepada Kejati NTB agar pihaknya bisa bertindak atas nama Pemprov dalam memberikan bantuan hukum, litigasi maupun non-litigasi.

“Jika sependapat, maka perlu disampaikan kepada Gubernur NTB untuk mengajukan surat permohonan bantuan hukum non-litigasi, dan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyelesaikan masalah tersebut,” tandas Nanang.

Baca Juga:

Yuyuk Andriati Ditunjuk Jadi Plh Kabiro Humas KPK

Adapun Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi NTB Slameto Dwi Martono menjelaskan tentang awal mula kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kakanwil BPN Provinsi NTB Nomor 156/HPL/BPN/1993, tanggal 20 Desember 1993, terbit Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Pemprov NTB seluas 75 hektar.

“Dari total lahan 75 hektare tersebut, seluas 65 hektare dikerjasamakan antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Sisanya, seluas 10 hektare, diberikan kepada masyarakat,” kata Slameto.

Kerja sama antara Pemprov NTB dan PT GTI, lanjut Slameto, dilandasi oleh terbitnya Surat Persetujuan DPRD Provinsi Tingkat I NTB Nomor 6/KPTS/DPRD/1995, tertanggal 24 Maret 1995. Kemudian, terbit pula Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 128/1995, tanggal 13 April 1995, tentang Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Muncul juga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 643.62-377, tanggal 4 Juni 1997 tentang Pengesahan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 128/1995 tanggal 13 April 1995. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Dirkeu Waskita Karya Terkait Kasus Korupsi Proyek Fiktif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalang di Balik Mundur Massal Pegawai KPK
Indonesia
Dalang di Balik Mundur Massal Pegawai KPK

Sosok-sosok idealis yang tersisa di KPK, seperti penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai Yudi Purnomo dalam waktu dekat juga akan mengikuti jejak Febri.

Di Korsel, 91 Pasien Sembuh Kembali Positif COVID-19
Dunia
Di Korsel, 91 Pasien Sembuh Kembali Positif COVID-19

Pasie yang sebelumnya dinyatakan sembuh bukan karena pasien tertular untuk kedua kalinya.

Kemenkes Catat 1600 Klaster COVID-19
Indonesia
Kemenkes Catat 1600 Klaster COVID-19

Sudah lebih dari 3,5 juta orang di Indonesia yang dilakukan tes PCR menggunakan swab test. Dimana positivity rate sekitar 14 persen.

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Peran Wapres Tidak Terlihat
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Peran Wapres Tidak Terlihat

"Peran wapres juga belum terlihat. Dia juga tak banyak berperan. Kemudian dia juga belum mampu menggandeng tokoh agama, buktinya UU Cipta kerja banyak protes dari NU dan Muhammadiyah," ujar Trubus.

Jangan Darurat Sipil, Eks Ketua MK Ajari Jokowi Lockdown Pakai UU Ini!
Indonesia
Jangan Darurat Sipil, Eks Ketua MK Ajari Jokowi Lockdown Pakai UU Ini!

Pemerintah Pusat dapat menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)

Pengamat Intelijen: Darurat Sipil Berpotensi Munculkan Kebijakan Otoriter
Indonesia
Pengamat Intelijen: Darurat Sipil Berpotensi Munculkan Kebijakan Otoriter

Menurutnya, jika memang pemerintah serius menangani COVID-19, tidak perlu menggunakan regulasi yang terbit melalui Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Polda Metro Jaya Cokok 4 Pelaku Pembunuhan Sadis Bos Pabrik Roti Asal Taiwan
Indonesia
Polda Metro Jaya Cokok 4 Pelaku Pembunuhan Sadis Bos Pabrik Roti Asal Taiwan

Tersangka mengaku menghabisi korban karena sakit hati Hsu Ming Hu tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya.

Maria Pauline Lumowa Tunjuk Pengacara dari Kedubes Belanda
Indonesia
Maria Pauline Lumowa Tunjuk Pengacara dari Kedubes Belanda

Maria diketahui saat ini telah menjadi warga negara Belanda.

Kabar Paus Fransiskus Positif Corona Hoaks
Indonesia
Kabar Paus Fransiskus Positif Corona Hoaks

Berita dari MCM News itu berjudul 'Vatikan konfirmasi Paus Fransiskus dan dua ajudannya positif virus corona'

Ribuan Lampion Imlek Mulai Dinyalakan, Warga Padati Kawasan Pasar Gede untuk Berswafoto
Indonesia
Ribuan Lampion Imlek Mulai Dinyalakan, Warga Padati Kawasan Pasar Gede untuk Berswafoto

Ribuan lampion yang menghiasi kawasan Pasar Gede dan koridor Jenderal Sudirman mulai dinyalakan panitia Solo Imlek Festival (SIF).