KPK Imbau Staf Khusus Menteri Edhy Prabowo Serahkan Diri Konferensi pers KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan jajaran KKP lain, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Namun, dua dari tujuh tersangka tersebut masih buron atau lolos dalam operasi tangkap tangan (OTT) lembaga anritasuah.

Kedua tersangka tersebut yakni, Amiril Mukminin (AM) dan Andreau Pribadi Misata (APM). Andreau Pribadi Misata merupakan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sekaligus Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligince). KPK mengimbau keduanya untuk segera menyerahkan diri.

Baca Juga:

OTT Menteri Edhy Prabowo, KPK Sita Tas Louis Vuitton hingga Jam Rolex

"Dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK mengimbau kepada dua tersangka yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/11) dini hari.

KPK sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Menteri Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya.

Mereka yakni, Safri selaku Stafsus Menteri KP, Andreau Pribadi Misanta selaku Stafsus Menteri KP; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku pihak swasta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berbicara pada awak media setelah konferensi pers KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berbicara pada awak media setelah konferensi pers KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menetapkan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama sebagai tersangka.

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD100 ribu dari Suharjito.

Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Baca Juga:

Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra

Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari giat OTT yang dilakukan tim satgas KPK di sejumlah lokasi di Bandara Soekarno Hatta; Jakarta; Tangerang Selatan, Banten; serta Depok dan Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (25/11) dini hari. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 17 orang.

Atas perbuatannya, keenam tersangka penerima disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

Baca Juga:

Sah! Menteri Edhy Tersangka Suap Benih Lobster

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Ancaman Hukuman Pelaku Vandalisme dan Perusakan Masjid di Tangerang
Indonesia
Ini Ancaman Hukuman Pelaku Vandalisme dan Perusakan Masjid di Tangerang

Satrio (18) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tangerang atas perbuatannya melakukan aksi vandalisme di sebuah masjid, Kota Tangerang, Banten.

Polisi bakal Cecar Pengacara Djoko Tjandra soal Aliran Dana
Indonesia
Polisi bakal Cecar Pengacara Djoko Tjandra soal Aliran Dana

Belum diketahui apakah Anita bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Polri besok

Gerindra Tampik Anies dan Riza Berbeda Pendapat Tetapkan UMP DKI
Indonesia
Gerindra Tampik Anies dan Riza Berbeda Pendapat Tetapkan UMP DKI

Bila sektor usaha yang terdampak tetap menerapkan kenaikan UMP ditakutkan akan terjadi PHK massal

Penantang Gibran Sediakan 20.000 e-KTP Syarat Dukungan untuk Tutupi Kekurangan di KPU
Indonesia
Penantang Gibran Sediakan 20.000 e-KTP Syarat Dukungan untuk Tutupi Kekurangan di KPU

"Batas mininal syarat dukungan agar lolos jalur independen harus menumpulkan 35.870 e-KTP. Kami masih yakin bisa memenuhi syarat tersebut," ujar Robert

DKPP Minta Media Tangsel Beritakan Kecurangan Saat Masa Tenang Pilkada
Indonesia
DKPP Minta Media Tangsel Beritakan Kecurangan Saat Masa Tenang Pilkada

“Jadi, kalau teman teman mendapati fakta pelanggaran Pasangan calon (Paslon) di masa tenang, beritakan!,” jelas Didik

Kapolda Metro Janji Transparan Terkait Kasus Kematian Laskar FPI
Indonesia
Kapolda Metro Janji Transparan Terkait Kasus Kematian Laskar FPI

“Polda Metro Jaya akan transparan dan memberikan ruang kepada komnas HAM, agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik,” katanya

Andi Samsan Nganro Terpilih Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
Indonesia
Andi Samsan Nganro Terpilih Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Andi Samsan Ngaro terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial.

Syarat Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri Gratis di Hotel
Indonesia
Syarat Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri Gratis di Hotel

Kemenparekraf akan kembali bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan industri perhotelan untuk menyiapkan akomodasi bagi pasien konfirmasi tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri.

MPR Sebut Kasus Rasialis di Amerika Mustahil Terjadi di Indonesia, Ini Alasannya
Indonesia
MPR Sebut Kasus Rasialis di Amerika Mustahil Terjadi di Indonesia, Ini Alasannya

Papua sebagai provinsi paling timur Indonesia itu bahkan mendapat keistimewaan.

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Kampung, Ini Persyaratannya
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Kampung, Ini Persyaratannya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memberikan izin bagi mayarakat yang ingin melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan di kampung