KPK Imbau Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Transparan dan Akuntabel Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kisruh proses pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta, yang menelan anggaran sebesar Rp 43,5 miliar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta agar pengadaan gorden tersebut transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Baca Juga

MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting

"KPK mengimbau seluruh tahapan dalam proses pengadaan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (9/5).

Ia menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.

Menurutnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan gorden tersebut harus memastikan seluruh prosesnya sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi

Selain itu, kata dia, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.

Baca Juga

Ketua BURT Minta Setjen DPR Kaji Ulang Pengadaan Gorden

KPK berharap masyarakat ikut mengawasi pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini pengadaan gorden mewah rumdin DPR. Jikalau ada pihak yang menemukan dugaan korupsi dalam pengadaan itu, lembaga antirasuah ingin publik melaporkannya.

"Serta dapat melaporkannya kepada KPK jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan informasi awal yang valid, melalui [email protected] atau call center 198," kata Ali.

Diketahui, DPR menganggarkan Rp 43,5 miliar untuk membeli gorden. Penganggaran penggantian gorden tercantum dalam situs LPSE DPR RI.

Tender diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087. Tender gorden rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta ini dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi.

Perusahaan itu berhasil mengalahkan 48 perusahaan lain yang menjadi peserta lelang. Harga penawaran dari PT Bertiga Mitra Solusi terlihat lebih tinggi ketimbang penawaran harga dari dua peserta lainnya yang dipublikasikan di laman resmi LPSE DPR RI.

PT Bertiga Mitra Solusi menawarkan harga Rp 43,5 miliar. Sementara itu, dua peserta lelang lainnya yakni PT Panderman Jaya menawarkan harga Rp 42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri sebesar Rp 37,7 miliar. (Pon)

Baca Juga

Pengadaan Gorden Mewah DPR Berlanjut, PSI Klaim Temukan Sejumlah Kejanggalan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satpol PP Tertibkan Dua Tempat Usaha yang Gelar Live Musik di Awal Ramadan
Indonesia
Satpol PP Tertibkan Dua Tempat Usaha yang Gelar Live Musik di Awal Ramadan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo menertibkan dua tempat usaha yang menggelar live music di awal Ramadan ini. Hal itu dianggap melanggar aturan terkait larangan tempat hiburan buka pada pekan pertama Ramadan.

Hujan Lebat Serta Angin Kencang di Jakarta dan Sejumlah Provinsi Lainnya
Indonesia
Hujan Lebat Serta Angin Kencang di Jakarta dan Sejumlah Provinsi Lainnya

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang di sejumlah provinsi di Indonesia pada Jumat. Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, seperti di Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta.

Ketua DPD Sesalkan Dugaan Kecurangan terhadap Atlet Binaraga Jatim di PON Papua
Indonesia
Ketua DPD Sesalkan Dugaan Kecurangan terhadap Atlet Binaraga Jatim di PON Papua

La Nyalla Mattalitti menyesalkan perlakuan diduga tidak sportif terhadap atlet-atlet binaraga Jatim yang berlaga di PON XX Papua.

Viral Kerumunan di Subway Indonesia, Satpol PP Bergerak ke Lokasi
Indonesia
Viral Kerumunan di Subway Indonesia, Satpol PP Bergerak ke Lokasi

Sanksinya seperti yang diatur dalam Pergub dan Perda

KPK Garap 3 Anak Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Garap 3 Anak Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi

Dalam mengusut kasus ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga anak Rahmat Effendi, hari ini.

Pemerintah Diminta Perkuat Faskes Hingga Tenaga Medis Melawan Omicron
Indonesia
Pemerintah Diminta Perkuat Faskes Hingga Tenaga Medis Melawan Omicron

Tidak sedikit pakar kesehatan yang memprediksi bahwa varian Omicron ini adalah pintu memasuki fase endemi

 PPP: Presidential Threshold Hadiah Bagi Partai
Indonesia
PPP: Presidential Threshold Hadiah Bagi Partai

Sejauh ini belum ada rencana merevisi UU Pemilu sehingga ketentuan UU tersebut tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK.

Aparat Hukum Diminta Tidak Asal Rampas Aset Dugaan Pidana Korupsi
Indonesia
Aparat Hukum Diminta Tidak Asal Rampas Aset Dugaan Pidana Korupsi

Untuk merampas aset, apakah itu merupakan barang bukti ataupun aset yang diduga terkait tindak pidana, harus diuktikan melalui pemeriksaan dan verifikasi.

Pertimbangan Jokowi Pilih Jenderal Andika Sebagai Panglima TNI Versi Moeldoko
Indonesia
Pertimbangan Jokowi Pilih Jenderal Andika Sebagai Panglima TNI Versi Moeldoko

Kebetulan Pak Andika adalah kepala staf yang senior

Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi
Indonesia
Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi

Korlantas Polri kembali menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) skema contraflow di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Selasa (3/5) pagi menjelang siang. Kabag Operasional Korlantas Polri, Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, skema contraflow ini telah diberlakukan sejak pukul 07.50 WIB.