KPK Ikut Gelar Perkara Kasus Penghapusan Red Notice Kalau Diundang Bareskrim Djoko Tjandra. (Foto: MP/Kanugrahan)

MetahPutih.com - Bareskrim Polri berjanji bakal mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan gelar perkara terkait dugaan suap dalam kasus penghapusan red notice terpidana korupsi kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya masih perlu mengecek apakah surat undangan dari Bareskrim sudah masuk ke meja pimpinan.

"Surat undangan nanti kami cek dulu apakah sudah diterima atau belum," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin, (10/8).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Namun pada prinsipnya, KPK siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri terkait penuntasan kasus Djoko Tjandra.

"Oleh karena itu KPK tentu akan hadir jika nanti ada undangan untuk kegiatan dimaksud," katanya.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dugaan suap dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

 Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (depan). (Foto: MP/Kanugrahan)
Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (depan). (Foto: MP/Kanugrahan)

Gelar perkara kasus tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada pekan depan. Nantinya, korps Bhayangkara akan memutuskan tersangka dalam kasus penghapusan red notice tersebut.

"Minggu depan kami akan melaksanakan gelar dalam rangka penetapan tersangka untuk kasus Tipikor," kata Listyo di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/8).

Lebih lanjut, Listyo mengatakan gelar perkara untuk menelisik aliran dana penghapusan red notice Djoko Tjandra. Kegiatan itu akan dilakukan bersama KPK.

"Kami mengundang rekan-rekan dari KPK untuk pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka," katanya.

Baca Juga:

Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Penyidikan, Bakal Ada Tersangka Baru?

Bareskrim Polri juga menaikkan status perkara dugaan penghapusan red notice terpidana korupsi Djoko Tjandra dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Pada hari Rabu pada 5 Agustus, kasus daripada ini (penghapusan red notice) dinaikkan menjadi tahap penyidikan. Tentunya di tahap penyidikan ini serangkaian langkah penyidik mencari pelakunya. Siapa yang melakukan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (6/7). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Donald Trump Jr Positif COVID-19
Dunia
Donald Trump Jr Positif COVID-19

Donald Trump Jr, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinyatakan positif COVID-19 pada pekan ini.

Serapan Tenaga Kerja Diklaim Mulai Membaik
Indonesia
Serapan Tenaga Kerja Diklaim Mulai Membaik

Sejak kuartal I tahun lalu yaitu adanya investasi Rp210,7 triliun mampu menyerap 303.000 tenaga kerja.

Pejabat Tertular COVID-19, Pemkot Yogyakarta Tutup Pelayanan Kantor Dinkes
Indonesia
Pejabat Tertular COVID-19, Pemkot Yogyakarta Tutup Pelayanan Kantor Dinkes

Pemerintah Kota Yogyakarta menutup dan menghentikan sementara pelayanan publik di Kantor Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Libur Tahun Baru Islam, Polisi Prediksi Adanya Kemacetan
Indonesia
Libur Tahun Baru Islam, Polisi Prediksi Adanya Kemacetan

"Kami juga akan laksanakan skenario lain dalam mengatur kepadatan arus lalu lintas, rekayasa yang akan dilakukan mulai dari buka tutup jalur dan juga contra flow," ujar Sambodo.

Bajo Raih 24 Suara, Gibran Menang Telak di TPS Keluarga Jokowi
Indonesia
Bajo Raih 24 Suara, Gibran Menang Telak di TPS Keluarga Jokowi

"Hasil perhitungan TPS 22 Manahan paslon Gibran-Teguh meraih 171 suara dan Bajo 24 suara. Jmlah DPT TPS 22 senyak 314 orang," kata dia

Jusuf Kalla Tegaskan Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal
Indonesia
Jusuf Kalla Tegaskan Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal

“Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya iternasional," kata JK

Dilema Radio Jika Harus Bayar Royalti Musik
Indonesia
Dilema Radio Jika Harus Bayar Royalti Musik

Koalisi Seni menilai, penerapan PP ini menyaratkan sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan musik secara komersial.

Jokowi Minta PPKM Dilakukan dengan Pendekatan Berbasis Mikro
Indonesia
Jokowi Minta PPKM Dilakukan dengan Pendekatan Berbasis Mikro

Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam penegakan hukum

Tolak Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte, Hakim Minta Sidang Lanjut Terus
Indonesia
Tolak Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte, Hakim Minta Sidang Lanjut Terus

Atas dasar itu pula, hakim memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Pekerja WFH, Gedung Kementerian dan Perkantoran Tetap Buka
Indonesia
Pekerja WFH, Gedung Kementerian dan Perkantoran Tetap Buka

Hari pertama kerja di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, sejumlah gedung perkantoran dan kementerian di Jakarta Pusat tetap buka pada Senin (5/7).