KPK: Hasil Survei LSI Jadi Bahan Evaluasi Pemberantasan Korupsi KPK (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan tren korupsi mengalami peningkatan dalam dalam dua tahun terakhir menjadi momentum untuk mengevaluasi pemberantasan korupsi.

Evaluasi pemberantasan korupsi dapat dilakukan oleh pimpinan negara, aparat penegak hukum hingga instansi penyedia layanan publik. Apalagi, temuan hasil survei menunjukkan masih ada pungutan liar dalam membuat surat bebas COVID-19.

"KPK memandang momen ini (survei LSI) sebagai pengingat kita bersama untuk mengevaluasi komitmen dan keseriusan kita dalam pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (6/11).

Baca Juga

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir

Ali menyebutkan, komitmen pemberantasan korupsi mesti diwujudkan dalam bentuk kebijakan politik yang mendorong antikorupsi, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta layanan publik yang terjangkau dan bebas korupsi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyatakan, 39,6 persen warga menilai bahwa tingkat korupsi dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Sementara itu, hanya 13,8 persen warga yang menyatakan menurun.

"31,9 persen menyatakan tidak mengalami perubahan dan 14,8 persen tidak berpendapat," kata Djayadi dalam rilis hasil survei secara daring, Selasa (3/11).

KPK
KPK. (Foto: KPK).

Djayadi berpandangan tingkat korupsi di Indonesia berdasarkan hasil survei mengalami peningkatan. Dia menilai, persepsi korupsi di Indonesia masih negatif.

"Persepsi korupsinya masih negatif sama seperti ketika sebelum pandemi," ujar Djayadi.

Bahkan hasil survei menunjukkan, dalam situasi pandemi COVID-19, masih ada responden yang mengaku pernah dimintai uang pelicin untuk mengurus surat bebas virus Corona.

Menurut Djayadi, pada Agustus 19 persen, September 33 persen dan Oktober 18 persen mengakui pernah diminta uang pelicin dalam mengurus surat bebas COVID-19.

Baca Juga

Eks Sekretaris MA Nurhadi Jalani Sidang Dakwaan Suap dan Gratifikasi

Sementara itu, responden yang menjawab tidak dimintai uang pelicin pada Agustus sebanyak 81 persen, September 67 persen dan Oktober 82 persen.

"Dari yang mengurus surat keterangan bebas COVID-19 itu menyatakan bahwa mereka dimintai uang atau hadiah untuk memperlancar proses pelayanan itu," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Stasiun Ini Paling Sibuk di Jabodetabek Saat Libur Lebaran
Indonesia
Stasiun Ini Paling Sibuk di Jabodetabek Saat Libur Lebaran

KAI Commuter terus melakukan antisipasi layanan KRL Jabodetabek pada masa libur Lebaran 2021

Eks Penyidik KPK AKP Robin Didakwa Terima Duit Rp 11,5 Miliar
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Didakwa Terima Duit Rp 11,5 Miliar

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju didakwa menerima duit Rp 11 miliar dan 36 ribu dolar AS atau setara Rp 11,538 miliar.

Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua
Indonesia
Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua

Dugaan penyelewengan ini sudah tercium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan penggunaan tidak untuk peruntukannya.

Satgas Nemangkawi Buru KKB yang Bakar Fasilitas Umum di Kiwirok dan Okhika
Indonesia
Satgas Nemangkawi Buru KKB yang Bakar Fasilitas Umum di Kiwirok dan Okhika

Seorang mantri kesehatan dilaporkan belum ditemukan sampai saat ini

Kejagung Diminta Ajukan Kasasi Terkait Potongan Vonis Koruptor Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Diminta Ajukan Kasasi Terkait Potongan Vonis Koruptor Jiwasraya

Kejagung diminta untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terkait potongan vonis koruptor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari yang semula seumur hidup menjadi hanya 20 tahun penjara.

Pemkot Jakpus Perlebar Layanan Vaksinasi Lansia di Tiap Kecamatan
Indonesia
Pemkot Jakpus Perlebar Layanan Vaksinasi Lansia di Tiap Kecamatan

"Kami sudah menguraikan target vaksinasi bagi lansia yang telah ditetapkan berdasarkan per-kecamatan," jelas Wali Kota Jakpus, Dhany Sukma

Somasi Moeldoko Belum Sampai ke ICW
Indonesia
Somasi Moeldoko Belum Sampai ke ICW

Somasi Moeldoko dilayangkan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan Kamis (30/7)

Jika Wisatawan Membludak, Jalur Puncak Bogor Bakal Ditutup
Indonesia
Jika Wisatawan Membludak, Jalur Puncak Bogor Bakal Ditutup

Susatyo berharap, kejadian 2 minggu terakhir, yakni padatnya volume kendaraan di kawasan Puncak Bogor dan berimbas pelarian kendaraan ke wilayah Kota bisa dikurangi, dan masyarakat bisa makin mengerti.

895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19
Indonesia
895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19

Selain itu, Pemprov DKI juga merekrut tenaga kesehatan profesional untuk membantu upaya pelacakan kasus melalui digital.

Pemkot Surabaya Siapkan Strategi Agar Segera Turun ke Level 1
Indonesia
Pemkot Surabaya Siapkan Strategi Agar Segera Turun ke Level 1

Turunnya situasi COVID-19 di Kota Surabaya ke level 2, ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya positivity rate di Kota Surabaya saat ini berada pada angka 1,61 persen, jauh di bawah standar WHO yang sebesar 5 persen.