KPK Harap Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sejumlah warga mengantre di kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Medan, Sumatera Utara, Kamis (14/5/2020). ANTARA FOTO/Septianda Perdana/nz.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah dapat meninjau kembali keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, berdasarkan Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dilakukan KPK, akar masalah yang ditemukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan.

"Sehingga kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Baca Juga:

Ramal Nasib Perpres Kenaikan BPJS, NasDem: Besar Kemungkinan Dibatalkan Lagi

Bahkan, kata Ghufron, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial yang diamanatkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

"Sehingga keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan. Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepersertaan seluruh rakyat dalam BPJS," ungkapnya.

Baca Juga:

Penaikan Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi Dicap Otoriter

Sementara, lanjut Ghufron, akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud) sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah.

"Sebaliknya KPK berpendapat jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan," kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Tanpa Dasar Hukum Kuat, Larangan Mudik Berpotensi Timbulkan Pelanggaran Hak
Indonesia
Tanpa Dasar Hukum Kuat, Larangan Mudik Berpotensi Timbulkan Pelanggaran Hak

"YLKI minta pada Kemenhub dalam membikin aturannya itu harus memastikan bahwa justifikasinya secara hukum itu bisa diuji, sehingga nanti larangan (mudik) itu punya dasar hukum," kata Sudaryatmo

Cegah Virus Corona, Lapas Batasi Penjenguk hingga Penetapan Zona Merah
Indonesia
Cegah Virus Corona, Lapas Batasi Penjenguk hingga Penetapan Zona Merah

“Status pada Lapas, Rutan dan LPKA merujuk pada empat kondisi tersebut. Ada zona kuning dan merah,” ujarnya

Anak Dibawah 5 Tahun Hingga Ibu Hamil Tak Boleh Masuk Monas
Indonesia
Anak Dibawah 5 Tahun Hingga Ibu Hamil Tak Boleh Masuk Monas

Pengelola dibantu Dinas Gulkarmat bakal melakukan penyemprotan disinfektan dalam sterilisasi dan mencegah penyebaran COVID-19

Pemasok Narkoba ke Vitalia Sesha Diciduk, Ratusan H5 Ditemukan di Apartemennya
Indonesia
Pemasok Narkoba ke Vitalia Sesha Diciduk, Ratusan H5 Ditemukan di Apartemennya

Polisi juga tengah memburu pemasok besar barang haram tersebut

DPR: THR Harus Tetap Dibayarkan, Tak Ada Pengecualian
Indonesia
DPR: THR Harus Tetap Dibayarkan, Tak Ada Pengecualian

Kemnaker telah melakukan dialog dengan Apindo dan para pengusaha

Antisipasi Munculnya Klaster Baru COVID-19, Makam Gus Dur Masih Ditutup untuk Umum
Indonesia
Antisipasi Munculnya Klaster Baru COVID-19, Makam Gus Dur Masih Ditutup untuk Umum

Kedatangan tamu dari berbagai daerah tentunya sangat mengkhawatirkan

Penyerangan di Polsek Ciracas Diduga karena Info Hoaks, Pelaku Perlu Diproses di Peradilan Umum
Indonesia
Penyerangan di Polsek Ciracas Diduga karena Info Hoaks, Pelaku Perlu Diproses di Peradilan Umum

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia meminta oknum TNI yang diduga terlibat penyerangan Mapolsek Metro Ciracas

Pemerintah Sebut Memaksakan Diri Berarti Mengurangi Makna Mudik
Indonesia
Pemerintah Sebut Memaksakan Diri Berarti Mengurangi Makna Mudik

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan larangan mudik.

Update COVID-19 DKI (14/4): 2.349 Positif, Total Sembuh Lebih Banyak dari Kasus Baru
Indonesia
Jokowi Larang Mudik, Polisi Segera Sekat Kendaraan Keluar Jakarta
Indonesia
Jokowi Larang Mudik, Polisi Segera Sekat Kendaraan Keluar Jakarta

Penyekatan tak berlaku bagi kendaraan yang mengangkut logistik dan bahan bakar minyak