KPK Harap Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sejumlah warga mengantre di kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Medan, Sumatera Utara, Kamis (14/5/2020). ANTARA FOTO/Septianda Perdana/nz.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah dapat meninjau kembali keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, berdasarkan Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dilakukan KPK, akar masalah yang ditemukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan.

"Sehingga kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Baca Juga:

Ramal Nasib Perpres Kenaikan BPJS, NasDem: Besar Kemungkinan Dibatalkan Lagi

Bahkan, kata Ghufron, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial yang diamanatkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

"Sehingga keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan. Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepersertaan seluruh rakyat dalam BPJS," ungkapnya.

Baca Juga:

Penaikan Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi Dicap Otoriter

Sementara, lanjut Ghufron, akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud) sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah.

"Sebaliknya KPK berpendapat jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan," kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kader Demokrat ini Dijanjikan Rp 100 Juta Kalau Datang ke KLB, Namun Hanya Dikasih Rp 5 Juta
Indonesia
Kader Demokrat ini Dijanjikan Rp 100 Juta Kalau Datang ke KLB, Namun Hanya Dikasih Rp 5 Juta

Menurut Gerald, Jhoni Allen langsung berteriak memilih Moeldoko sebagai Ketum

Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?
Indonesia
Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?

"Pasar tradisional merupakan jantungnya ekonomi masyarakat kecil. Kalau dimatikan dengan ditutup total selama dua hari mereka akan makan apa," ujar Suwanto

Lebih dari 160 Ribu Personil Gabungan Amankan Libur Panjang Akhir Bulan Ini
Indonesia
Lebih dari 160 Ribu Personil Gabungan Amankan Libur Panjang Akhir Bulan Ini

Korlantas Polri pun menyiapkan rencana pengamanan dan lain-lain, sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19

Jokowi Luncurkan Bansos Tunai Rp110 Triliun
Indonesia
Jokowi Luncurkan Bansos Tunai Rp110 Triliun

Ada 3 program bantuan pemerintah di tahun 2021 ini diantaranya Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

Pekerjaan Besar Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pekerjaan Besar Vaksinasi COVID-19

Ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi nasional kelak. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki tempat-tempat yang memiliki akses tidak mudah.

Jokowi Sebut Ucapan Presiden Prancis Bisa Memecah Belah Persatuan Umat Beragama
Indonesia
Jokowi Sebut Ucapan Presiden Prancis Bisa Memecah Belah Persatuan Umat Beragama

Menurut Jokowi, pernyataan Macron dapat memecah belah persatuan antarumat beragama di dunia. Padahal, saat ini dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19

Jokowi Klaim Tidak Berhenti Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
Indonesia
Jokowi Klaim Tidak Berhenti Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Menurut bekas Gubernur DKI Jakarta ini, perlu kerja sama untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu demi kemajuan bangsa.

Polda Metro Bekuk Penghasut dalam Demo Rusuh UU Cipta Kerja
Indonesia
Polda Metro Bekuk Penghasut dalam Demo Rusuh UU Cipta Kerja

Tiga orang ini berperan mengajak, memprovokasi, hingga menyebarkan berita bohong melalui media sosial.

Begini Cara Pemprov DKI Antisipasi Banjir Rob Akibat Gerhana Bulan Total
Indonesia
Begini Cara Pemprov DKI Antisipasi Banjir Rob Akibat Gerhana Bulan Total

Gerhana Bulan Total akan mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut. Sebab posisi bulan, bumi dan matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi

Ledakan Jeddah Lukai Empat Orang, Prancis Sebut Serangan Bom
Dunia
Ledakan Jeddah Lukai Empat Orang, Prancis Sebut Serangan Bom

Sedikitnya empat orang terluka dalam insiden selama upacara peringatan di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu (11/11), menurut laporan media.