KPK Harap Kortastipidkor Polri Sapu Bersih Korupsi di Sektor Pendidikan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 08 Januari 2025
KPK Harap Kortastipidkor Polri Sapu Bersih Korupsi di Sektor Pendidikan

Kapolri menerima audiensi Ketua KPK Setyo Budiyanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/1) (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keberadaan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dianggap beririsan dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, dua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sama.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Kortastipidkor Polri tidak bentrok dengan lembaga antirasuah itu.

Kepastian ini diungkap Sigit setelah menerima audiensi Ketua KPK Setyo Budiyanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/1).

"Keberadaan Kortastipidkor ini tentunya justru akan semakin memperkuat kerja sama, dan sinergisitas kita dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Kapolri di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1).

Baca juga:

IPW Desak Kasus Pemerasan Penonton DWP Diusut Kortastipidkor

Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai, lahirnya satuan kerja baru di tubuh Polri itu merupakan langkah positif dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Dengan adanya pembentukan Kortastipidkor Polri ini tentu menjadi sesuatu yang positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Setyo yang juga jenderal bintang tiga Polri ini.

Setyo menyebut sebelumnya hanya ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Bareskrim Polri, yang fokusnya hanya pada penindakan.

"Jadi, harapannya, dengan adanya Kortastipidkor ini, nanti akan lebih masuk kepada sektor pendidikan dan juga pencegahan," ucapnya.

Baca juga:

Kortastipidkor Polri jadi Angin Segar Pemberantasan Korupsi di tengah Tumpulnya KPK

Sekedar informasi, Kortastipidkor dipimpin oleh Irjen Cahyono Wibowo sebagai Kakortas dan Brigjen Arief Adiharsa sebagai wakilnya.

Sama dengan halnya KPK, fokus di Kortastipidkor mulai dari penindakan, penyelidikan, pencegahan, hingga kerja sama. (Knu)

#KPK #Polri #Korps Tipikor
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Bagikan