KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Jadi Pemimpin yang Berintegritas Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap para kepala daerah terpilih menjadi pemimpin yang berintegritas yang akan menjalankan pemerintahannya dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Diketahui, pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 telah digelar pada Rabu (9/12) kemarin. Sejumlah pasangan calon bahkan telah mendeklarasikan kemenangan berdasakan hasil hitung cepat.

Baca Juga

Firli Perintahkan Anak Buah Ungkap Penyebar Sprindik Palsu Erick Thohir

"KPK tidak ingin pejabat publik yang dipilih melalui proses politik tersebut kemudian memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya," kata Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (10/12).

KPK juga berharap kepala daerah terpilih akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan kebijakan publik yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini, kata Ipi, sudah diingatkan KPK dalam serangkaian kegiatan webinar pembekalan bagi peserta dan penyelenggara pilkada di 270 daerah.

"Melalui program Pilkada Berintegritas tersebut, KPK juga telah menyampaikan potensi korupsi dan titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk sejumlah kasus kepala daerah yang ditangani KPK. Harapannya, calon kepala daerah dapat menghindari risiko korupsi setelah terpilih dan menjabat," kata Ipi.

Gedung KPK. Foto: ANTARA

Berdasarkan pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat lima modus korupsi kepala daerah. Kelima modus itu, yakni intervensi dalam kegiatan belanja daerah mulai dari pengadaan barang dan Jasa; penempatan dan pengelolaan kas daerah; pelaksanaan hibah dan bantuan sosial (bansos); pengelolaan aset; hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.

KPK juga menemukan modus intervensi dalam penerimaan daerah mulai dari pajak daerah dan retribusi; pendapatan daerah dari pusat; sampai kerja sama dengan pihak lain. Kemudian intervensi dalam perizinan mulai dari pemberian rekomendasi; penerbitan perizinan; sampai pemerasan.

Selain itu, modus korupsi kepala daerah juga menyangkut benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa; rotasi, mutasi, promosi, dan rangkap jabatan. Modus korupsi lainnya, penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan.

"KPK berharap modus-modus korupsi tersebut tidak lagi dilakukan. Sebagai upaya pencegahan, KPK akan mengawal implementasi komitmen kepala daerah terpilih dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah," tutup Ipi. (Pon)

Baca Juga

ICMI: Awal Korupsi Adalah Ketika Seorang Punya Jabatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Surabaya Gratis, Luar Kota Dikenakan Rp120 Ribu untuk Tes Swab Labkesda
Indonesia
Warga Surabaya Gratis, Luar Kota Dikenakan Rp120 Ribu untuk Tes Swab Labkesda

Fasilitas kesehatan ini sudah diresmikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan pembangunannya pun dipantau terus.

Tak Terima Dirazia Masker, Pedagang Pasar Metro Atom Ngamuk
Indonesia
Tak Terima Dirazia Masker, Pedagang Pasar Metro Atom Ngamuk

Dari pantauan di lokasi, sejumlah warga menolak saat dirazia mengamuk karena merasa dijebak.

Ratusan Ribu Kendaraan Masuk Jakarta Usai Liburan Panjang Idul Adha
Indonesia
Ratusan Ribu Kendaraan Masuk Jakarta Usai Liburan Panjang Idul Adha

Pengendara kembali melalui GT Cikupa (arah Barat), GT Ciawi (arah Selatan), dan GT Cikampek Utama, serta GT Kalihurip Utama (arah Timur).

Louise Gluck Memenangi Nobel Sastra
Dunia
Louise Gluck Memenangi Nobel Sastra

Penyair asal Amerika Serikat, Louise Elisabeth Gluck, 77, terpilih sebagai pemenang hadiah Nobel Sastra 2020.

Bupati Cirebon Dukung Pengembangan E-Sport
Indonesia
Bupati Cirebon Dukung Pengembangan E-Sport

"Dukungan Pemkab Cirebon bagi E-sport akan sepenuhnya diberikan mengingat sejumlah warga Kabupaten Cirebon sudah menjadi atlet E-sport profesional," kata Imron.

Skandal Djoko Tjandra, PPATK Telusuri Aliran Transaksi Mencurigakan Jaksa Pinangki
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra, PPATK Telusuri Aliran Transaksi Mencurigakan Jaksa Pinangki

PPATK juga tak menutup kemungkinan bakal menelusuri aliran duit ke Jaksa Pinangki.

Kapolri Harap Pers Jadi Garda Terdepan Dalam Mencerahkan Masyarakat
Indonesia
Kapolri Harap Pers Jadi Garda Terdepan Dalam Mencerahkan Masyarakat

Pers juga diminta membantu Polri dalam menangkal timbulnya hoaks

Kemenkeu Blokir Dana Pesantren Rp 500 Miliar, DPR: Ada Apa?
Indonesia
Kemenkeu Blokir Dana Pesantren Rp 500 Miliar, DPR: Ada Apa?

"Kami mempertanyakan alasan pemblokiran dana bantuan untuk madrasah dan pesantren Rp500 miliar yang tidak kunjung turun dalam enam bulan terakhir. Ada apa, sehingga bantuan untuk pesantren dan madrasah justru tersendat," tutur Nurhuda

Wapres Berharap Rekrutmen PNS dan Pegawai Kontrak Hasilkan Talenta Terbaik
Indonesia
Wapres Berharap Rekrutmen PNS dan Pegawai Kontrak Hasilkan Talenta Terbaik

Pemerintah membuka formasi sebanyak 1,3 juta posisi untuk 1.000.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 189.000 untuk pemerintah daerah dan 83.000 untuk instansi pemerintah pusat di 2021.

Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021
Indonesia
Pemprov DKI Belum Bahas UMP Tahun 2021

Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pembahasan