KPK Harap Kejagung Obyektif Usut Kasus Pemerasan Kajari Indragiri Hulu Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat obyektif dan profesional dalam mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap puluhan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu. Pasalnya, kasus ini melibatkan tiga pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Kejagung telah menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Hayin Suhikto bersama Kasipidsus Kejari Indragiri Hulu Ostar Al Pansri, serta Kasubsi Barang Rampasan pada Seksi Pengelolaan dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu Rionald Febri Ronaldo sebagai tersangka. Ketiganya diduga memeras 64 Kepala SMP di Indragiri Hulu terkait dana BOS pada 2019.

Baca Juga

Kejagung Tetapkan Kajari Indragiri Hulu Tersangka Pemerasan 64 Kepala Sekolah

"Kami (KPK) berharap penyelesaian perkara yang melibatkan oknum di internal lembaga tersebut dilakukan secara obyektif dan profesional," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (19/8).

KPK sempat menyelidiki kasus dugaan pemerasaan ini. Lembaga antirasuah bahkan sempat meminta keterangan terhadap puluhan Kepala SMP di Inhu yang menjadi korban pemerasan. Ali menyatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Kejagung terkait penanganan kasus ini.

"Kejaksaan Agung telah berkoordinasi dengan KPK melalui Kedeputian Penindakan dan tentu KPK mengapresiasi langkah yang dilakukan Kejagung yang cepat bertindak dalam penanganan perkara yang di duga melibatkan oknum jaksa di internal lembaganya," ujar Ali.

Dalam penanganan kasus ini selanjutnya, KPK menyatakan kesiapannya berkoordinasi dan bahkan membantu Kejagung sebagaimana yang selama ini sudah berjalan terkait penanganan sejumlah perkara lainnya.

Baca Juga

KPK Periksa 63 Kepala SMP yang Mundur Gegara Diperas Kejaksaan Rp1,4 Miliar

Ali melanjutkan Koordinasi dan supervisi yang akan dilakukan KPK merupakan salah satu tugas pokok KPK yang diamanatkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Dan akan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa penanganan perkara yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan mekanisme dan proses penanganan perkara," tutup Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Tak Pasang Target Waktu Bereskan Konflik di Papua
Indonesia
Pemerintah Tak Pasang Target Waktu Bereskan Konflik di Papua

Bukan Papua terorisnya dan bukan orang-orang Papua teroris

Kuasa Hukum Sebut Perhitungan Jaksa soal Nilai Kerugian Jiwasaraya Keliru
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Perhitungan Jaksa soal Nilai Kerugian Jiwasaraya Keliru

Menurut Kresna, nilai kerugian yang disebutkan JPU tersebut masih merupakan potensi kerugian atau potential loss dan belum menjadi kerugiaan riil atau actual loss.

PDIP Dituduh Komunis dan Anti-Islam, Zuhairi Misrawi Ungkit Konflik Timur Tengah
Indonesia
PDIP Dituduh Komunis dan Anti-Islam, Zuhairi Misrawi Ungkit Konflik Timur Tengah

Gus Mis berpesan bahwa semua anak bangsa harus waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah negeri ini.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurdin Abdullah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok
Indonesia
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok

Pengetatan protokol kesehatan terbukti mampu menurunkan jumlah warga yang melakukan perjalanan wisata.

Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19

Dengan terus mengembangkan inovasi dan teknologi, BPPT dapat menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional.

Kemenangan Telak Anak dan Mantu Jokowi
Indonesia
Kemenangan Telak Anak dan Mantu Jokowi

Bobby dan Gibran yang merupakan keluarga Presiden Joko Widodo dinilai kredibel dan sosok muda yang membawa perubahan ke arah lebih baik.

Pemkot Bandung Gelar Layanan Uji Emisi Gratis Selama 2 Hari
Indonesia
Pemkot Bandung Gelar Layanan Uji Emisi Gratis Selama 2 Hari

Pelaksanaan Uji emisi gas buang di Kota Bandung, tersebar di 20 bengkel yang bekerja sama dengan DLH Kota Bandung, Dishub Kota Bandung dan Asosiasi Bengkel Indonesia (Asbekindo).

BMKG Ungkap Penyebab Rumah dan Bangunan Rusak saat Gempa Malang
Indonesia
BMKG Ungkap Penyebab Rumah dan Bangunan Rusak saat Gempa Malang

"Dari hasil survei dan evaluasi di lapangan banyak ditemukan struktur bangunan yang tidak memenuhi persyaratan tahan gempa. Mayoritas bangunan tidak menggunakan struktur kolom pada bagian sudutnya," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati

Simak Nih! Cara Daftar dan Syarat Penerima KIP Kuliah
Indonesia
Simak Nih! Cara Daftar dan Syarat Penerima KIP Kuliah

KIP Kuliah dapat digunakan untuk program reguler