KPK: Gubernur Kepri Diduga Terima Suap 11.000 Dollar Singapura Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan didampingi dua petugas KPK menunjukkan uang suap yang diterima Gubernur Kepri Nurdin Basirun (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun diduga menerima suap sebesar 11.000 dollar Singapura dan Rp45 juta dari pihak swasta bernama Abu Bakar.

Suap itu diduga terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kepulauan Riau tahun 2018/2019.

"NBA (Nurdin Basirun) diduga menerima uang dari ABK baik secara langsung maupun melalui EDS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Konferensi pers penetapan tersangka Nurdin Basirun
Jubir KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Nurdin diduga menerima uang suap dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy dalam beberapa kali kesempatan. Pada tanggal 30 Mei 2019, sebesar 5000 dollar Singapura dan Rp45 juta.

"Esoknya, 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10.2 hektar," ujar Basaria.

Kemudian, kata Basaria, pada tanggal 10 Juli 2019 Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar 6000 dollar Singapura kepada Nurdin melalui Budi Kabid Perikanan Tangkap DKP Provinsi Kepri.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Nurdin Basirun bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar sebagai tersangka.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun
Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap (Foto: Antaranews)

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan pada Rabu (10/7) kemarin. Dalam operasi senyap tersebut, tim Satgas KPK menciduk 7 orang yang terdiri dari Kepala Daerah, Kepala Dinas di bidang kelautan, Kepala Bidang, dua staf dinas dan pihak swasta.

Atas perbuatannya, Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Suap Izin Reklamasi

KPK Amankan 6 Orang Terkait OTT Gubernur Kepri

Sedangkan Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ‎ Sebagai pihak diduga pemberi, ABK dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(Pon)

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH