KPK Geledah Satu Ruko di Cibubur Terkait Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah satu ruko di Cibubur Indah II, Jalan Jambore Blok C 2 No. 2, Cibubur Indah, Jakarta Timur, Rabu (3/3).

Penggeledahan satu bangunan tersebut terkait dugaan kasus korupsi pengadaan tanah yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan.

Baca Juga

Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/3).

Ali menjelaskan, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Dengan adanya penyidikan maka KPK telah menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)

Saat ini, kata Ali, KPK belum dapat menyampaikan lebih detil kasus dan tersangkanya siapa saja sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK saat ini.

"Karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," tegasnya.

Selain itu, ia menyatakan tim penyidik KPK saat ini juga masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu dalam penyidikan kasus tersebut.

"Pada waktunya, KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya, dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," ucap Ali.

KPK memastikan akan menyampaikan kepada masyarakat setiap perkembangan penanganan kasus tersebut.

"Namun demikian, sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Dirut PD Sarana Jaya Tersandung Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Program Andalan Anies

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mau Larang Mobil 10 Tahun ke Atas Wara-wiri, Anies Dikritik Benahi Dulu Transportasi
Indonesia
Mau Larang Mobil 10 Tahun ke Atas Wara-wiri, Anies Dikritik Benahi Dulu Transportasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggodok regulasi terkait pembatasan usia mobil di bawah 10 tahun yang berkeliaran di ibu kota.

Polisi Selidiki Kasus Keracunan Warga Koja usai Makan Nasi Kotak dari Kader PSI
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Keracunan Warga Koja usai Makan Nasi Kotak dari Kader PSI

Polisi menyelidiki sampel nasi kotak yang diduga dibagikan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan diduga menyebabkan sejumlah warga Koja, Jakarta Utara, keracunan.

 Pecat Anggota DPRD Viani Limardi, PSI Bingung Bisa Bocor ke Publik
Indonesia
Pecat Anggota DPRD Viani Limardi, PSI Bingung Bisa Bocor ke Publik

"Kami tidak tahu bagaimana surat pemberhentian itu menyebar, karena seluruh proses ini sepenuhnya bersifat internal," kata Isyana.

Lima Rencana Aksi Polri Redam Lonjakan COVID-19
Indonesia
Lima Rencana Aksi Polri Redam Lonjakan COVID-19

Operasi Aman Nusa II ini merupakan operasi lanjutan yang diselenggarakan Polri dalam menghadapi pandemi COVID-19

Karanganyar Berstatus PPKM Level 4, Bupati Buka Tempat Wisata
Indonesia
Karanganyar Berstatus PPKM Level 4, Bupati Buka Tempat Wisata

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Jawa Tengah memberikan kelonggaran dalam aturan PPKM level 4 COVID-19 dengan membuka tempat wisata.

Klaster Perkantoran Meroket, NasDem DKI Ingatkan Jangan Ada Kelonggaran Prokes
Indonesia
Klaster Perkantoran Meroket, NasDem DKI Ingatkan Jangan Ada Kelonggaran Prokes

Lonjakan klaster perkantoran dalam sepekan terakhir ini menjadi sorotan

Bareskrim Jadwalkan Periksa Sadikin Aksa Pekan Depan
Indonesia
Bareskrim Jadwalkan Periksa Sadikin Aksa Pekan Depan

Bareskrim Polri menjadwalkan periksa mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa (SA) sebafai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.

Bongkar Korupsi Kelas Kakap, Jaksa Agung Diminta Waspadai Serangan Balik Koruptor
Indonesia
Bongkar Korupsi Kelas Kakap, Jaksa Agung Diminta Waspadai Serangan Balik Koruptor

Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta mewaspadai serangan balik koruptor dan kaki tangannya di tengah gencarnya prestasi Kejaksaan Agung membongkar kasus-kasus korupsi kelas kakap.

Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Jawabannya sama saat ditanya soal kemungkinan masuknya PAN ke Kabinet Indonesia Maju

KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Sukri akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).