KPK Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah didampingi Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai melantik Bupati dan Wali Kota dari 11 daerah di Baruga Pattingalloang, Makassar, Jumat (26/2). ANTARA Foto/

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Agung Sucipto, penyuap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah. Selain rumah Agung, KPK juga menggeledah Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Sulsel.

Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Baca Juga

Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP

"Hari ini (3/03) Tim Penyidik KPK telah melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi berbeda di Sulawesi Selatan yang bertempat di Rumah Kediaman pribadi tersangka AS (Agung Sucipto) dan Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi Sulsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/3).

Ali menjelaskan, dari penggeledahan di 2 lokasi tersebut, diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini.

"Selanjutnya bukti ini divalidasi dan dianalisa untuk dilakukan penyitaan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," ujar Ali.

Pada Selasa (2/3) kemarin, tim penyidik juga telah menggeledah rumah pribadi Nurdin Abdullah dan Kantor Dinas PUPR Pemprov Sulsel.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). KPK mengamankan NurdinÊAbdullahÊmelalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). KPK mengamankan NurdinÊAbdullahÊmelalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

Dari dua lokasi tersebut, tim penyidik menyita sejumlah uang tunai dan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini. Namun, Ali belum dapat merinci nominal uang yang disita lantaran masih dihitung tim penyidik.

"Untuk jumlah uang tunai saat ini masih akan dilakukan penghitungan kembali oleh tim penyidik KPK," kata Ali.

Sehari sebelumnya atau pada Senin (1/3), tim penyidik KPK juga telah menggeledah dua lokasi berbeda di Sulsel yaitu Rumah Dinas Jabatan Gubernur Sulsel dan Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Dinas PUTR.

Di dua lokasi itu, tim penyidik juga menyita berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan sejumlah uang tunai.

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Baca Juga

Sebelum Ditangkap, Gubernur Sulsel Hubungi Ketua DPD PDIP

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Larang ASN Bukber Selama Ramadan
Indonesia
Pemprov DKI Larang ASN Bukber Selama Ramadan

SekdaDKI mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan pemprov untuk tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama (bukber).

Duh! Masih Ada 40-an Masjid di Jakarta Gelar Tarawih Berjemaah Saat PSBB
Indonesia
Duh! Masih Ada 40-an Masjid di Jakarta Gelar Tarawih Berjemaah Saat PSBB

Pemprov DKI masih terus berkoordinasi dengan MUI dan Dewan Masjid Indonesia.

Jumlah Kumulatif COVID-19 di DKI Jakarta Per 21 Juli Tembus 17 Ribu Kasus
Indonesia
Jumlah Kumulatif COVID-19 di DKI Jakarta Per 21 Juli Tembus 17 Ribu Kasus

Data kasus yang dilaporkan hari ini semuanya dilaporkan oleh Laboratorium sesuai tanggal pelaporan 20 dan 21 Juli

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan masa penahanan kelima tersangka diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 12 Agustus 2020

573.310 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
573.310 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Secara keseluruhan, di masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru) yaitu 18 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021, total sebanyak 573.310 tiket KA jarak jauh yang telah terjual.

Polres Metro Jakarta Pusat Bagikan Ratusan Modem Bantu Siswa Belajar Online
Indonesia
Polres Metro Jakarta Pusat Bagikan Ratusan Modem Bantu Siswa Belajar Online

"Kami bagikan modem dan paket internet untuk belajar bersama," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto

Pencopotan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI Jadi Tamparan Keras Bagi Pemprov DKI
Indonesia
Pencopotan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI Jadi Tamparan Keras Bagi Pemprov DKI

Pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh TNI jadi tamparan keras bagi Pemprov DKI.

Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia 2 Kali Lebih Besar dari Kapasitas SUGBK
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia 2 Kali Lebih Besar dari Kapasitas SUGBK

Rasio pemanfaatan tempat tidur, ruang gawat darurat atau ruang ICU, dan ruang isolasi mencapai lebih dari 60 persen

400 Desa di Daerah 3T Bakal Terhubung Internet
Indonesia
400 Desa di Daerah 3T Bakal Terhubung Internet

Mendukung transformasi digital dengan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), pemerintah alokasikan anggaran mencapai Rp29,6 triliun.

Langgar Protokol Kesehatan, Gibran dan Bagyo Ditegur Bawaslu Solo
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Gibran dan Bagyo Ditegur Bawaslu Solo

Pelanggaran yang paling mencolok adalah mengabaikan protokol kesehatan COVID-19.