KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Solok Selatan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dicekal ke luar negeri terkait kasus suap (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Solok Selatan, Sumatera Barat, Selasa (9/7). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.

"Iya, tim sedang menjalankan tugas di sana," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (9/7).

BACA JUGA: KPK Cegah Bupati Solok Selatan ke Luar Negeri

Berdasarkan informasi, penyidik KPK datang ke lokasi sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju ruangan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lantai satu Setdakab Solok Selatan. Setidaknya ada sejumlah ruangan yang digeledah yakni ruangan Pengadaan Barang dan Jasa, ruangan kerja Bupati, dan Unit Layanan Pengadaan.

Selain menggeledah ruangan kerja Bupati dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, penyidik juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan. Di kantor Dinas PU Tata Ruang dan Pertanahan tim KPK diketahui berada di ruangan Bina Marga dan Cipta Karya.

Muzni Zakaria terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan
Muzni Zakaria diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan infrastrutur ke Kabupaten Solok Selatan (Foto: antaranews)

Menurut Febri sampai saat ini penyidik KPK masih melakukan penggeledahan. Karena itu, ia masih belum mau mengungkap apa saja yang disita penyidik dari hasil penggeledahan tersebut.

"Nanti diinformasikan lagi ya," imbuh Febri.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria (MZ) dan pemilik Grup Dempo atau PT Dempo Bangun Bersama, Muhammad Yamin Kahar (MYK) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Bupati Solok Selatan Tersangka Suap Proyek Jembatan dan Masjid

Muzni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau pasal 12B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH