KPK Geledah Kantor Bappeda Jatim Terkait Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Jawa Timur selama dua hari berturut-turut. Penggeledahan dilakukan terkait proses penyidikan perkara suap terhadap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada Rabu 10 Juli 2019, tim penyidik lembaga antirasuah menggeledah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MP/Ponco

"Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen penggaran," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (12/7).

BACA JUGA: KPK Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung Sebagai Tersangka Suap

Kemudian, lanjut Febri, pada Kamis 11 Juli 2019, kemarin, tim penyidik menggeledah empat rumah pribadi pejabat aktif ataupun pensiunan di Bapedda Provinsi Jatim.

"Dari 4 lokasi ini kami sita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telpon genggam," ujar Febri.

Penggeledahan dilakukan terkait dengan sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur. Menurut Febri, kegiatan ini dilakukan tim KPK sejak pukul 10.00 WIB pagi hingga malam.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 2018.

Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4.880.000.000 selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3.750.000 000 dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 Miliar

BACA JUGA: KPK Tetapkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Tersangka Suap

Penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750.000.000 sejak 2014 hingga 2018. Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 mliar. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH