KPK Geledah Empat Lokasi di Lampung Utara Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/11/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di Kabupaten Lampung Utara, Jumat (22/11). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Keempat lokasi itu Rumah Benteng di Jalan Perintis, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan; rumah di Jalan Sultan Agung Raya, Wah Halim Permai; rumah paman Bupati di Jalan HOS Cokro Aminoto, Kotabumi Tengah; dan rumah adik Bupati di Jalan Kelapa, Sepang Jaya, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.

Baca Juga:

Mangkir 4 Kali, KPK Siap Seret Legislator Golkar Melchias Mekeng

"Penggeledahan dilakukan sejak siang dan masih ada yang berlangsung hingga malam ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/11).

Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara, salah satu tersangka kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara, salah satu tersangka kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sejauh ini, sejumlah dokumen-dokumen proyek di Lampung Utara berhasil diamankan tim. Selain itu, catatan aliran dana juga turut diamankan dari lokasi tersebut.

Sebelumnya, KPK telah ‎menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara. Keenamnya yakni, Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara; orang kepercayaan Bupati Lampung Utara, Raden Syahril (RSY).

Kemudian, Kadis PUPR Lampung Utara, Syahbuddin (SYH); Kadis Perdagangan Lampung Utara, Wan Hendri (WHN); serta dua pihak swasta yakni, ‎Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HSW). Ketujuhnya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan intensif.

Agung Ilmu Mangkunegara diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan ‎Lampung Utara dari pihak swasta, Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh. Suap itu diterima melalui dua kadisnya Syahbuddin dan ‎Wan Hendri serta orang kepercayaan Agung, Raden Syahril.

Baca Juga:

KPK, Kemendes dan Ketjilbergerak Latih Anak Muda Penggerak Desa

Atas perbuatannya, Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril‎ disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Sedangkan dua kadis, Syahbuddin dan ‎Wan Hendri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.‎

Untuk pihak yang diduga pemberi suap, Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Pakar: Gugatan Pimpinan KPK Jadi Tantangan Bagi MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat
Indonesia
Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat

237 pelanggaran prokes terjadi pada sepuluh hari pertama pelaksanaan kampanye Pilkada 2020

 Menteri Yasonna Harus Bertanggungjawab Terkait Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta
Indonesia
Menteri Yasonna Harus Bertanggungjawab Terkait Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta

"Yasonna juga mesti bertanggung jawab. Anak buahnya di lapas melakukan permintaan "uang tiket" itu kan karena memanfaatkan kebijakan dari menteri," kata Ujang kepada merahputih.com, Rabu (15/4).

Rekan Pasien Meninggal Akibat Corona di RSUD dr Moewardi Dinyatakan Positif Covid-19
Indonesia
Rekan Pasien Meninggal Akibat Corona di RSUD dr Moewardi Dinyatakan Positif Covid-19

Pasien positif corona tersebut masih dirawat intensif di RS Moewardi

Penambahan Massa Jabatan Presiden Tengah Dibahas, Elite Politik Dianggap Main-main Mengurus Bangsa
Indonesia
Penambahan Massa Jabatan Presiden Tengah Dibahas, Elite Politik Dianggap Main-main Mengurus Bangsa

Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amendemen terbatas UUD 1945 secara mengejutkan muncul ke publik.

Sekda DKI Instruksikan SKPD Sisir Satu-Satu Draf KUA-PPAS
Indonesia
Sekda DKI Instruksikan SKPD Sisir Satu-Satu Draf KUA-PPAS

Sambung Sekda, hal itu dilakukan agar saat rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan legislatif tidak ada lagi mata anggaran yang tak masuk akal dan janggal.

Ketua MPR Dukung OJK Dibubarkan
Indonesia
Ketua MPR Dukung OJK Dibubarkan

Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR

Yurianto Sebut Masa Inkubasi Virus Corona di Indonesia 5- 6 Hari
Indonesia
Yurianto Sebut Masa Inkubasi Virus Corona di Indonesia 5- 6 Hari

Padaha sejumlah penelitian meyakini bahwa masa inkubasi virus corona adalah 2 hingga 14 hari.

Pakar: 'Kerajaan-Kerajaan' Baru Munculkan Disintegrasi Bangsa
Indonesia
Pakar: 'Kerajaan-Kerajaan' Baru Munculkan Disintegrasi Bangsa

Yang menjadi persoalan jika kerajaan itu dibuat sedemikian rupa

Dua Pria Tertangkap Selundupkan Enam Warga Tiongkok
Indonesia
Dua Pria Tertangkap Selundupkan Enam Warga Tiongkok

Keduanya masih dalam pemeriksaan untuk mencari tahu motif di balik dugaan penyelundupan tersebut.

Masyarakat Nekat Mudik karena tak Ada Jaminan Hidup dari Pemerintah
Indonesia
Masyarakat Nekat Mudik karena tak Ada Jaminan Hidup dari Pemerintah

"Kemudian, bansos yang dijanjikan pemerintah banyak yang enggak tepat sasaran," kata Trubus