KPK Gelar Rapat untuk Periksa Anies Terkait Korupsi Tanah Munjul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas 3 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/6/2021). (ANTARA/Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto berencana menggelar rapat bersama para penyidik untuk mengusut kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019.

Hal itu dilakukan untuk menentukan pemanggilan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kasus ini. Keputusan pemanggilan Anies akan diambil Lembaga Antikorupsi sesuai fakta-fakta yang ada.

Baca Juga

KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Tanah Munjul Rudy Hartono Iskandar

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa melakukan diskusi secara offline dengan para penyelidik, penyidik, dengan fakta-fakta yang ada. Dari fakta-fakta yang ada, kami bisa membuat kesimpulan apakah perlu dipanggil apa tidak. Tentang apa beliau di panggil dan tentang apa yang kita mintai keterangan," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta? Selasa (24/8).

Dikatakan Karyoto, jajarannya juga akan membahas mengenai pengadaan anggaran pengadaan tanah yang kini berujung rasuah. Melalui rapat tersebut, dia berharap akan mengungkap kasus ini secara terang benderang.

"Dengan apakah anggarannya itu turun, secara wajar atau tidak wajar, atau dipaksakan dan lain-lain. Nanti akan keliatan koneksinya," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dr Yudi Dimyati saat ditemui di Sentra Vaksinasi Kolaborasi Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (IKASTARA) di Ancol Beach City (ABC) Mall, Pantai Carnaval, Jakarta Utara, Sabtu (7/8/2021). ANTARA/Abdu Faisal)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dr Yudi Dimyati saat ditemui di Sentra Vaksinasi Kolaborasi Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (IKASTARA) di Ancol Beach City (ABC) Mall, Pantai Carnaval, Jakarta Utara, Sabtu (7/8/2021). ANTARA/Abdu Faisal)

Untuk saat ini, Karyoto belum mengetahui waktu pasti pemanggilan Anies. Dia menyatakan akan berdiskusi terlebih dahulu terkait pemanggilan Anies.

"Secara pasti tanggal berapa tanggal berapa kami belum memastikan, yang jelas kami akan diskusikan dulu hasil dari penyidikan dan perkembangan sampai saat ini bagaimana," ujar Karyoto.

Dalam perkara ini baru menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe.

KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar

KPK pun telah mendalami tujuan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah di Munjul. Pengadaan tanah itu diduga untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Program itu adalah salah satu inisiatif Gubernur Anies Baswedan saat memulai masa kepemimpinannya.

Pendalaman dilakukan KPK dengan memeriksa para saksi, diantanya Pelaksana Harian Badan Pembinaan BUMD periode 2019 Riyadi pada (10/8). Dia diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan. (Pon)

Baca Juga

KPK Garap Tiga Tersangka Kasus Korupsi Tanah Munjul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepala dan Belasan Anggota Satpol PP Balikpapan Positif COVID-19
Indonesia
Kepala dan Belasan Anggota Satpol PP Balikpapan Positif COVID-19

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Zulkifli dan belasan personelnya terpapar COVID-19.

Kendarai Sepeda Motor, Gubernur Khofifah Pimpin Rombongan Forkopimda Pantau Gereja
Indonesia
Kendarai Sepeda Motor, Gubernur Khofifah Pimpin Rombongan Forkopimda Pantau Gereja

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memantau persiapan Natal yang menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.

PAN Minta Perubahan Perda RDTR-PZ Perhatikan Tempat Ibadah dan Sekolah
Indonesia
PAN Minta Perubahan Perda RDTR-PZ Perhatikan Tempat Ibadah dan Sekolah

Fraksi PAN DPRD meminta Bapemperda dan Pemprov untuk memerhatikan tempat ibadah dan sekolah dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pegawai Non-Esensial Dipaksa Ngantor saat PPKM Darurat, Anies: Laporkan, Nanti Tim Bertindak!
Indonesia
Pegawai Non-Esensial Dipaksa Ngantor saat PPKM Darurat, Anies: Laporkan, Nanti Tim Bertindak!

Masyarakat yang bekerja di sektor non-esensial diminta untuk lapor ke Pemerintah DKI Jakarta jika dipaksa masuk kerja saat PPKM Darurat.

KRL Kembali Angkut dan Turunkan Penumpang di Stasiun Tanah Abang
Indonesia
KRL Kembali Angkut dan Turunkan Penumpang di Stasiun Tanah Abang

Selama 15 hari pembatasan, Stasiun Tanah Abang hanya melayani rata-rata 17.457 pengguna per hari

[Hoaks atau Fakta]: Demokrat Keluarkan Paket Pilpres Duet Puan-Moeldoko dan JK-AHY
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Demokrat Keluarkan Paket Pilpres Duet Puan-Moeldoko dan JK-AHY

Poster deklarasi pasangan Capres-cawapres 2024 tersebut beredar di tengah ramainya perbincangan publik mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat

Gedung Dolos Pangkalan Marinir Jakarta Jadi Tempat Isolasi COVID-19
Indonesia
Gedung Dolos Pangkalan Marinir Jakarta Jadi Tempat Isolasi COVID-19

Gedung Dolos dilengkapi dengan sarana lainnya seperti ruangan bertekanan negatif yang berjumlah 8 bilik, ruang bertekanan positif yang dilengkapi peralatan canggih, serta ruangan netral.

Perkuat Keamanan Laut, TNI AL Tambah 2 Kapal Perang
Indonesia
Perkuat Keamanan Laut, TNI AL Tambah 2 Kapal Perang

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan, pembangunan dua unit Kapal Angkatan Laut (KAL) 28 meter merupakan bagian integral dari pembangunan kekuatan TNI AL.

Inflasi 2021 Capai 3 persen, UMP Semua Wilayah Harus Naik
Indonesia
Inflasi 2021 Capai 3 persen, UMP Semua Wilayah Harus Naik

Sangat sulit mengaudit korporasi atau perusahaan yang tidak terdampak COVID-19, karena seluruh sektor juga terdampak corona.

Penjelasan Pengamat Kenapa Anies Tak Diuntungkan Jika Pilkada Digelar 2024
Indonesia
Penjelasan Pengamat Kenapa Anies Tak Diuntungkan Jika Pilkada Digelar 2024

DPR sedang mengkaji UU tentang penyelenggaraan Pilkada