KPK Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Bersama Bareskrim dan Kejagung Arsip. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memulai ekspose atau gelar perkara terkait skandal Djoko Soegiarto Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersama Bareskrim Polri dan Kejagung, Jumat (11/9).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, gelar perkara tidak dilakukan secara bersama-sama tiga institusi penegak hukum. Gelar perkara untuk pihak Bareskrim Polri dimulai pukul 09.00 WIB. Sementara gelar perkara Kejaksaan Agung dimulai pukul 13.30 WIB.

Baca Juga:

Tak Perlu Ekstrem Hilangkan Barbuk Djoko Tjandra Maupun Jaksa Pinangki

"Tim penyidik dari Bareskrim Mabes Polri sudah hadir di KPK dan saat ini gelar perkara sudah mulai," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Berdasarkan pantauan di Gedung KPK Jakarta, sejumlah awak media sudah menunggu kedatangan pihak Bareskrim. Namun sayang, mobil tim penyidik Bareskrim tidak berhenti di depan gedung. Mereka langsung menuju ke areal belakang Gedung KPK.

Ali Fikri mengatakan, gelar perkara skandal Djoko Tjandra ini merupakan bagian koordinasi dan supervisi yang menjadi kewenangan KPK.

"Sebagai pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi sebagaimana ketentuan UU, KPK mengundang pihak Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk gelar perkara di KPK pada hari Jumat, 11 September 2020 terkait perkara yang di duga melibatkan tersangka DST (Djoko Soegiarto Tjandra) Dkk," kata Ali.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Diketahui, Kejagung dan Bareskrim Polri sedang mengusut skandal Djoko Tjandra yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum di internal dua instansi teraebut.

Kejagung telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, pengusaha Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan permintaan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Tak hanya Kejagung, dalam rentetan skandal Joko Tjandra, Bareskrim Polri juga sedang mengusut keterlibatan pejabat di internal Korps Bhayangkara.

Baca Juga:

Dua Anak Buah Idham Azis Akui Terima Duit dari Djoko Tjandra, Nominalnya Rahasia

Bareskrim telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo, mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte serta Anita Kolopaking selaku pengacara Djko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

Dari gelar perkara bersama ini, KPK akan menentukan langkah berikutnya. Tak tertutup kemungkinan, KPK akan mengambil alih kasus skandal Djoko Tjandra jika memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada
Indonesia
KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada

Water Cannon Semprot Disinfektan ke Lapak di Tanah Abang, Ini Klarifikasi Polisi
Indonesia
Water Cannon Semprot Disinfektan ke Lapak di Tanah Abang, Ini Klarifikasi Polisi

Aksi polisi menyemprotkan cairan disinfektan ke lapak ekspedisi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggunakan mobil water cannon viral di media sosial. Polisi pun memberikan klarifikasi.

Lebih dari 160 Ribu Personil Gabungan Amankan Libur Panjang Akhir Bulan Ini
Indonesia
Lebih dari 160 Ribu Personil Gabungan Amankan Libur Panjang Akhir Bulan Ini

Korlantas Polri pun menyiapkan rencana pengamanan dan lain-lain, sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19

2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi
Indonesia
2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi

"Bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi," ujar Jodi.

Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut
Indonesia
Perlu Perubahan Radikal karena Korupsi di Indonesia Masuk Level Akut

Corruption Perception Indeks (CPI) yang dikeluarkan Transparency International menilai Indonesia masih merah dalam indeks persepsi korupsi.

Hadapi Cuaca Ekstrem, PKS Minta Anies Terjunkan Petugas di Titik Rawan Banjir
Indonesia
Hadapi Cuaca Ekstrem, PKS Minta Anies Terjunkan Petugas di Titik Rawan Banjir

Gubernur Anies Baswedan diminta untuk bersiap mengantisipasi terjadinya banjir di ibu kota.

Update COVID-19 Selasa (12/1): Pasien Positif Bertambah 10.047 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (12/1): Pasien Positif Bertambah 10.047 Kasus

Total pasien sembuh kini berjumlah 695.807 orang

Revolusi Mental, Mang Oded Minta Lomba Anak-anak di Bandung Diperbanyak
Indonesia
Revolusi Mental, Mang Oded Minta Lomba Anak-anak di Bandung Diperbanyak

Perlombaan kreativitas anak dinilai sebagai ruang untuk mewadahi minat dan bakat anak-anak.

Wagub DKI Yakin Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Dalam Kendali
Indonesia
Wagub DKI Yakin Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Dalam Kendali

Bahkan data per Kamis (17/6), penambahan kasus mencapai 4.144 kasus

Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif
Indonesia
Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif

Penerapan ganjil genap di Jakarta saat pandemi COVID-19 tak henti-hentinya menuai kritik.