KPK Gelar OTT di Penajam Paser Utara KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini operasi senyap tim penindakan lembaga antirasuah berlangsung di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan gratifiksi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (13/1).

Baca Juga:

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar saat OTT Bupati Banyuasin

Namun, Ghufron belum bisa merinci lebih jauh tindak pidana korupsi dan sejumlah pihak yang ditangkap. Sejumlah pihak yang ditangkap tersebut tengah diperiksa intensif oleh penyidik

"Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam untuk memperjelas duduk perkaranya," ujarnya.

Baca Juga:

PPP Tak Setuju Pendapat Arteria Dahlan Penegak Hukum Tak Boleh di-OTT

Ghufron berjanji, akan menjelaskan seluruh kontruksi perkara saat jumpa pers. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum sejumlah pihak yang ditangkap tersebut.

Baca Juga:

Eks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung

"Karena itu kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidiki kasus ini, selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," kata Ghufron. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hore CFD di Surabaya Dibuka Lagi, tapi Pindah Lokasi
Indonesia
Hore CFD di Surabaya Dibuka Lagi, tapi Pindah Lokasi

Lokasi CFD sudah berubah dan ditetapkan di wilayah Kembang Jepun.

Pemerintah Tangkap Puluhan Kapal Ikan Ilegal
Indonesia
Pemerintah Tangkap Puluhan Kapal Ikan Ilegal

Sindikat pencurian ikan di perairan tanah air seolah tak ada habisnya. Terkini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap puluhan kapal ikan Indonesia dan kapal ikan asing yang ilegal.

KPK Pisahkan Rutan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka Suap
Indonesia
KPK Pisahkan Rutan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka Suap

Selain Puput dan Hasan, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap ini. Namun, dari jumlah itu, baru lima tersangka yang dijebloskan ke sel tahanan, termasuk Puput dan Hasan.

1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi
Indonesia
1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi

Sesuai dengan amanat UUD terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah yaitu harus memberi rasa aman dan nyaman kepada warganya.

Race 1 Superbike Resmi Diundur, Ini Jadwal Hari Minggu
Indonesia
Race 1 Superbike Resmi Diundur, Ini Jadwal Hari Minggu

Idemitsu Asia Talent Cup hanya akan dilanjutkan dengan satu balapan yaitu Race 3 sepanjang 12 putaran pada pukul 12:30 WITA. Kemudian Race 2 WorldSupersport akan start pukul 13:30 WITA.

Analisis Rusia Pertama Kunci Zona Mati Chernobyl: Rute Tercepat Kuasai Ibu Kota Ukraina
Dunia
Analisis Rusia Pertama Kunci Zona Mati Chernobyl: Rute Tercepat Kuasai Ibu Kota Ukraina

Wilayah Chernobyl menjadi jalur paling efektif untuk kebutuhan transportasi dan logistik pasukan darat Rusia.

Alasan PKB Setujui Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Indonesia
Alasan PKB Setujui Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik jika seluruh komponennya memiliki kesiapan untuk menjalankan tugas dan fugsinya.

Surya Paloh Sebut Peluang Koalisi dengan Demokrat Cukup Besar
Indonesia
Surya Paloh Sebut Peluang Koalisi dengan Demokrat Cukup Besar

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan, ada peluang koalisi bersama Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

Dilaporkan Dosen UNJ Ke KPK, Gibran: Korupsi Opo?
Indonesia
Dilaporkan Dosen UNJ Ke KPK, Gibran: Korupsi Opo?

"Korupsi opo?, soal itu coba nanti saya tak tanya pada Kaesang," ujar Gibran, Senin (10/1).

 Novel Baswedan Minta Dewas KPK Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum
Indonesia
Novel Baswedan Minta Dewas KPK Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Novel menegaskan, tindakan Lili menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020.