KPK Garap Eks Mentan Amran Sulaiman Terkait Korupsi Tambang Nikel Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Foto: MP/Kanugrahan

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dalam mengusut kasus tersebut, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Tiran Indonesia yang juga mantan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Rabu (17/11).

Baca Juga

Mentan Amran Sulaiman Lolos dari Reshuffle Kabinet?

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan Amran akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara," kata Ipi dalam keterangannya, Rabu.

Selain Amran, tim penyidik juga bakal memeriksa Direktur PT Tambang Wisnu Mandiri Bisman dan pihak swasta Andi Ady Aksar Armansyah. Kedua saksi ini juga akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Aswad.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Eks Bupati Konawe Utara itu diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Aswad disinyalir melakukan praktik rasuah saat menjabat sebagai Bupati Konawe Utara untuk dua periode 2007-2009 dan 2011-2016. Dalam kasus ini, ia diduga memberikan izin pertambangan dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

Politisi Partai Demokrat itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun, Aswad juga diduga menerima suap sebesar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan terkait pertambangan nikel. Uang itu diterima Aswad saat menjadi pejabat bupati Konawe Utara 2007-2009.

Atas kasus dugaan suap ini, Aswad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga

Kejagung Bakal Periksa Mentan Amran Terkait Kasus Alsintan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus DKI Melonjak, Kapasitas Tempat Tidur COVID-19 Tersisa 22 Persen
Indonesia
Kasus DKI Melonjak, Kapasitas Tempat Tidur COVID-19 Tersisa 22 Persen

Lonjakan kasus aktif corona mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

Muncul Klaster Pembelajaran Tatap Muka di Jateng, Ganjar: Jangan Asal Ngaku Siap
Indonesia
Muncul Klaster Pembelajaran Tatap Muka di Jateng, Ganjar: Jangan Asal Ngaku Siap

Sebanyak 90 siswa di SMP Negeri 4 Mrebet Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terpapar COVID-19 usai mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM).

Masuk Kota Bogor, Ribuan Kendaraan Harus Putar Balik
Indonesia
Masuk Kota Bogor, Ribuan Kendaraan Harus Putar Balik

Penerapan kebijakan sistem ganjil genap ini cukup efektif. Terutama dibandingkan dengan penyekatan pada beberapa pekan lalu berdasarkan evaluasi penerapan PPKM darurat yang berakhir pada 20 Juli 2021 lalu.

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin HGU Sawit
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin HGU Sawit

KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

Penghentian Hukuman Mati Bagi Terpidana Kasus Narkoba Dinilai Membahayakan Bangsa
Indonesia
Penghentian Hukuman Mati Bagi Terpidana Kasus Narkoba Dinilai Membahayakan Bangsa

"Saya khawatir bangsa ini akan hancur jika pelaku terpidana mati kasus narkotika dihentikan atau dihapus," ucap Musa

Harga Cabai Naik, Inflasi di Februari 0,10 Persen
Indonesia
Harga Cabai Naik, Inflasi di Februari 0,10 Persen

Komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada periode ini adalah kenaikan tarif jalan tol yang menyumbang andil 0,02 persen dan tarif angkutan udara dengan andil 0,01 persen.

Kata Gibran Soal Penghargaan PWI Kategori Membangun Daerah Berbasis Kebudayaan
Indonesia
Kata Gibran Soal Penghargaan PWI Kategori Membangun Daerah Berbasis Kebudayaan

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan 10 bupati dan wali kota sebagai penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI).

1.500 Lebih Permohonan Informasi Publik Sejak 2020, Sebagian Tentang COVID-19
Indonesia
Kunjungi Kawasan Pertanian Karanganyar, Mentan Gaungkan Gerakan Padat Karya
Indonesia
Kunjungi Kawasan Pertanian Karanganyar, Mentan Gaungkan Gerakan Padat Karya

Kementerian Pertanian (Kementan) gencarkan Gerakan Padat Karya di kawasan integrated farming berbasis korporasi di Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Mendagri Terbitkan Instruksi Perpanjangan PPKM Jawa-Bali Nomor 5/2022
Indonesia
Mendagri Terbitkan Instruksi Perpanjangan PPKM Jawa-Bali Nomor 5/2022

Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kabupaten kota untuk melakukan perbaikan data terkait COVID-19