KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Ari Soedewo, Selasa (19/1).

Ari bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka PT Merial Esa dan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Badan Keamanan Laut (ULP Bakamla) Leni Marlena.

"Diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek backbone coastal surveillance system di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 untuk tersangka LM (Leni Marlena) dan PT Merial Esa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Baca Juga:

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka korporasi. Dua di antaranya yakni PT Duta Graha Indah atau PT Nusa Konstruksi Enjineering telah diputus bersalah dalam kasus korporasi proyek pemerintah sedangkan PT Putra Ramadhan dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang.

Korporasi pertama yang dijerat KPK yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineriing (NKE).

Gedung KPK. Foto: ANTARA
Gedung KPK. Foto: ANTARA

Kemudian, KPK menjerat PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya. Korporasi tersebut dijerat sebagai perusahaan yang ikut terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya dijerat dalam perkara yang berbeda.

KPK juga menjerat PT Tradha sebagai tersangka korporasi. Namun, PT Tradha ditetapkan sebagai korporasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK juga telah menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka.

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Bos PT CMIT Divonis 5 Tahun Penjara

PT Merial Esa merupakan milik suami Inneke Koesherawaty, Fahmi Darmawansyah. PT Merial Esa diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sementara itu, Leni Marlena diduga melakukan kesepakatan jahat terkait proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau backbone coastal surveillance system (BCSS) pada Bakamla RI tahun 2016. Atas kesepakatan jahat tersebut, negara dirugikan sebesar Rp54 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yusril: Keyakinan Keagamaan Wajib Dipertimbangkan Dalam Merumuskan Kebijakan
Indonesia
Yusril: Keyakinan Keagamaan Wajib Dipertimbangkan Dalam Merumuskan Kebijakan

Terkait dengan penolakan terhadap bagian tentang investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal, itu merupakan hal yang wajar di Indonesia ,

Busyro Muqoddas Sebut Isu Taliban di KPK Produk Hoaks Buzzer Politik
Indonesia
Busyro Muqoddas Sebut Isu Taliban di KPK Produk Hoaks Buzzer Politik

Pegawai KPK tetap bekerja sama dalam memberantas korupsi

Pemprov DKI Minta Kerja Sama Warga Petamburan Jalani Tes COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Minta Kerja Sama Warga Petamburan Jalani Tes COVID-19

Pemprov DKI Jakarta meminta warga Petamburan di dekat kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab untuk tes COVID-19.

Paspampres Peringatkan Bikers, Terobos Area Ring 1 Bisa Ditembak Pakai Peluru Tajam
Indonesia
Paspampres Peringatkan Bikers, Terobos Area Ring 1 Bisa Ditembak Pakai Peluru Tajam

"Selain itu bisa diambil tindakan menggunakan amunisi tajam," kata dia.

PPKM Mikro Bantu Positivity Rate COVID-19 Di Jatim Jadi 6 Persen
Indonesia
PPKM Mikro Bantu Positivity Rate COVID-19 Di Jatim Jadi 6 Persen

turunnya kasus dan positivity rate tersebut dibarengi penurunan BOR atau keterisian rumah sakit. Sebab saat ini BOR isolasi sudah turun dari 79 persen di awal PPKM menjadi 33 persen untuk isolasi biasa.

Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE
Indonesia
Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE

Mahfud mengaku sudah menerbitkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE.

Soal Pilihan Wali Kota Jakpus, DPRD DKI Sepakat dengan Usulan Anies
Indonesia
Soal Pilihan Wali Kota Jakpus, DPRD DKI Sepakat dengan Usulan Anies

DPRD akan melayangkan surat kepad Anies Baswedan mengenai hasil fit and proper test Dhany Sukma yang bakal menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

PKS Akui harus Belajar Banyak Soal Kedisiplinan dari PDIP
Indonesia
PKS Akui harus Belajar Banyak Soal Kedisiplinan dari PDIP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang berdisiplin dan memiliki rekam jejak panjang di Indonesia.

Kapolda Metro Pastikan Sindikat Mafia Tanah di Ibu Kota Bakal Diberantas
Indonesia
Kapolda Metro Pastikan Sindikat Mafia Tanah di Ibu Kota Bakal Diberantas

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran melakukan rakor bersama Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Kementerian ATR/BPN Raden Bagus Agus Widjayanto.

Pegawai KPK Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya
Indonesia
Pegawai KPK Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya

Kabar duka datang dari KPK. Pegawai KPK yang bertugas pada unit Setpim-Stranas Joko Susilo meninggal dunia.