KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Ari Soedewo, Selasa (19/1).

Ari bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka PT Merial Esa dan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Badan Keamanan Laut (ULP Bakamla) Leni Marlena.

"Diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek backbone coastal surveillance system di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 untuk tersangka LM (Leni Marlena) dan PT Merial Esa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Baca Juga:

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka korporasi. Dua di antaranya yakni PT Duta Graha Indah atau PT Nusa Konstruksi Enjineering telah diputus bersalah dalam kasus korporasi proyek pemerintah sedangkan PT Putra Ramadhan dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang.

Korporasi pertama yang dijerat KPK yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineriing (NKE).

Gedung KPK. Foto: ANTARA
Gedung KPK. Foto: ANTARA

Kemudian, KPK menjerat PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya. Korporasi tersebut dijerat sebagai perusahaan yang ikut terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya dijerat dalam perkara yang berbeda.

KPK juga menjerat PT Tradha sebagai tersangka korporasi. Namun, PT Tradha ditetapkan sebagai korporasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK juga telah menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka.

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Bos PT CMIT Divonis 5 Tahun Penjara

PT Merial Esa merupakan milik suami Inneke Koesherawaty, Fahmi Darmawansyah. PT Merial Esa diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sementara itu, Leni Marlena diduga melakukan kesepakatan jahat terkait proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau backbone coastal surveillance system (BCSS) pada Bakamla RI tahun 2016. Atas kesepakatan jahat tersebut, negara dirugikan sebesar Rp54 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kelompok Usia 18 Tahun ke Atas Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Kelompok Usia 18 Tahun ke Atas Terima Vaksin COVID-19

Kelompok usia 18 tahun ke atas dipastikan menerima vaksin COVID-19. Kepastian ini disampaikan juru bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.

Wadah Pegawai KPK Dukung Perintah Jokowi Soal Alih Status Menjadi ASN
Indonesia
Wadah Pegawai KPK Dukung Perintah Jokowi Soal Alih Status Menjadi ASN

Yudi mengatakan pihaknya mendukung penuh perintah Jokowi terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Walkot Bandung Minta Warga Segerakan Divaksin Saat Terima Panggilan
Indonesia
Wakil Walkot Bandung Minta Warga Segerakan Divaksin Saat Terima Panggilan

"Tolong ingatkan ke tetangga, orang tua, bahkan orang yang tidak dikenal, kalau sudah mendapat panggilan divaksin, segera untuk divaksin.

Makna Angka 400 Jelang Pelantikan Biden dan Pandemi COVID-19
Dunia
Makna Angka 400 Jelang Pelantikan Biden dan Pandemi COVID-19

Upacara digelar untuk mengenang 400.000 warga AS yang telah kehilangan nyawanya akibat COVID-19.

Update Kasus Corona DKI Selasa (27/10): 102.678 Positif, 89.060 Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Selasa (27/10): 102.678 Positif, 89.060 Sembuh

"Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 312 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 11.423 (orang yang masih dirawat / isolasi)," kata Dwi

Ini Pengakuan Saksi soal Aliran Dana Vendor Bansos
Indonesia
Ini Pengakuan Saksi soal Aliran Dana Vendor Bansos

"Tidak ada," tegas Kukuh saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara di PN Tipikor Jakarta, Rabu (9/6).

Keraton Yogyakarta Buka Lowongan Abdi Dalem, Ini Persyaratannya
Indonesia
Keraton Yogyakarta Buka Lowongan Abdi Dalem, Ini Persyaratannya

Posisi Abdi Dalem yang tengah dicari berada di bagian Kawedanan Hageng Punakawan Kridhomardowo (Divisi Kesenian dan Pertunjukan Karaton Yogyakarta).

Harta Anak Presiden Jokowi Vs Penjahit Bagyo
Indonesia
Harta Anak Presiden Jokowi Vs Penjahit Bagyo

Kedua paslon yang bertarung di Pilwakot Solo semuanya sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Untuk lebih lengkapnya perincian harta kekayaan kedua paslon bisa dilihat melalui situs ehkpn.kpk.go.id.

Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Bakal Ditutup
Indonesia
Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Bakal Ditutup

Pemerintah bakal menutup tempat wisata di zona merah dan oranye selama libur Lebaran 2021. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19.

DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda
Indonesia
DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda

Anggota DPR yang hadir uji kelayakan cukup 20-30 persen saja.