KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Ari Soedewo, Selasa (19/1).

Ari bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka PT Merial Esa dan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Badan Keamanan Laut (ULP Bakamla) Leni Marlena.

"Diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek backbone coastal surveillance system di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 untuk tersangka LM (Leni Marlena) dan PT Merial Esa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Baca Juga:

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka korporasi. Dua di antaranya yakni PT Duta Graha Indah atau PT Nusa Konstruksi Enjineering telah diputus bersalah dalam kasus korporasi proyek pemerintah sedangkan PT Putra Ramadhan dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang.

Korporasi pertama yang dijerat KPK yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineriing (NKE).

Gedung KPK. Foto: ANTARA
Gedung KPK. Foto: ANTARA

Kemudian, KPK menjerat PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya. Korporasi tersebut dijerat sebagai perusahaan yang ikut terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya dijerat dalam perkara yang berbeda.

KPK juga menjerat PT Tradha sebagai tersangka korporasi. Namun, PT Tradha ditetapkan sebagai korporasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK juga telah menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka.

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Bos PT CMIT Divonis 5 Tahun Penjara

PT Merial Esa merupakan milik suami Inneke Koesherawaty, Fahmi Darmawansyah. PT Merial Esa diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sementara itu, Leni Marlena diduga melakukan kesepakatan jahat terkait proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau backbone coastal surveillance system (BCSS) pada Bakamla RI tahun 2016. Atas kesepakatan jahat tersebut, negara dirugikan sebesar Rp54 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ratusan TNI-Polri Amankan TKP Perusakan Rumah Ibadah Jemaat Ahmadiyah di Sintang
Indonesia
Ratusan TNI-Polri Amankan TKP Perusakan Rumah Ibadah Jemaat Ahmadiyah di Sintang

Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang

Cara Membangun Reputasi & Citra Perusahaan di Era Digital
Indonesia
Cara Membangun Reputasi & Citra Perusahaan di Era Digital

AKTIVITAS Public Relations (PR) tidak dapat dipisahkan dalam kelangsungan bisnis dan perusahaan karena miliki peran penting dalam membangun hubungan positif dengan masyarakat.

Gambir Jadi Zona Hijau, 100 Orang Bakal Divaksin COVID-19
Indonesia
Gambir Jadi Zona Hijau, 100 Orang Bakal Divaksin COVID-19

Polsek Metro Gambir menargetkan sasaran dalam program vaksinasi massal yaitu kaum lanjut usia (lansia) dan pelayan publik.

Perbolehkan Road Bike di JLNT Dinilai Berbahaya
Indonesia
Perbolehkan Road Bike di JLNT Dinilai Berbahaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas jalur khusus kepada para pesepeda road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang (JLNT Casablanca) setiap akhir pekan.

Delapan Pelaku Tawuran Berujung Kematian di Kemayoran Ditangkap
Indonesia
Delapan Pelaku Tawuran Berujung Kematian di Kemayoran Ditangkap

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap delapan pelaku tawuran berujung kematian terhadap ML (31) di kawasan Utan Panjang, Jakarta Pusat, Rabu (19/5).

Setengah Juta Warga Medan Belum Dilindungi BPJS Kesehatan
Indonesia
Setengah Juta Warga Medan Belum Dilindungi BPJS Kesehatan

Pemkot Medan,saat ini tengah memilah warga yang seharusnya menjadi tanggung jawab si pemberi kerja dan mereka yang tidak mampu akibat berpenghasilan tidak tetap harus mendapat jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah.

Pledoi Heru Hidayat Sebut Tuntutan JPU soal Kendalikan 13 MI Tidak Terbukti Selama Persidangan
Indonesia
Aturan Bagi Warga Tangerang yang Hendak Berkegiatan Selama Ramadan 2021
Indonesia
Aturan Bagi Warga Tangerang yang Hendak Berkegiatan Selama Ramadan 2021

Untuk sahur on the road, buka bersama dan takbir keliling serta kegiatan berkerumun lainnya tidak diperbolehkan

[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin

Anak usia bawah lima tahun (balita) Baduy menerima vaksin imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit menular, seperti campak dan polio pada bulan Maret 2010.

67 Ribu Warga Jakarta Dihukum Sanksi Sosial karena Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
67 Ribu Warga Jakarta Dihukum Sanksi Sosial karena Langgar Protokol Kesehatan

Tercatat ada 243.802 pelanggar yang diberikan tindakan selama 52 hari Operasi Yustisi Protokol Kesehatan yang digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.