KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Ari Soedewo, Selasa (19/1).

Ari bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka PT Merial Esa dan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Badan Keamanan Laut (ULP Bakamla) Leni Marlena.

"Diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek backbone coastal surveillance system di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 untuk tersangka LM (Leni Marlena) dan PT Merial Esa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Baca Juga:

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka korporasi. Dua di antaranya yakni PT Duta Graha Indah atau PT Nusa Konstruksi Enjineering telah diputus bersalah dalam kasus korporasi proyek pemerintah sedangkan PT Putra Ramadhan dinyatakan bersalah dalam kasus pencucian uang.

Korporasi pertama yang dijerat KPK yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineriing (NKE).

Gedung KPK. Foto: ANTARA
Gedung KPK. Foto: ANTARA

Kemudian, KPK menjerat PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya. Korporasi tersebut dijerat sebagai perusahaan yang ikut terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya dijerat dalam perkara yang berbeda.

KPK juga menjerat PT Tradha sebagai tersangka korporasi. Namun, PT Tradha ditetapkan sebagai korporasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK juga telah menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka.

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Bos PT CMIT Divonis 5 Tahun Penjara

PT Merial Esa merupakan milik suami Inneke Koesherawaty, Fahmi Darmawansyah. PT Merial Esa diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sementara itu, Leni Marlena diduga melakukan kesepakatan jahat terkait proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau backbone coastal surveillance system (BCSS) pada Bakamla RI tahun 2016. Atas kesepakatan jahat tersebut, negara dirugikan sebesar Rp54 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hasto Bicara Capres PDIP di Pilpres 2024
Indonesia
Hasto Bicara Capres PDIP di Pilpres 2024

PDI Perjuangan (PDIP) enggan terburu-buru dalam menentukan calon presiden pada Pemilu 2024.

Arab Saudi Terima 1 Juta Jemaah Haji, Indonesia Dapat Jatah Berapa?
Indonesia
Arab Saudi Terima 1 Juta Jemaah Haji, Indonesia Dapat Jatah Berapa?

Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan 1 juta jemaah untuk ibadah Haji 1443 Hijriah atau tahun 2022.

Vaksinasi Dosis Kedua Sudah Menjangkau 100 Juta Lebih Warga Indonesia
Indonesia
Vaksinasi Dosis Kedua Sudah Menjangkau 100 Juta Lebih Warga Indonesia

Kemenkes menyatakan bahwa lebih dari 100 juta warga Indonesia telah mendapatkan dosis lengkap atau dua suntikan vaksin COVID-19 hingga Selasa (7/12) pukul 18.00 WIB.

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan
Indonesia
Kejagung Sita Sejumlah Dokumen terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejakasaan Agung melakukan penggeledahan di tiga lokasi.

 Pakar Sebut Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK dalam Kasus Asabri Aneh
Indonesia
Pakar Sebut Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK dalam Kasus Asabri Aneh

Pakar Hukum Administrasi Negara Dian Puji Nugraha Simatupang menilai metode total lost untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Asabri aneh dan tidak tepat sebagaimana disoroti hakim Mulyono dalam dissenting opinionnya.

Sidang Terdakwa Pemerkosaan 12 Santri Berlangsung Tertutup, Kejati Jabar Jadi JPU
Indonesia
Sidang Terdakwa Pemerkosaan 12 Santri Berlangsung Tertutup, Kejati Jabar Jadi JPU

Sidang terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati di Bandung berlangsung tertutup.

KPK Gali Keterangan Politikus PSI soal Anggaran Formula E
Indonesia
KPK Gali Keterangan Politikus PSI soal Anggaran Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo terkait pengelolaan anggaran penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Tiga Napi Masih Dirawat di RSUD Tangerang, Satu Kritis
Indonesia
Tiga Napi Masih Dirawat di RSUD Tangerang, Satu Kritis

Tuan N luka bakar 13 persen di kepala dan wajah

Perundingan Damai Ukraina Rusia Akan Dilakukan di Istanbul
Dunia
Perundingan Damai Ukraina Rusia Akan Dilakukan di Istanbul

Presiden Turki Tayyip Erdogan sudah melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin lewat panggilan telepon pada Minggu (27/3).

Fraksi PDIP DPRD DKI Tegaskan Pansus Sumur Resapan Tak Ada Urgensinya
Indonesia
Fraksi PDIP DPRD DKI Tegaskan Pansus Sumur Resapan Tak Ada Urgensinya

Sehingga dewan tak perlu buang-buang tenaga menggali kejelasan sumur resapan