KPK Garap Dirut BCA Finance Terkait Korupsi RTH Bandung Jubir KPK Febri Dianysah. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim terkait korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TDQ (Tomtom Dabbul Qomar, anggota DPRD Kota Bandung)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfimasi, Rabu (6/11).

Baca Juga:

KPK Tagih Penikmat Duit Haram Dana RTH Bandung Rp60 Miliar

Menurut Febri, penyidik juga akan memeriksa Collection Division Head PT Mistsui Leasing Capital Indonesia Hermanto sebagai saksi dalam kapasitas yang sama.

Untuk mendalami kasus ini, KPK tengah melakukan penyidikan terkait bukti-bukti yang sudah dimiliki penyidik dengan memeriksa sejumlah saksi. KPK juga melakukan pemeriksaan sekaligus pengecekan lokasi bersama BPK RI terhadap RTH di Kota Bandung terkait dengan dugaan korupsi yang sedang didalami.

mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat. Kemudian, dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet
Tiga tersangka korupsi RTH Kota Bandung yakni mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat. Kemudian, dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet. Foto: Net

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya yakni, mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat. Kemudian, dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Baca Juga:

Kerabat Gubernur Riau Diduga Bekingi Tender Proyek RTH

KPK menduga, anggaran yang dialokasikan dalam pengadaan ini sebesar Rp 123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 ruang terbuka hijau. Dua di antaranya adalah RTH Mandalajati senilai Rp 33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran senilai Rp 80,7 miliar.

Diduga, Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran. Selain itu, keduanya berperan sebagai makelar pembebasan lahan.

Sementara, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian. Dia pun mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung melainkan melalui makelar. (Pon)

Baca Juga:

Dalami Kasus Pengadaan RTH Pemkot Bandung, Siapa yang Diincar KPK

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pangdam Jaya Ancam Bubarkan Acara Reuni 212 Jika Tetap Digelar
Indonesia
Pangdam Jaya Ancam Bubarkan Acara Reuni 212 Jika Tetap Digelar

Ia juga akan menindak tegas jika Reuni 212 tetap digelar.

Lion Air Hentikan Seluruh Penerbangan
Indonesia
Lion Air Hentikan Seluruh Penerbangan

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan atas evaluasi setiap pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya.

Pemilihan Wagub DKI Diminta Libatkan Lembaga Penegak Hukum
Indonesia
Pemilihan Wagub DKI Diminta Libatkan Lembaga Penegak Hukum

Pasalnya, pertarungan keduanya berpotensi menimbulkan adanya politik uang

Ketua DPRD DKI Minta Pengunjung tak Bawa Anak Kecil ke Mal
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Pengunjung tak Bawa Anak Kecil ke Mal

Ia pun meminta pihak mal dan pengunjung untuk menaati dan mematuhi protokol kesehatan

Partai Disarankan Tak Calonkan Mantan Pecandu Narkoba, Ini Alasannya
Indonesia
Partai Disarankan Tak Calonkan Mantan Pecandu Narkoba, Ini Alasannya

MK menyebut bahwa pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah

Thailand Temukan Sekeluarga Terjangkit Virus Corona, Total 16 Kasus
Dunia
Thailand Temukan Sekeluarga Terjangkit Virus Corona, Total 16 Kasus

Lima kasus berasal dari Provinsi Hubei dan merupakan satu keluarga.

Driver Ojol 'Dimanjakan' Jokowi, Gerindra: Aneh-Aneh Nih
Indonesia
Driver Ojol 'Dimanjakan' Jokowi, Gerindra: Aneh-Aneh Nih

UKM makanan-minuman yang menggunakan gas Elpiji dan BBM tidak mendapatkan cashback

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila
Indonesia
Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Video Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan berbicara viral di media sosial.

[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'

False context sendiri merupakan sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah

Pemprov DKI Tiadakan CFD dan Perlombaan 17-an di Ibu Kota
Indonesia
Pemprov DKI Tiadakan CFD dan Perlombaan 17-an di Ibu Kota

"Seluruh aktivitas sosial bersama yang menyebabkan kerumunan itu akan ditunda. Dan ini artinya, kegiatan Care Free Day kami putuskan untuk ditiadakan," paparnya.