KPK Garap Bupati Lampung Tengah Terkait Suap Proyek Infrastruktur di Mesuji Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji yang telah menjerat Bupati Mesuji nonaktif Khamami.

Selain Loekman, dalam mengusut perkara ini, penyidik juga memanggil Wakil Bupati Mesuji, H Saply TH, dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Fuad Amrullah. Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Khamami.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka KHM, (Khamami)" kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya saat dikonfirmasi, Kamis (16/5).

Dalam perkara ini, Khamami ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Mesuji. KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Keempatnya yakni, adik Bupati Khamami, Taufik Hidayat; Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Wawan Suhendra; pemilik PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN), Sibron Azis; dan pihak swasta, Kardinal.

Diduga, Khamami telah menerima suap Rp1,28 miliar dari ‎Sibron Azis melalui beberapa pihak perantara. Uang tersebut diduga fee dari pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Kabupaten Mesuji yang berasal dari para pengusaha.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Khamami, Taufik, dan Wawan ‎disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Sibron Azis dan Kardinal disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH