KPK Garap 3 Anggota DPR Terkait Korupsi e-KTP e-KTP

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga anggota DPR RI terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ketiganya yakni, Khatibul Umam, Teguh Juwarno, dan Wa Ode Nurhayati.

Tiga legislator Senayan itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tanos.

Baca Juga: KPK Bakal Ungkap Sosok Tersangka Baru Kasus e-KTP, Siapa Dia?

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLS (Paulus Tanos, Dirut PT Sandipala Arthaputra)," kata Juru Bicara KPK Febri Dianysah saat dikonfirmasi, Rabu (21/8).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)

Penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Komisaris Utama PT BPR Kencana, Junaidi, dan seorang Notaris bernama Amelia Kasih. "Keduanya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLS (Paulus Tanos)," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Mereka yakni, mantan anggota DPR Miryam Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI sekaligus Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP yang juga PNS di BPPT Husni Fahmi dan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Ketua Konsorsium PNRI, Paulus Tannos.

Baca Juga: KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus e-KTP

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor‎ sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara pokok e-KTP, lembaga antirasuah telah memproses 8 orang tersangka. Tujuh di antaranya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor dan 1 orang sedang proses persidangan, yang terdiri dari 3 kluster dari unsur politisi, pejabat di Kementerian dalam Negeri dan Swasta.

Dari kluster politisi yakni mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, dan mantan anggota DPR RI Markus Nari. Sementara dari pejabat Kemendagri yakni Plt. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto.

Kemudian, dari unsur swasta yakni Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo; pihak Swasta Andi Agustinus; pihak swasta Made Oka Masagung; dan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. (Pon)

Baca Juga: Korupsi e-KTP, Mantan Menteri Era SBY Ini Terima USD4,5 Juta dan Rp50 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Tegaskan Nasib PSBB Transisi Tergantung Masyarakat
Indonesia
Kapolda Metro Tegaskan Nasib PSBB Transisi Tergantung Masyarakat

Nana mengaku menggandeng tokoh masyarakat dan agaka untuk menyadarkan masyarakat.

DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan
Indonesia
DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan

Sahroni berharap kedatangannya ke lembaga antirasuah dapat menjadi contoh bahwa seluruh warga negara wajib mendukung kinerja KPK

Nekat Demo di DPRD DKI Saat PSBB, Massa Gembel Dibubarkan Polisi
Indonesia
Nekat Demo di DPRD DKI Saat PSBB, Massa Gembel Dibubarkan Polisi

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Berekonomi Lemah Jakarta (Gembel) nekat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD DKI Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA): Anies Sebut Biarkan Pribumi yang Bekerja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA): Anies Sebut Biarkan Pribumi yang Bekerja

Pada unggahan foto tersebut ditambahkan narasi “BIARKAN PRIBUMI YANG BEKERJA” dan keterangan “Ingat ya “PRIBUMI” yang dimaksud kadrun ini….”.

New York Mulai Izinkan Makan Dalam Restoran
Dunia
New York Mulai Izinkan Makan Dalam Restoran

Gubernur melonggarkan, salah satu pembatasan ketat terakhir di kota terpadat di dunia itu dalam menangani COVID-19.

 Keluar dari Tahanan, Penghina Risma, Dzikria Dzatil Tersenyum Lega
Indonesia
Keluar dari Tahanan, Penghina Risma, Dzikria Dzatil Tersenyum Lega

Zikria juga menyampaikan keinginannya untuk bertemu Wali kota Risma dan meminta maaf secara langsung.

Satu Tahanan KPK Positif COVID-19
Indonesia
Satu Tahanan KPK Positif COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan terdapat satu tahanan lembaga antikorupsi yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Bareskrim Selidiki Dugaan TPPO Pelarungan Jenazah ABK WNI ke Laut
Indonesia
Bareskrim Selidiki Dugaan TPPO Pelarungan Jenazah ABK WNI ke Laut

Para ABK itu pulang ke Indonesia setelah menjalani masa karantina wajib terkait COVID-19 di sebuah hotel di Busan, Korea Selatan

Ingat Umur, Pelaku Penghinaan Ahok Tak Sanggup Jika Harus Dipenjara
Indonesia
Ingat Umur, Pelaku Penghinaan Ahok Tak Sanggup Jika Harus Dipenjara

Mereka menghina Ahok lewat akun instagram mereka