KPK Garap 3 Anak Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/2/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, yang menjerat sang Wali Kota nonaktif, Rahmat Effendi.

Dalam mengusut kasus ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga anak Rahmat Effendi, hari ini. Ketiganya yakni, Ramdhan Aditya selaku Direktur Utama (Dirut) Arhamdhan Ireynaldi Rizky; Irene Pusbandari selaku Direktur PT AIR; serta Reynaldi Aditama selaku Komisaris PT AIR.

Baca Juga

KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi

"Ketiganya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (28/3).

Namun demikian, belum diketahui dengan pasti apa yang bakal digali lebih dalam oleh penyidik KPK terhadap tiga anak Rahmat Effendi itu.

Belakangan, KPK sedang fokus mengusut aliran uang dugaan korupsi Rahmat Effendi. Termasuk, dugaan aliran uang untuk keluarga Rahmat Effendi.

KPK telah mengantongi informasi adanya dugaan aliran tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keluarga Rahmat Effendi disebut-sebut turut menerima aliran uang panas.

Baca Juga

Kepala Dinas hingga Lurah di Bekasi Diperiksa KPK Terkait Kasus Rahmat Effendi

Selain ketiga anak Rahmat Effendi, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya pada hari ini. Ketiga saksi tersebut yakni, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Engkos. Kemudian, Camat Cisarua, Deni Humaedi Alkasembawa; serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi alias Bang Pepen.

Kemudian, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Sekda Bekasi Terkait Kasus Rahmat Effendi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Resmikan Berbagai Infrastruktur di Kawasan Danau Toba
Indonesia
Jokowi Resmikan Berbagai Infrastruktur di Kawasan Danau Toba

Jokowi menilai kawasan wisata di sekitar Danau Toba, di Kabupaten Toba Samosir dan sekitarnya, memiliki potensi untuk menjadi kawasan wisata kelas super.

Wapres Ma'ruf Buka-bukaan Alasan Geser Libur Maulid Nabi
Indonesia
Wapres Ma'ruf Buka-bukaan Alasan Geser Libur Maulid Nabi

Upaya antisipatif terhadap potensi lonjakan kasus penularan COVID-19

Korban Kebakaran Lapas Klas I Tangerang Dievakuasi ke Dua Rumah Sakit
Indonesia
Korban Kebakaran Lapas Klas I Tangerang Dievakuasi ke Dua Rumah Sakit

Kebakaran hampir berlangsung selama dua jam lebih

Mabes Polri Segera Panggil Novel Baswedan cs Bahas Perekrutan Jadi ASN
Indonesia
Mabes Polri Segera Panggil Novel Baswedan cs Bahas Perekrutan Jadi ASN

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menyampaikan pertemuan tersebut akan dilakukan jika mekanisme perekrutan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah rampung.

Edy Mulyadi Diserahkan ke Jaksa untuk Diadili
Indonesia
Edy Mulyadi Diserahkan ke Jaksa untuk Diadili

Bareskrim Polri saat ini telah melimpahkan kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi ke jaksa penuntut umum (JPU).

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Sebar Surat Pemberitahuan Pemblokiran Rekening
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Sebar Surat Pemberitahuan Pemblokiran Rekening

KPK melakukan pemblokiran rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banyak SBN Jatuh Tempo, Utang Luar Negeri Indonesia Turun
Indonesia
Banyak SBN Jatuh Tempo, Utang Luar Negeri Indonesia Turun

Volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi dari SBN ke instrumen lain.

Legislator Gerindra Usul Koruptor Rp 100 Miliar Dituntut Hukuman Mati
Indonesia
Legislator Gerindra Usul Koruptor Rp 100 Miliar Dituntut Hukuman Mati

Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Habiburokhman mengusulkan agar pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di atas Rp 100 miliar dituntut pidana hukuman mati.

Indonesia Dorong Kebijakan Bersama Keluar Dari Krisis Pandemi COVID-19
Indonesia
Indonesia Dorong Kebijakan Bersama Keluar Dari Krisis Pandemi COVID-19

xit strategy akan dibahas pada pertemuan Presidensi G20 Indonesia yang berfokus pada tiga bidang kesehatan, transformasi digital dan transisi energi.

Tolak Jadi UU, PKS Soroti Berbagai Persoalan di RUU IKN
Indonesia
Tolak Jadi UU, PKS Soroti Berbagai Persoalan di RUU IKN

Konsep IKN yang dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dalam RUU ini tidak sejalan dengan konsep Negara Kesatuan.