KPK Gandeng BPK Usut Dugaan Korupsi PT PINS Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi di PT Pramindo Ikat Nusantara (PINS), anak usaha PT Telkom. Lembaga antirasuah bakal bekerjasama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengusut kasus ini.

"Jadi kalau penanganan kasus case building itu dipastikan perkanya berhubungan dengan kerugian negara bukan suap. Nah kerugian negara itu tentu suportingnya ada perhitungan kerugian negara bukan oleh penyidik, tapi oleh BPK/BPKP," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/10).

Baca Juga

PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK sedang menyelidiki dugaan tindak pidana terkait akusisi saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) oleh PT PINS.

Namun, Ali enggan mengungkap apakah pihaknya telah atau belum menerima audit terkait dugaan tindak pidana tersebut. Ali juga enggan mengungkap potensi dugaan kerugian negara terkait dugaan sengkarut akusisi saham tersebut. Ali berdalih, hal itu sudah masuk substansi penyelidikan.

"Kalau sejauh materinya itu saya belum bisa menyampaikan apakah sudah dapat perhitungan atau tidak. Supporting BPK atau BPKP kan butuh dokumen-dokumen yang lengkap menurut versi dari mereka. Sehingga inilah yang butuh koordinasi dan komunikasi yg intens kan," ujar Ali.

Baca Juga

Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja

Diketahui, penyelidikan ini mencuat setelah tim penyelidik KPK meminta keterangan mantan Direktur Utama PT Pramindo Ikat Nusantara (PINS), Slamet Riyadi, pada Kamis (1/10). Dalam proses penyelidikan ini, lembaga antikorupsi membuka peluang kembali manggil dan meminta keterangan Slamet Riyadi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepercayaan Publik ke KPK Merosot, ICW: Era Firli Memang Tak Ada Prestasi
Indonesia
Kepercayaan Publik ke KPK Merosot, ICW: Era Firli Memang Tak Ada Prestasi

Kondisi carut-marut pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari kejadian pada 2019 lalu.

Bank DKI Sumbangkan APD untuk Tenaga Medis di Pulau Tidung
Indonesia
Bank DKI Sumbangkan APD untuk Tenaga Medis di Pulau Tidung

Langkah itu penting agar melindung petugas kesehatan yang tangani virus corona.

Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Kembali Dibahas di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Kembali Dibahas di Tengah Pandemi COVID-19

Padahal, pimpinan KPK sebelumnya mengklaim telah meminta pemerintah menghentikan proses pembahasan RPP tersebut dengan alasan pandemi COVID-19.

 MK Minta Gugatan Amien Rais Cs Soal Perppu COVID-19 Diperbaiki
Indonesia
MK Minta Gugatan Amien Rais Cs Soal Perppu COVID-19 Diperbaiki

"Para pemohon dapat mengkomparasi peraturan di negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Kan banyak, Amerika, Italia, Tiongkok, Taiwan, Vietnam dan lainnya," kata Wahiduddin

 Pemprov DKI Punya Bilik Isolasi Mandiri Kasus ODP Corona, Ukurannya 2,5x2,5 Meter
Indonesia
Pemprov DKI Punya Bilik Isolasi Mandiri Kasus ODP Corona, Ukurannya 2,5x2,5 Meter

Anies menjelaskan, alasan Pemprov DKI membuat tempat isolasi mandiri lantaran menyadari di Jakarta masih banyak perkampungan-perkampungan padat penduduk, yang kesulitan ruang untuk isolasi mandiri di rumahnya.

BNPB: Ada 169 Titik Banjir di Jabodetabek dan Banten
Indonesia
BNPB: Ada 169 Titik Banjir di Jabodetabek dan Banten

Titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat 97 titik, DKI Jakarta 63 titik dan Banten 9 titik.

Yang Akan Dilakukan Polisi Setelah Semua Pihak 'Kerumunan Petamburan' Diklarifikasi
Indonesia
Sinovak Kirim Konsentrat 50 Juta Dosis Vaksin COVID-19 ke Bio Farma
Indonesia
Sinovak Kirim Konsentrat 50 Juta Dosis Vaksin COVID-19 ke Bio Farma

Bulk yang akan diterima oleh Bio Farma dalam bentuk RTF pada bulan November 2020 tidak akan langsung diproduksi, melainkan akan dilakukan serangkaian pengujian di Bio Farma.

 Solo KLB Corona, 40.000 Warga Miskin Dapat Bantuan Sembako
Indonesia
Solo KLB Corona, 40.000 Warga Miskin Dapat Bantuan Sembako

"Kami ingin meringankan beban warga miskin yang mengalami kesulitan akibat lumpuhnya ekonomi di Solo setelah berstatus KLB Covid-19," ujar Rudy

Pemprov DKI Pastikan Gusur Rumah di Pinggir Kali
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Gusur Rumah di Pinggir Kali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan membongkar bangunan yang berdiri di bantaran sungai