KPK Endus Aset Bermasalah Senilai Ratusan Miliar di Papua Foto: KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus terdapat sejumlah aset bermasalah di bawah Pemerintah Provinsi Papua. Nilai aset bermasalah tersebut cukup fantastis mencapai ratusan miliar rupiah.

Melalui fungsi Koordinasi dan supervisi, lembaga antirasuah melakukan evaluasi komprehensif terkait perbaikan tata kelola pemerintahan di Papua melalui program pencegahan korupsi terintegrasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

"Tanah berlokasi di Prov Papua sekurangnya senilai Rp111 miliar. Hotel berlokasi di Prov Papua senilai Rp96,5 miliar. Tanah berlokasi di Jakarta senilai sekitar Rp107 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (20/5).

Selain itu, terdapat potensi aset milik negara di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang masuk dalam daftar sengketa oleh KPK.

"71 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga. 158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan/saluran, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat. 7 aset bermasalah berupa gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan tanah jalan," ungkapnya.

KPK juga berupaya menggenjot optimalisasi pendapatan daerah, di antaranya dengan implementasi tax online di beberapa pemda yang telah siap serta optimalisasi sumber pendapatan lain yang sustainable.

"Evaluasi komprehensif atas kemajuan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi sepanjang tahun 2018 perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan program perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan di Papua. Selain evaluasi, KPK juga mendorong Provinsi Papua menetapkan prioritas rencana aksi tahun 2019," jelasnya.

Program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua meliputi 8 sektor yaitu: Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, Dana Desa, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

Foto: KPK

Hasil evaluasi sampai dengan akhir Desember 2018 menunjukkan bahwa komitmen sebagian besar kepala daerah masih belum cukup kuat. Nilai rata-rata monitoring centre for prevention (MCP) Provinsi Papua tahun 2018 adalah 25% (skala 0% - 100%), nyaris berada di kategori merah.

"Pagi ini tim KPK secara paralel melakukan koordinasi dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi Papua terkait dengan koordinasi dan supervisi penindakan serta upaya penyelamatan aset," pungkasnya. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH