KPK Eksekusi Edhy Prabowo ke Lapas Tangerang Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tengah) berjalan keluar usai menjalani sidang vonis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7). ANTARA FOTO/ Reno Esnir

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan perintah eksekusi terhadap terpidana Edhy Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.

Edhy Prabowo bakal menjalani pidana penjara selama 5 tahun atas kasus tindak pidana korupsi terkait perizinan ekspor benih bening lobster atau benur. Eksekusi ini sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 942K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022.

Baca Juga

Vonis Edhy Prabowo Disunat MA, Wakil Ketua KPK: Bingung Juga Saya

"Terpidana dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa penahanan sejak ditahap penyidikan," kata Plt Juru Bucara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/4).

Jaksa KPK juga mengeksekusi putusan denda terhadap Edhy sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Edhy juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 9,6 Miliar dan USD77.000 yang harus dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"Apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal hartanya tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 3 tahun," kata Ali.

Baca Juga

KPK Beri Tanggapan Atas Pengurangan 4 Tahun Hukuman Edhy Prabowo

Mantan Waketum Partai Gerindra ini pun dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi 5 tahun penjara. Edhy dinilai telah bekerja baik selama menjabat menteri kelautan dan perikanan.

Di mana, Edhy telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Vonis MA lebih ringan daripada putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Edhy dengan 9 tahun penjara. Selain itu, mencabut hak politik selama 3 tahun setelah Edhy selesai menjalani masa pidana pokok.

Edhy turut dihukum pidana denda Rp400 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pidana pengganti sebesar Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Edhy Prabowo dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penetapan izin ekspor benih lobster. Dia dinilai terbukti menerima suap sebesar US$77.000 atau sekitar Rp 1,12 miliar dan Rp 24,62 miliar. (Pon)

Baca Juga

Korting Hukuman Edhy Prabowo, Jubir MA: Dia Sudah Memberi Harapan ke Nelayan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Relawan Puan Sebut Ganjar 'By Desain' Buzzer
Indonesia
Relawan Puan Sebut Ganjar 'By Desain' Buzzer

"Dia (Ganjar) itu dibantu buzzer di media sosial. Sedangkan pendukung Puan, betul-betul hadir dari kalangan bawah," kata Ridwan.

Migrasi TV Digital Dukung Pertumbuhan Siaran Televisi Komunitas
Indonesia
Migrasi TV Digital Dukung Pertumbuhan Siaran Televisi Komunitas

Migrasi televisi analog ke televisi digital atau Analog Switch Off (ASO) memberikan kemungkinan bertumbuhnya siaran televisi komunitas.

Gibran Tutup Tempat Isolasi Terpusat dan Alihkan untuk Jualan UMKM
Indonesia
Gibran Tutup Tempat Isolasi Terpusat dan Alihkan untuk Jualan UMKM

Dikatakannya, lokasi karantina terpusat yang ditutup, yakni Solo Techno Park (STP), SMPN 25, SMPN 19, SMPN 8, SDN Cemara 2. Lokasi karantina tersebut sudah dibersihkan semua.

Sekolah Negeri Wajibkan Pakai Hijab, PSI Minta Tindak Tegas Diskriminasi
Indonesia
Sekolah Negeri Wajibkan Pakai Hijab, PSI Minta Tindak Tegas Diskriminasi

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta diminta untuk menelusuri dugaan diskriminasi yang terjadi di salah satu sekolah negeri di Jakarta.

Anies Pastikan Perubahan Dokumen Imbas Pergantian Nama Jalan Gratis
Indonesia
Anies Pastikan Perubahan Dokumen Imbas Pergantian Nama Jalan Gratis

Anies menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memungut biaya alias gratis jika warga ingin mengurus dokumen kependudukan imbas nama jalan diganti.

Secara Lisan, Jokowi Dukung Indonesia Jadi Tuang Rumah APG 2022
Indonesia
Secara Lisan, Jokowi Dukung Indonesia Jadi Tuang Rumah APG 2022

Dukungan itu diucapkan Jokowi saat keduanya menyaksikan pertandingan final para bulu tangkis Peparnas di GOR Cendrawasih Jayapura

Masyarakat Diminta Mengunduh Aplikasi e-Uji Emisi
Indonesia
Masyarakat Diminta Mengunduh Aplikasi e-Uji Emisi

Pemerintah daerah juga telah melibatkan 401 bengkel mobil

Kripto Kian Bergejolak, Badan Regulasi Global Diprediksi Dibentuk Tahun Depan
Dunia
Kripto Kian Bergejolak, Badan Regulasi Global Diprediksi Dibentuk Tahun Depan

Pasar kripto mengalami volatilitas yang lebih liar yang telah lama diwaspadai oleh pengawas.

Arus Balik ke Jakarta Lewat Puncak, Pengendara Diminta Perhatikan Jadwal One Way
Indonesia
Arus Balik ke Jakarta Lewat Puncak, Pengendara Diminta Perhatikan Jadwal One Way

Peningkatan volume kendaraan saat arus balik dari kawasan Puncak menuju Jakarta akan terjadi pada Sabtu (7/5) siang ini.

Wagub Jabar Sebut Slogan Buanglah Sampah Pada Tempatnya Sudah Tidak Pas
Indonesia
Wagub Jabar Sebut Slogan Buanglah Sampah Pada Tempatnya Sudah Tidak Pas

Pengoptimalan bank-bank sampah harus terus dilakukan. Ia menjelaskan bahwa lingkungan dan sampah terkait erat dengan kesehatan.