KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/2/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait proyek dan lelang jabatan di Pemkot Bekasi yang menjerat tersangka Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Reny Hendrawati, diduga kecipratan aliran uang dari Rahmat Effendi. Hal ini terungkap saat Reny diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut, Kamis (17/2).

Baca Juga:

Kasus Rahmat Effendi, KPK Periksa Sekda Kota Bekasi

Dalam pemeriksaan itu, Reny mengembalikan uang yang diterimanya kepada tim penyidik. Uang itu selanjutnya akan dianalisis tim penyidik untuk melengkapi berkas Rahmat Effendi.

"Selain itu tim penyidik juga menerima pengembalian sejumlah uang dari saksi dan nantinya akan dianalisa lebih lanjut untuk melengkapi berkas perkara tersangka RE (Rahmat Effendi) dan kawan-kawan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/2).

Selain mengembalikan uang yang diterimanya, dalam pemeriksaan ini, Reny dicecar tim penyidik mengenai aliran uang yang diterima Rahmat Effendi. "Masih terus dilakukan pendalaman terkait aliran uang yang diterima tersangka RE," ujar Ali.

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Tak hanya Reny, dalam mengusut kasus dugaan suap Rahmat Effendi, tim penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lainnya. Beberapa di antaranya, dua staf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Pemkot Bekasi, Syarif dan Sau Mulya. Keduanya dikonfirmasi mengenai uang mereka sebagai ASN yang dipotong Rahmat Effendi.

"Keduanya hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait uang-uang yang dipotong dari penghasilan pokok sebagai ASN di Pemkot Bekasi yang diduga diperuntukkan bagi tersangka RE," kata Ali.

Baca Juga

KPK Pindahkan Saldo Rekening PT Nindya Karya

Sementara, pensiunan ASN / Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Ar Ryasakha, Widodo Indrijanto dicecar penyidik mengenai aliran uang Rahmat Effendi ke beberapa kegiatan di Kota Bekasi.

Pada hari kemarin, tim penyidik juga memeriksa Rahmat Effendi dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin. Kedua tersangka itu diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin dan kawan-kawan.

"Di mana tim penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait adanya arahan tersangka RE dalam pembangunan proyek yang salah satunya gedung teknis bersama dimana pemenang proyek sudah ditentukan oleh Tsk RE sebelum pelaksanaan lelang dilakukan," kata Ali. (Pon)

Baca Juga:

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Berharap PJ Gubernur Tidak Bekerja Pakai Selera
Indonesia
Anies Berharap PJ Gubernur Tidak Bekerja Pakai Selera

Rencana pembangunan Jakarta telah direncanakan sampai 2026. Hal itu diharapkan menjadi pegangan dalam pembangunan Jakarta yang dijalankan oleh penjabat gubernur.

Obat Gangguan Ginjal Akut Didistribusikan Langsung ke Rumah Sakit
Indonesia
Obat Gangguan Ginjal Akut Didistribusikan Langsung ke Rumah Sakit

Selanjutnya, obat itu didistribusikan secara langsung ke rumah sakit yang menangani pasien tersebut.

6 Tim Kepolisian Tangani Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
6 Tim Kepolisian Tangani Tragedi Kanjuruhan

Tim DVI langsung melakukan proses identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Singapura Serahkan Rp 1.000 Triliun Aset Indonesia yang Dicuri Koruptor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Singapura Serahkan Rp 1.000 Triliun Aset Indonesia yang Dicuri Koruptor

Video memperlihatkan pertemuan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dengan narasi “Kerenn”.

Serikat Pekerja Solo Temui Gibran, Tuntut UMK 2023 Naik 10 Persen
Indonesia
Serikat Pekerja Solo Temui Gibran, Tuntut UMK 2023 Naik 10 Persen

Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2023 sebesar 10 persen.

Eks Penyidik KPK AKP Robin Divonis 11 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Divonis 11 Tahun Penjara

Vonis mantan penyidik KPK asal Polri ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang sebelumnya menuntut Robin 12 tahun penjara.

KJRI Ingin Investor Hong Kong Tanamkan Modal di IKN
Indonesia
KJRI Ingin Investor Hong Kong Tanamkan Modal di IKN

Realisasi investasi Hong Kong di Indonesia bertengger di urutan kedua di bawah Singapura.

Strategi Mendag Zulhas Naikkan Harga Kelapa Sawit di Tingkat Petani
Indonesia
Strategi Mendag Zulhas Naikkan Harga Kelapa Sawit di Tingkat Petani

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyusun sejumlah strategi baru untuk menaikkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani di atas Rp 2.000 per kilogram (kg).

Pj DKI 1 Menggelar Rapat dengan Menteri Tito Membahas UMP
Indonesia
Pj DKI 1 Menggelar Rapat dengan Menteri Tito Membahas UMP

Hari ini Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono (Pj DKI 1) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menggelar rapat terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.