KPK Duga Rahmat Effendi Minta Dana Investasi Pribadi ke ASN Pemkot Bekasi Tersangka Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/3/2022). (ANTARA/Indrianto Eko Suwars

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya pungutan sejumlah uang kepada aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi yang digunakan oleh Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi untuk berinvestasi.

Materi itu didalami tim penyidik KPK saat memeriksa 10 saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rahmat Effendi sebagai tersangka.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pengumpulan sejumlah uang dari para ASN di berbagai SKPD pada Pemkot Bekasi atas perintah tersangka RE (Rahmat Effendi) yang diperuntukkan bagi investasi pribadi tersangka RE dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (5/4).

Baca Juga:

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang

Para saksi itu di antaranya Sekwan DPRD Kota Bekasi Hanan, Kepala Dinas Bina Marga Kota Bekasi Arif Maulana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Innayatullah, Kepala Badan Penglolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kota Bekasi Aan Suhanda, Kasatpol PP Abi Hurairoh.

Kemudian Kabid Pelayanan Medik RSUD Kota Bekasi Rina Oktavia, Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Kusnanto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dadang Ginanjar, dan Kepala BKPSDM Kota Bekasi Karto.

Sedianya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi lain yakni Kadis Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana. Namun, yang bersangkutan tak memenuhi panggilan penyidik sehingga pemeriksaannya bakal dijadwalkan ulang.

Baca Juga:

Walkot Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Habiskan Bulan Ramadan di Penjara

Diketahui, KPK telah mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi. Seiring pengembangan itu, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam perkara suap, Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lain.

Kedelapan orang itu antara lain Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Buyamin; Lurah Kati Sari Mulyadi; Camat Jatisampurna Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Kemudian Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi; dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

KPK menduga Rahmat Effendi menerima suap senilai total Rp 7,13 miliar terkait pembebasan lahan untuk proyek dan pengisian tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi melalui perantaraan anak buahnya.

Selain itu, KPK turut menduga Rahmat Effendi menerima sejumlah uang terkait lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional Rahmat hingga tersisa Rp 600 juta. (Pon)

Baca Juga:

MUI Ajak Umat Islam Jadikan Perbedaan Awal Puasa sebagai Rahmat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkominfo: Pemerintah Bagi 112 Wilayah Layanan Siaran di 341 Daerah
Indonesia
Menkominfo: Pemerintah Bagi 112 Wilayah Layanan Siaran di 341 Daerah

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkiminfo) Johnny G. Plate menyatakan, Pemerintah menerapkan Analog Switch Off (ASO) dalam tiga tahap meliputi 112 wilayah layanan.

Jokowi Perintahkan Audit Seluruh Stadion Bola di Indonesia
Indonesia
Jokowi Perintahkan Audit Seluruh Stadion Bola di Indonesia

Jokowi menjenguk para korban luka tragedi Stadion Kanjuruhan sekaligus memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia.

Tren Semakin Turun, Penambahan Kasus COVID-19 Harian Di Bawah Angka 6 Ribu
Indonesia
Tren Semakin Turun, Penambahan Kasus COVID-19 Harian Di Bawah Angka 6 Ribu

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan kasus terkonfirmasi pada Minggu (20/3) mencapai 5.922 orang.

[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Anak Digorok Ibunya karena Bangunkan Sahur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Anak Digorok Ibunya karena Bangunkan Sahur

Beredar informasi sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan seorang wanita tengah dibopong oleh orang dengan keadaan terluka.

Harus Ada Standar Ubah Pandemi jadi Endemi
Indonesia
Harus Ada Standar Ubah Pandemi jadi Endemi

Kementerian Kesehatan mencatatkan kenaikan angka kesembuhan COVID-19 yang tinggi mencapai 55.128 pada Selasa (8/3), dibandingkan dengan 48.800 pada Senin (7/3).

Mudik Diperbolehkan, Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Kembali Dioperasikan
Indonesia
Mudik Diperbolehkan, Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Kembali Dioperasikan

Sebelumnya, operasional Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta dibatasi dan dinonaktifkan sejak tahun 2020 lalu.

Kirab 1 Suro Keraton Surakarta, Putra Mahkota PB XII Pastilan Kerbau Kyai Slamet Sehat
Indonesia
Kirab 1 Suro Keraton Surakarta, Putra Mahkota PB XII Pastilan Kerbau Kyai Slamet Sehat

Tujuh kerbau keturunan kyai Slamet dipastikan bisa menggikuti kirab 1 Suro pada 29 Juli mendatang.

PDIP Bantah Hubungan Jokowi dengan Surya Paloh Renggang
Indonesia
PDIP Bantah Hubungan Jokowi dengan Surya Paloh Renggang

Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Ekonomi, Said Abdullah membantah hubungan keduanya renggang

Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Dinilai Mengkhawatirkan
Indonesia
Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Dinilai Mengkhawatirkan

Puskapol UI mencatat masih ada beberapa persoalan terkait pemenuhan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan.

[HOAKS atau FAKTA]: Kunjungan Jokowi untuk Misi Perdamaian Dikecam Rakyat Ukraina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kunjungan Jokowi untuk Misi Perdamaian Dikecam Rakyat Ukraina

Beredar informasi tangkapan layar sebuah berita dengan logo kantor berita CNN Indonesia tentang Presiden Zelensky dan rakyat Ukraina yang mengecam dan merasa direndahkan Presiden Jokowi.