KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN Tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/3/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa sembilan saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi, Selasa (5/4).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dari hasil pemeriksaan itu, Rahmat Effendi diduga membangun tempat berkemah mewah (glamping) dengan uang dari hasil memalak camat dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi.

"Para saksi dikonfirmasi terkait dengan dugaan adanya perintah penarikan sejumlah uang oleh tersangka RE (Rahmat Effendi) dari para camat maupun ASN Pemkot Bekasi untuk membangun glamping," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/4).

Baca Juga:

KPK Duga Rahmat Effendi Minta Dana Investasi Pribadi ke ASN Pemkot Bekasi

Adapun sembilan saksi itu yakni Camat Bekasi Utara Zalaludin; Camat Bekasi Timur Widi Tiawarman; Camat Pondok Gede Nesan Sujana; Camat Bantar Gebang Asep Gunawan; Camat Mustikajaya Gutus Hermawan; dan Camat Jatiasih Mariana.

Selain itu, tim penyidik lembaga anturasuah juga memanggil Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Marisi, ASN Inspektorat Dian Herdiana, dan Sekretaris BPKAD Amsiah.

Ali masih enggan merinci tempat berkemah mewah yang berlokasi di Cisarua, Bogor itu. Namun, KPK meyakini tempat berkemah mewah itu berkaitan dengan kasus dugaan TPPU yang menjerat Rahmat Effendi.

"Diduga kepemilikan Glamping tersebut atas nama pribadi tersangka RE," ujar Ali.

Diketahui, KPK telah mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi. Seiring pengembangan itu, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam perkara suap, Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lain.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang

Kedelapan orang itu antara lain Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Buyamin; Lurah Kati Sari Mulyadi; Camat Jatisampurna Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Kemudian Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi; dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

KPK menduga Rahmat Effendi menerima suap senilai total Rp 7,13 miliar terkait pembebasan lahan untuk proyek dan pengisian tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi melalui perantaraan anak buahnya.

Selain itu, KPK turut menduga Rahmat Effendi menerima sejumlah uang terkait lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional Rahmat hingga tersisa Rp 600 juta. (Pon)

Baca Juga:

Walkot Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Habiskan Bulan Ramadan di Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkes Sebut Hasil Sero Survei jadi Basis Kebijakan Pandemi COVID-19
Indonesia
Menkes Sebut Hasil Sero Survei jadi Basis Kebijakan Pandemi COVID-19

Dengan begitu keberlanjutan pandemi COVID-19 akan segera ditentukan

Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta
Indonesia
Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, akan memanggil pihak PT TransJakarta untuk minta keterangan terkait proses revitalisasi halte tersebut.

Pemprov DKI Targetkan Proyek SPAM Rampung Tahun 2027
Indonesia
Pemprov DKI Targetkan Proyek SPAM Rampung Tahun 2027

Total investasi sebesar Rp 23,80 triliun dari 2023 sampai 2027

Mendagri Tanggapi Tuntutan Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun
Indonesia
Mendagri Tanggapi Tuntutan Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun

Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun kini tengah menjadi polemik.

Banjir masih Genangi Jakarta, PSI Sebut jadi Catatan Hitam Anies
Indonesia
Banjir masih Genangi Jakarta, PSI Sebut jadi Catatan Hitam Anies

"Ini merupakan catatan hitam Anies Baswedan yang menjabat selama lima tahun belum mampu membenahi banjir di Jakarta,"

Skema Ganjil Genap dan One Way saat Volume Jalan Tol Meningkat
Indonesia
Skema Ganjil Genap dan One Way saat Volume Jalan Tol Meningkat

Guna mengantisipasi lonjakan pemudik, polisi akan menerapkan skema pengaturan arus lalu lintas seperti ganjil genap (gage) dan one way.

Biden Ultimatum Putin: Invasi Ukraina Berarti Rusia Memilih Kematian
Dunia
Biden Ultimatum Putin: Invasi Ukraina Berarti Rusia Memilih Kematian

Biden berbicara dengan gamblang tentang "kematian dan kehancuran yang tidak perlu" yang dapat ditimbulkan Moskow

13 RT dan 1 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir
Indonesia
13 RT dan 1 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada 1 ruas jalan tergenang dan 13 RT yang terendam banjir.

Anggota DPR Semprot Mendag karena Minyak Goreng Langka
Indonesia
Anggota DPR Semprot Mendag karena Minyak Goreng Langka

"Yang kedua tentu kami memyampaikan salam atas nama masyarakat kami, khususnya di dapil pak terima kasih banyak karena pak menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, pak," kata Mufti.

Polda Metro Cari Unsur Pidana di Balik Penimbunan Beras Bansos di Depok
Indonesia
Polda Metro Cari Unsur Pidana di Balik Penimbunan Beras Bansos di Depok

Masyarakat digegerkan dengan penimbunan beras bantuan sosial di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.