KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN Tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/3/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa sembilan saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi, Selasa (5/4).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dari hasil pemeriksaan itu, Rahmat Effendi diduga membangun tempat berkemah mewah (glamping) dengan uang dari hasil memalak camat dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi.

"Para saksi dikonfirmasi terkait dengan dugaan adanya perintah penarikan sejumlah uang oleh tersangka RE (Rahmat Effendi) dari para camat maupun ASN Pemkot Bekasi untuk membangun glamping," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/4).

Baca Juga:

KPK Duga Rahmat Effendi Minta Dana Investasi Pribadi ke ASN Pemkot Bekasi

Adapun sembilan saksi itu yakni Camat Bekasi Utara Zalaludin; Camat Bekasi Timur Widi Tiawarman; Camat Pondok Gede Nesan Sujana; Camat Bantar Gebang Asep Gunawan; Camat Mustikajaya Gutus Hermawan; dan Camat Jatiasih Mariana.

Selain itu, tim penyidik lembaga anturasuah juga memanggil Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Marisi, ASN Inspektorat Dian Herdiana, dan Sekretaris BPKAD Amsiah.

Ali masih enggan merinci tempat berkemah mewah yang berlokasi di Cisarua, Bogor itu. Namun, KPK meyakini tempat berkemah mewah itu berkaitan dengan kasus dugaan TPPU yang menjerat Rahmat Effendi.

"Diduga kepemilikan Glamping tersebut atas nama pribadi tersangka RE," ujar Ali.

Diketahui, KPK telah mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi. Seiring pengembangan itu, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam perkara suap, Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lain.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang

Kedelapan orang itu antara lain Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Buyamin; Lurah Kati Sari Mulyadi; Camat Jatisampurna Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Kemudian Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi; dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

KPK menduga Rahmat Effendi menerima suap senilai total Rp 7,13 miliar terkait pembebasan lahan untuk proyek dan pengisian tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi melalui perantaraan anak buahnya.

Selain itu, KPK turut menduga Rahmat Effendi menerima sejumlah uang terkait lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional Rahmat hingga tersisa Rp 600 juta. (Pon)

Baca Juga:

Walkot Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Habiskan Bulan Ramadan di Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PSI: Anies Lebih Baik Bikin Lomba Tangkap Belut Ketimbang Balap Mobil
Indonesia
Legislator PSI: Anies Lebih Baik Bikin Lomba Tangkap Belut Ketimbang Balap Mobil

Ini yang terjadi kalau perencanaan termasuk penentuan trek tidak dikaji dulu

Kemenag Imbau Keluarga Tak Lakukan Penjemputan di Bandara maupun Asrama Haji
Indonesia
Kemenag Imbau Keluarga Tak Lakukan Penjemputan di Bandara maupun Asrama Haji

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan penjemputan jamaah haji oleh anggota keluarga hanya dilakukan di kota ataupun kabupaten masing-masing.

Terpidana Korupsi Angelina Sondakh Bisa Bebas 27 April Kalau Bayar Rp 4,5 Miliar
Indonesia
Terpidana Korupsi Angelina Sondakh Bisa Bebas 27 April Kalau Bayar Rp 4,5 Miliar

Angelina Sondakh jika tidak melunasi uang denda pengganti Rp 4,5 miliar baru boleh mengambil cuti jelang bebas pada

BNPT Lakukan Sejumlah Cara Atasi Terorisme di Papua
Indonesia
BNPT Lakukan Sejumlah Cara Atasi Terorisme di Papua

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan lembaganya melakukan kontra narasi terkait penanganan terorisme di Papua.

Jakpro Tepis Tudingan PDIP Pemenang Tender Sirkuit Formula E Diatur
Indonesia
Jakpro Tepis Tudingan PDIP Pemenang Tender Sirkuit Formula E Diatur

“Tidak ada pemenangan terencana pada proses ini," ujar Managing Director Formula E, Gunung Kartiko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/2).

PPKM Level 2, Kapasitas Angkut Bus TransJakarta 100 Persen
Indonesia
PPKM Level 2, Kapasitas Angkut Bus TransJakarta 100 Persen

PT Transportasi Jakarta memutuskan untuk menerapkan kapasitas 100 persen penumpang pada semua layanan TransJakarta.

Oknum ASN Terlibat Kecurangan Rekrutmen, Menpan RB: Harus Dipecat
Indonesia
Oknum ASN Terlibat Kecurangan Rekrutmen, Menpan RB: Harus Dipecat

Melihat kecurigaan kecurangan, itu dilakukan secara terorganisir, bukan oleh satu atau dua orang

DPR Wanti-wanti Pelonggaran Pemakaian Masker Jangan Membuat Lengah
Indonesia
DPR Wanti-wanti Pelonggaran Pemakaian Masker Jangan Membuat Lengah

Saleh berharap pelonggaran ini tidak membuat masyarakat menjadi lengah.

Kunjungi Pasar Tambahrejo, Puan Maharani Borong Nogosari dan Ikut Jualan Tempe
Indonesia
Kunjungi Pasar Tambahrejo, Puan Maharani Borong Nogosari dan Ikut Jualan Tempe

"Mbak Puan tadi membeli nogosari. Beliau tanya harga barang yang saya jual. Terus tanya sekarang dagangannya laris atau tidak. Ya saja jawab, sejak ada pandemi COVID, tidak terlalu ramai. Terima kasih Mbak Puan, sudah membeli dagangan saya," pungkasnya.

Keterisian Tempat Tidur Pasien RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran 70,78 Persen
Indonesia
Keterisian Tempat Tidur Pasien RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran 70,78 Persen

Pasien Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran bertambah 191 menjadi 5.588 orang, Jumat (4/2).