KPK Duga Eks Bupati Kepulauan Talaud Terima Gratifikasi Rp9,5 M Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyuni Manalip.saat diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. (MP/Ist)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip telah menerima gratifikasi dari sejumlah rekanan proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud senilai Rp9,5 miliar.

Atas perbuatan itu, KPK lantas menetapkan Sri Wahyumi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Baca Juga:

KPK Cecar Anak Menteri Yasonna Soal Proyek di Dinas PUPR Medan

"Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM (Sri Wahyumi Manalip) sejumlah sekitar Rp9,5 Miliar," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/4),

Karyoto menjelaskan, sejak awal dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019, Sri Wahyumi berulang kali mengadakan pertemuan dengan para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud di rumah dinas maupun kediaman pribadinya.

"Yaitu John Rianto Majampoh selaku Ketua Pokja tahun 2014 dan 2015, Azarya Ratu Maatui selaku Ketua Pokja tahun 2016, dan Frans Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017," ujar Karyoto.

Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan, Sri Wahyumi juga kerap aktif menanyakan daftar paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang.

Sri Wahyumi juga memerintahkan kepada para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Talaud guna memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pengerjaan dalam proses lelang.

Benhur Lalenoh selaku perantara penerima suap untuk mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/11). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Benhur Lalenoh selaku perantara penerima suap untuk mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/11). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Selain itu, Sri Wahyumi diduga juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung.

Ia kemudian memerintahkan kepada para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud untuk meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan.

"Sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut," imbuhnya.

Berdasarkan permintaan commitmen fee sebanyak 10 persen dari para rekanan itu, Sri Wahyumi diduga menerima sedikitnya total Rp9,5 miliar.

Diketahui, KPK menetapkan eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek infrastuktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. Perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak September 2020.

Sri Wahyumi diduga menerima gratifikasi sejumlah Rp9,5 miliar sejak 2014 hingga 2017 dari para rekanan yang mendapatkan proyek infrastuktur di Kabupaten Kapulauan Talaud.

Baca Juga:

KPK Cecar Eks Mendagri Gamawan Fauzi Soal Persetujuannya Proyek IPDN

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019 yang menetapkan Sri Wahyumi sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri dan Lima Wakil Menteri
Indonesia
Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri dan Lima Wakil Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/12)

Data Dobel dan Orang Meninggal Dapat BST, Dinsos Klaten Lapor Kemensos
Indonesia
Data Dobel dan Orang Meninggal Dapat BST, Dinsos Klaten Lapor Kemensos

"Ternyata setelah warga dapat BLT DD Rp 300.000, mereka juga dapat BST Kemensos Rp 600.000 untuk dua bulan," katanya.

'Like' Konten Pornografi, Fadli Zon Dilaporkan ke Polisi
Indonesia
'Like' Konten Pornografi, Fadli Zon Dilaporkan ke Polisi

Aktivitas media sosial Fadli sebagai wakil rakyat pasti disorot oleh masyarakat

Peran BIN Hingga BNPT Dalam Penyusunan Soal Tes Calon ASN KPK
Indonesia
Peran BIN Hingga BNPT Dalam Penyusunan Soal Tes Calon ASN KPK

BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BPPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK

Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masih Jadi Fokus Kebijakan Fiskal 2022
Indonesia
Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masih Jadi Fokus Kebijakan Fiskal 2022

Dari sisi belanja, upaya dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan dampak berantai yang kuat terhadap perekonomian

Viral Keluarga Bawa Pulang Paksa Jenazah Wanita Positif COVID-19, Polisi Beri Nasihat
Indonesia
Viral Keluarga Bawa Pulang Paksa Jenazah Wanita Positif COVID-19, Polisi Beri Nasihat

Mereka memecahkan kaca pintu lobi RS dan merangsek masuk ke ruang jenazah

Heboh SMS Peringatan Gempa M 8,5 dan Tsunami, BMKG: Kami Investigasi
Indonesia
Heboh SMS Peringatan Gempa M 8,5 dan Tsunami, BMKG: Kami Investigasi

Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono memastikan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) dalam kondisi aman.

Di Tengah Pandemi, Warga Taman Mangu Indah Gelar Ramadan Fest 2021
Indonesia
Di Tengah Pandemi, Warga Taman Mangu Indah Gelar Ramadan Fest 2021

Warga RW 06 Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan ini berinisiatif menggelar Ramadhan Fest 2021.

Mabes Polri Tarik Kasus Kematian Enam Pengawal Rizieq
Indonesia
Sambangi Ormas Persis, Kapolri Singgung Polarisasi Pasca Pemilu 2019 yang Belum Hilang
Indonesia
Sambangi Ormas Persis, Kapolri Singgung Polarisasi Pasca Pemilu 2019 yang Belum Hilang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan serangkaian menyambangi kantor pusat Persatuan Islam (Persis) di Jalan Perintis Kemerdekaan, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat.