KPK Duga Edhy Prabowo Beli Tanah Pakai Duit Suap Benur Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, membeli tanah memakai duit suap yang berasal dari para eksportir benih lobster atau benur.

Pembelian tanah itu menjadi materi yang digali tim penyidik saat memeriksa saksi Makmun Saleh pada Kamis (28/1) kemarin. Makmun diduga mengetahui transaksi pembelian tanah oleh mantan elite Partai Gerindra tersebut.

Baca Juga

KPK Cecar Edhy Prabowo soal Sumber Duit Belanja Barang Mewah di AS

"Didalami juga terkait pengetahuan saksi mengenai dugaan sumber uang untuk pembelian tanah tersebut dari para ekspoktir benur yang mendapatkan persetujuan izin ekspor dari tim khusus yang dibentuk oleh EP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (29/1).

Lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri ini kembali mengultimatum para saksi kasus suap izin ekspor benur untuk koperatif. Ali menegaskan, KPK tak segan menjerat para pihak yang menghalangi proses penyidikan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"KPK kembali mengingatkan kepada siapa pun yang dipanggil sebagai saksi untuk bersikap kooperatif memenuhi kewajiban hukum tersebut," tegas Ali.

Ali sebelumnya menyatakan, lembaganya membuka peluang untuk menjerat Edhy Prabowo dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Sepanjang berdasarkan fakta yg ada dapat disimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (29/1).

Menteri Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: MP/Ponco).
Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: MP/Ponco).

Untuk mengusut dugaan TPPU itu, tim penyidik saat ini tengah mendalami aliran duit yang mengalir ke sejumlah pihak dari suap izin ekspor benur. Salah satu yang didalami tim penyidik yakni bukti keterlibatan istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi.

Iis yang merupakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu diduga ikut menikmati aliran duit haram dari suap ekspor benur. Aliran duit dari suap benur yang diterima Iis sedang didalami tim penyidik melalui keterangan para saksi.

Pada Rabu (27/1), tim penyidik telah memeriksa salah seorang tenaga ahli Iis di DPR, Alayk Mubarrok. Dia diduga mengetahui adanya aliran duit yang diterima Edhy dari eksportir benur. Bahkan, Alayk diduga merupakan pihak yang menyerahkan uang dari Edhy kepada Iis.

Iis Rosita diketahui sempat diamankan bersama sang suami dan sejumlah pihak lain saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (25/11) lalu. Saat itu, Iis yang baru tiba dari Hawaii, Amerika Serikat, sempat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Namun, Iis dilepaskan dan berstatus sebagai saksi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga

PT Samudra Bahari Sukses Diduga Turut Menyuap Edhy Prabowo

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RSDC Wisma Atlet Terkendala Ketersediaan Tabung Oksigen
Indonesia
RSDC Wisma Atlet Terkendala Ketersediaan Tabung Oksigen

Untuk angka hunian per Senin (19/7) sebanyak 73,42 persen dan tingkat kesembuhan mencapai 92,51 persen

RSPAD Pastikan Penelitian Vaksin Nusantara Akan Ikuti Kaidah Ilmiah
Indonesia
RSPAD Pastikan Penelitian Vaksin Nusantara Akan Ikuti Kaidah Ilmiah

Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Nyoto Widyo Astoro, memastikan penelitian vaksin nusantara yang menggunakan sel denditrik akan mengikuti kaidah ilmiah.

Buntut Kontak Tembak Aparat-KKB di Sugapa, Prajurit Banteng Raider Meninggal Dunia
Indonesia
Buntut Kontak Tembak Aparat-KKB di Sugapa, Prajurit Banteng Raider Meninggal Dunia

Jenazah Prada Ginanjar saat ini sudah dievakuasi ke Timika

Bank Panin Bantah Lobi dan Suap Eks Pejabat Pajak
Indonesia
Bank Panin Bantah Lobi dan Suap Eks Pejabat Pajak

Veronika tidak pernah melakukan negosiasi dengan tim pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak

Ini Titik Vaksinasi COVID-19 Yang Dilakukan Polres Jakarta Pusat
Indonesia
Ini Titik Vaksinasi COVID-19 Yang Dilakukan Polres Jakarta Pusat

Seluruh Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan target harian sebanyak 300 sampai 400 dosis per harinya.

KPK Geledah Kantor Bupati Bintan
Indonesia
KPK Geledah Kantor Bupati Bintan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Bintan dan tiga lokasi lainnya, Senin (1/3).

TMII Dipadati Ribuan Wisatawan
Indonesia
TMII Dipadati Ribuan Wisatawan

Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dipadati 7.577 wisatawan dari sejumlah daerah pada hari libur Natal 2020, Sabtu (26/12)

SKB UU ITE Jadi Acuan Polri dalam Penanganan Perkara
Indonesia
SKB UU ITE Jadi Acuan Polri dalam Penanganan Perkara

Polri ke depannya bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan.

Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo

Pada Jumat kemarin, penyidik juga memeriksa Mohamad Tabroni

Pandemi COVID-19, Ibadah Perayaan Natal Diminta Sederhana
Indonesia
Pandemi COVID-19, Ibadah Perayaan Natal Diminta Sederhana

Jika tetap menggelar ibadah di gereja tidak diperbolehkan melebihi 50 persen dari kapasitas tempat ibadah