KPK Duga Bupati Bintan dan Anggota DPRD Kepri Kongkalikong Urus Kuota Rokok dan Miras Bupati nonaktif Kabupaten Bintan Apri Sujadi. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan kongkalikong antara Bupati nonaktif Bintan, Apri Sujadi dengan sejumlah pihak terkait pengurusan kuota rokok dan minuman alkohol (minol).

Salah satu pihak yang diduga kongkalikong dengan Apri Sujadi yakni, Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Bobby Jayanto. Selain Bobby, Apri Sujadi diduga juga kongkalikong dengan Pimpinan PT Delta Makmur, Iwan Firdauz dan Dirut PT Putra Maju Jaya, Nur Rofiq Mansur.

Baca Juga

KPK Periksa Wakil Bupati dan Anggota DPRD Bintan

Apri Sujadi diduga kongkalikong dengan pihak-pihak tersebut bersama-sama Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, Mohd Saleh Umar (MSU).

Demikian terungkap setelah penyidik memeriksa Bobby Jayanto, Iwan Firdauz, dan Nur Rofiq Mansur, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Mereka diperiksa atas kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya pertemuan dengan tersangka AS dan tersangka MSU untuk pengurusan kuota rokok dan kuota minuman beralkohol untuk BP Bintan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/9).

Bupati Bintan Apri Sujadi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/8). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bupati Bintan Apri Sujadi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/8). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Selain itu, penyidik juga telah memanggil Direktur PT Batu Karang, Denny Wibisono dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Selasa, 14 September 2021, kemarin. Namun demikian, Denny tidak hadir karena beralasan sedang sakit. KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Denny.

"Denny Wibisono (Direktur PT Batu Karang), mengkonfirmasi tidak hadir karena sakit dan dilakukan penjadwalan ulang," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati non-aktif Bintan, Apri Sujadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan tahun 2016 - 2018.

Apri Sujadi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, Mohd Saleh Umar.

Dalam perkaranya, Apri diduga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 6,3 miliar terkait pengaturan barang kena cukai berupa rokok dan minuman alkohol (minol) sejak tahun 2017 hingga 2018. Sedangkan Mohd Saleh, diduga menerima uang sejumlah Rp800 juta dari hasil tindak pidana korupsinya dengan Apri tersebut.

Perbuatan keduanya telah merugikan negara sekira Rp250 miliar. Oleh karenanya, KPK menyatakan Apri dan Mohd Saleh melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga

KPK Dalami Intervensi Bupati soal Usul Kuota Rokok dan Miras di BP Bintan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Sekitar Pemakaman COVID-19 Keputih Keluhkan Raungan Sirene Ambulans
Indonesia
Warga Sekitar Pemakaman COVID-19 Keputih Keluhkan Raungan Sirene Ambulans

Suara sirene mobil ambulans terus berbunyi melintasi Jalan Keputih Surabaya. Pagi, siang, sore, malam, bahkan dini hari.

Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo
Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memiliki kenangan bersama Sigit saat menjabat Wali Kota Solo.

Malaysia Darurat COVID-19, Pimpinan DPRD: Jangan Sampai Jakarta Begitu
Indonesia
Malaysia Darurat COVID-19, Pimpinan DPRD: Jangan Sampai Jakarta Begitu

Pemerintah DKI harus sudah mempunyai upaya antisipasi lonjakan kasus dan varian baru COVID-19.

Bank Garansi Rp52,3 Miliar Disebut Sebagai Komitmen Eksportir Benur
Indonesia
Bank Garansi Rp52,3 Miliar Disebut Sebagai Komitmen Eksportir Benur

Hal itu diungkapkan Rina saat bersaksi untuk mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/4).

Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI
Indonesia
Penyebab Meroketnya COVID-19 di Perkantoran Versi PSI DKI

Dinas Perhubungan sendiri mengatakan bahwa angka kemacetan Jakarta saat ini, sudah hampir sama seperti sebelum PSBB dahulu.

 Demokrasi Indonesia Alami Resesi
Indonesia
Demokrasi Indonesia Alami Resesi

kemunduran demokrasi di Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang secara perlahan-lahan terjadi sampai akhirnya nilai-nilai dan praktik demokrasi memudar dan tidak lagi ditemukan dalam sistem pemerintahan dan tata kelola politik.

Pemprov DKI Siap Sikat Tempat Usaha yang Langgar Prokes, Enggak Peduli 'Bekingnya'
Indonesia
KPK Periksa Pejabat BUMD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Pejabat BUMD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kabid Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Ahmad Giffari.

Waspadai Penipuan Catut Nama KPK di Kalimantan
Indonesia
Waspadai Penipuan Catut Nama KPK di Kalimantan

Banyak juga lembaga yang memiliki nama mirip dengan KPK

Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK
Indonesia
Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengaku telah menjelaskan perihal peran BKN dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.