KPK Duga Bupati Bintan dan Anggota DPRD Kepri Kongkalikong Urus Kuota Rokok dan Miras Bupati nonaktif Kabupaten Bintan Apri Sujadi. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan kongkalikong antara Bupati nonaktif Bintan, Apri Sujadi dengan sejumlah pihak terkait pengurusan kuota rokok dan minuman alkohol (minol).

Salah satu pihak yang diduga kongkalikong dengan Apri Sujadi yakni, Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Bobby Jayanto. Selain Bobby, Apri Sujadi diduga juga kongkalikong dengan Pimpinan PT Delta Makmur, Iwan Firdauz dan Dirut PT Putra Maju Jaya, Nur Rofiq Mansur.

Baca Juga

KPK Periksa Wakil Bupati dan Anggota DPRD Bintan

Apri Sujadi diduga kongkalikong dengan pihak-pihak tersebut bersama-sama Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, Mohd Saleh Umar (MSU).

Demikian terungkap setelah penyidik memeriksa Bobby Jayanto, Iwan Firdauz, dan Nur Rofiq Mansur, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Mereka diperiksa atas kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya pertemuan dengan tersangka AS dan tersangka MSU untuk pengurusan kuota rokok dan kuota minuman beralkohol untuk BP Bintan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/9).

Bupati Bintan Apri Sujadi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/8). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bupati Bintan Apri Sujadi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/8). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Selain itu, penyidik juga telah memanggil Direktur PT Batu Karang, Denny Wibisono dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Selasa, 14 September 2021, kemarin. Namun demikian, Denny tidak hadir karena beralasan sedang sakit. KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Denny.

"Denny Wibisono (Direktur PT Batu Karang), mengkonfirmasi tidak hadir karena sakit dan dilakukan penjadwalan ulang," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati non-aktif Bintan, Apri Sujadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan tahun 2016 - 2018.

Apri Sujadi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, Mohd Saleh Umar.

Dalam perkaranya, Apri diduga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 6,3 miliar terkait pengaturan barang kena cukai berupa rokok dan minuman alkohol (minol) sejak tahun 2017 hingga 2018. Sedangkan Mohd Saleh, diduga menerima uang sejumlah Rp800 juta dari hasil tindak pidana korupsinya dengan Apri tersebut.

Perbuatan keduanya telah merugikan negara sekira Rp250 miliar. Oleh karenanya, KPK menyatakan Apri dan Mohd Saleh melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga

KPK Dalami Intervensi Bupati soal Usul Kuota Rokok dan Miras di BP Bintan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cuaca Hari Ini: Sebagian Kota Besar Diprakirakan Hujan Ringan
Indonesia
Cuaca Hari Ini: Sebagian Kota Besar Diprakirakan Hujan Ringan

Cuaca di sebagian kota besar di tanah air mengalami hujan dengan intensitas ringan pada Selasa (7/6).

Jakarta Sadar Sampah, Anies Ajak Warga Bertanggung Jawab terhadap Kebersihan Lingkungan
Indonesia
Jakarta Sadar Sampah, Anies Ajak Warga Bertanggung Jawab terhadap Kebersihan Lingkungan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi pelaksanaan Pekan Gerakan Jakarta Sadar Sampah pada kerja.

Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja
Indonesia
Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memproses pencairan dana bantuan subsidi upah (BSU) tahap I untuk 947.499 pekerja senilai Rp 947,5 miliar. Sampai saat ini, proses penyalurannya saat ini masih berlangsung.

Kasus Harian Terus Menurun, Lacak Kontak Erat Pakai Aplikasi Sijejak
Indonesia
Kasus Harian Terus Menurun, Lacak Kontak Erat Pakai Aplikasi Sijejak

Fitur ini membantu pengguna PeduliLindungi mendapatkan informasi lebih cepat saat dirinya terdeteksi sebagai salah satu yang melakukan kontak erat dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19.

KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Tanah di Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun
Indonesia
KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Tanah di Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Salah satu dokumen yang ditemukan untuk pembelian tanah itu mencapai Rp 1,8 triliun.

Sikap PDIP Terhadap Usulan Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Sikap PDIP Terhadap Usulan Penundaan Pemilu 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan wacana penundaan Pemilu yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Selalu Cari Sensasi
Indonesia
PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Selalu Cari Sensasi

"PSI selalu cari sensasi aja, dia kan enggak pernah menceritakan yang bagus. Dari 1.000 yang dipasang satu rusak, satu yang dimasalahin," ucap Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik

Pasien Rawat Inap di RS COVID-19 Wisma Atlet Bertambah Enam Orang
Indonesia
Pasien Rawat Inap di RS COVID-19 Wisma Atlet Bertambah Enam Orang

Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran bertambah enam menjadi 180 orang.

Token ASIX Milik Anang Ilegal Diperdagangkan di  Exchange Indonesia
Indonesia
Token ASIX Milik Anang Ilegal Diperdagangkan di  Exchange Indonesia

Ada 13 Exchange lokal yang diakui resmi Pemerintah Indonesia

KPK Sebut 57 Pegawai Yang Dipecat Bebas Direkrut Lembaga Lain
Indonesia
KPK Sebut 57 Pegawai Yang Dipecat Bebas Direkrut Lembaga Lain

"Kami menghormati itu, dan pihak lain yang ikut memperhatikan nasib dari 57 pegawai KPK. Biar bagaimanapun kontribusi mereka selama di KPK juga harus kami hormati, kami hargai," ujar Alex.