KPK Duga Anggota DPR Asal PDIP Kecipratan Duit Korupsi Waskita Karya Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua. Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Mantan Bupati Wakatobi itu diduga turut kecipratan aliran dana dari korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Dugaan mengenai aliran dana itu menjadi salah satu materi yang dikorek penyidik saat memeriksa Hugua.

"Hugua diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rachman) dan tersangka FU (Fakih Usman). Dikonfirmasi terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah dana dari proyek fiktif yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (10/11).

Baca Juga:

Urus Aset Bermasalah, KPK Turun Ke NTB

Namun, Ali Fikri belum mengungkap penerimaan uang itu dilakukan Hugua dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR atau saat menjabat sebagai Bupati Wakatobi. Hugua sempat mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Selasa (27/10) lalu.

Padahal, KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan secara patut kepada Hugua. Surat panggilan tersebut pun telah diterima oleh perwakilan Hugua di tempat tinggalnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka yakni, mantan Kepala Divisi (Kadiv) II Waskita Karya, Fathor Rachman, Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar, mantan Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani, dan Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP Tersangka Suap DAK

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Desi Arryani ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. Sedangkan Jarot Subana, ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Sementara Fakih Usman, ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. (Pon)

Baca Juga:

Firli Bahuri: Pekan Depan KPK Bakal Tahan Dua Kepala Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan MPR Ungkap Kunci Mengolah dan Mengoptimalkan Kekayaan Alam Indonesia
Indonesia
Pimpinan MPR Ungkap Kunci Mengolah dan Mengoptimalkan Kekayaan Alam Indonesia

Dulu penjajah ingin mendapatkan rempah-rempah di Indonesia sebagai bumi nusantara

 BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen
Indonesia
BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen

Erwin memastikan jika kontraksi pertumbuhan kredit mulai membaik, atau tercatat sebesar minus 2,4 persen (yoy) pada April 2021.

Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei
Indonesia
Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei

Fraksi PDIP di DPR keberatan dengan sikap pemerintah yang mengusulkan pencoblosan pileg dan pilpres dilakukan pada 15 Mei 2024.

Rantai Pasok Bermasalah, IMF Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Asia
Indonesia
Rantai Pasok Bermasalah, IMF Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Asia

Dalam laporan prospek regionalnya, IMF memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini untuk Asia menjadi 6,5 persen, turun 1,1 poin persentase dari proyeksi yang dibuat pada April, karena lonjakan kasus varian Delta memukul konsumsi dan produksi pabrik.

Program 100 Hari Kerja Gibran-Teguh
Indonesia
Program 100 Hari Kerja Gibran-Teguh

"Program 100 hari ke depan pasti ada tapi tidak bisa saya bocorkan semuanya hari ini (Kamis)," kata Gibran.

Bank Garansi Rp52,3 Miliar Disebut Sebagai Komitmen Eksportir Benur
Indonesia
Bank Garansi Rp52,3 Miliar Disebut Sebagai Komitmen Eksportir Benur

Hal itu diungkapkan Rina saat bersaksi untuk mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/4).

Anies Pastikan Stok Tabung Oksigen di Jakarta untuk Rumah Sakit Aman
Indonesia
Anies Pastikan Stok Tabung Oksigen di Jakarta untuk Rumah Sakit Aman

Selama masa krisis pandemi di Jakarta ini 100 persen oksigen digunakan untuk kegiatan medis

Vaksinasi Terus Berjalan, Menkes: Jangan Sampai Kita Lengah
Indonesia
Vaksinasi Terus Berjalan, Menkes: Jangan Sampai Kita Lengah

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menekankan agar vaksinasi COVID-19 yang tengah dijalankan oleh pemerintah jangan sampai membuat seluruh pihak kehilangan kewaspadaan.

Kritikan Pedas Giring PSI untuk Anies Baswedan
Indonesia
Kritikan Pedas Giring PSI untuk Anies Baswedan

"Ini adalah bentuk Pengkhianatan terbesar terhadap rakyat yang sedang kesusahan terhadap Pandemi," ucap Giring saat dikonfirmasi awak media, Selasa (21/9).

Pelonggaran PPKM Picu Kenaikan Mobilitas Pengguna KRL
Indonesia
Pelonggaran PPKM Picu Kenaikan Mobilitas Pengguna KRL

Petugas akan melakukan penyekatan baik di stasiun maupun di dalam KRL