KPK Duga Ada Pihak yang Minta Lukas Enembe Hindari Proses Hukum Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)

MerahPutih.com - Gubernur Papua Lukas Enembe telah dua kali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Namun, politikus Partai Demokrat itu selalu mangkir atau tidak hadir.

KPK menduga, ada pihak-pihak yang sengaja membuat opini agar Gubernur Papua Lukas Enembe menghindari proses hukum.

"KPK pun menyayangkan dugaan adanya pihak-pihak yang kemudian membangun opini agar saksi maupun TSK (tersangka) menghindari pemeriksaan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/9).

Baca Juga:

Kapolri Siapkan 1.800 Personel untuk Jemput Paksa Lukas Enembe

KPK mengultimatum pihak-pihak yang dimaksud untuk tidak memperkeruh dan memprovokasi masyarakat dengan narasi-narasi kriminalisasi maupun politisasi.

"KPK menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara yang dilakukan, termasuk di Papua ini, adalah murni penegakan hukum semata sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat ke KPK," tegas Ali.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Namun, KPK belum menjelaskan secara detail soal kasus yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas sudah dua kali dipanggil KPK baik sebagai saksi maupun tersangka, tetapi ia selalu mangkir. Lukas Enembe pertama kali dipanggil pada tanggal 12 September 2022.

Saat itu, penyidik KPK masih memanggil Lukas sebagai saksi di tahap penyelidikan dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua.

Baca Juga:

DPR Kritik Kedatangan Ketua Komnas HAM ke Kediaman Lukas Enembe

Dalam pemanggilan di Polda Papua tersebut Lukas mengonfirmasi ketidakhadirannya. Lukas mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk menjelaskan ketidakhadirannya.

Kemudian, pada Senin 26 September 2022 KPK menetapkan perkara Lukas Enembe ke tahap penyidikan. KPK pun melayangkan surat panggilan pertama sebagai tersangka kepada Lukas Enembe.

Akan tetapi, panggilan pertama Lukas Enembe jadi tersangka itu juga tidak dihadiri olehnya. Lukas kembali datang mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk memberikan alasan kesehatan. (Pon)

Baca Juga:

Puluhan Wartawan Diminta Lihat Langsung Kondisi Lukas Enembe

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: AirPods Memancarkan Radiasi Berbahaya
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: AirPods Memancarkan Radiasi Berbahaya

AirPods telah disetujui sebagai aman oleh Komisi Komunikasi Federal, yang menetapkan tingkat radiasi frekuensi radio maksimum yang dapat dipancarkan perangkat pada waktu tertentu.

Sembilan Pekerja Bandara Positif COVID-19, 74 Warga Kalideres Jalani Tes PCR
Indonesia
Sembilan Pekerja Bandara Positif COVID-19, 74 Warga Kalideres Jalani Tes PCR

Dirinya pun berharap penyebaran COVID-19 di Kalideres tidak merembet ke lingkungan lain

[HOAKS atau FAKTA]: Serial The Simpsons Prediksi Kematian Ratu Elizabeth II Tahun 2022
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Serial The Simpsons Prediksi Kematian Ratu Elizabeth II Tahun 2022

Sebuah akun Youtube mengunggah potongan gambar yang mengklaim bahwa serial kartun The Simpsons sudah memprediksi kematian Ratu Elizabeth pada tahun 2022.

Peradilan Kematian Brigadir J Bakal Diisi 11 Dakwaan untuk Seluruh Pelaku
Indonesia
Peradilan Kematian Brigadir J Bakal Diisi 11 Dakwaan untuk Seluruh Pelaku

Kejaksaan Agung (Kejagung) bersiap menuntut Ferdy Sambo cs di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Komponen Deteksi Cacar Monyet Sedang Disiapkan
Indonesia
Komponen Deteksi Cacar Monyet Sedang Disiapkan

Pemerintah menyiapkan komponen deteksi awal penyakit cacar monyet di Indonesia dengan ditetapkannya status darurat kesehatan internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Buka Muktamar Ke-34 NU, Jokowi: Terima Kasih Sudah Kawal Toleransi dan NKRI
Indonesia
Buka Muktamar Ke-34 NU, Jokowi: Terima Kasih Sudah Kawal Toleransi dan NKRI

Presiden kelahiran Surakarta pada 21 Juni 1961 itu juga berterima kasih kepada NU yang terus mengawal kebangsaan, toleransi, kemajemukan, Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, NKRI.

Reformasi Sistem Hukum, PDIP Dorong Sejarah Digali Lagi
Indonesia
Reformasi Sistem Hukum, PDIP Dorong Sejarah Digali Lagi

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menghadirkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk berbicara mengenai reformasi hukum nasional.

Reaksi Dipecat IDI, Terawan: Silakan Tentukan Saya Masih Boleh Nginap atau Diusir?
Indonesia
Reaksi Dipecat IDI, Terawan: Silakan Tentukan Saya Masih Boleh Nginap atau Diusir?

Pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Putranto dari keanggotan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi kontroversi.

Sidak Pasar, Satgas Pangan Polri Minta Warga Tidak Termakan Hoaks Kelangkaan
Indonesia
Sidak Pasar, Satgas Pangan Polri Minta Warga Tidak Termakan Hoaks Kelangkaan

Dari rapat koordinasi dan monitoring di lapangan, didapati hasil bahwa ketersediaan semua bahan pokok pangan aman jelang puasa.

Banding Ditolak, Mantan PM Malaysia Najib Mulai Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara
Dunia
Banding Ditolak, Mantan PM Malaysia Najib Mulai Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara

Najib juga harus membayar denda sebesar RM 210 juta atau setara dengan Rp 693,79 miliar. Pada akhir persidangan hakim mengumumkan surat perintah untuk Najib mulai menjalani hukuman penjara.