KPK Dorong SNANK Jadi Solusi Tata Kelola CPO dan Produk Turunannya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang menjadi salah satu primadona bidang pertanian Jambi. (ANTARA/Nanang Mairiadi)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Kejaksaan Agung menyidik perkara terkait ekspor minyak goreng. Di sisi lain, KPK memandang kelangkaan komoditas strategis di dalam negeri seperti minyak goreng di masa depan harus dicegah.

KPK melalui Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) bersama Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas, dan KSP terus mendorong perbaikan tata kelola crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

Baca Juga:

Pesan Ketua KPK ke Mendag Lutfi Terkait Kelangkaan Minyak Goreng

"Dengan mengintegrasikan proses bisnis hulu–hilir kelapa sawit melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa (26/4).

Ipi menjelaskan, integrasi data berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini mengintegrasikan penawaran dan permintaan barang yang diperdagangkan untuk kebutuhan masyarakat dan industri di dalam negeri.

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Sehingga, basis data ini dapat mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan produksi dalam negeri. Harapannya, izin ekspor dan impor diterbitkan sesuai kebutuhan dan stabilitas harga serta ketersediaan barang di pasar domestik dapat dijaga," ujarnya.

Baca Juga:

Kebijakan Larangan Ekspor Migor dan CPO Berpotensi Masuk Angin

Integrasi data pada SNANK mengatur mekanisme ekspor dan impor untuk neraca komoditas strategis dengan mendorong tiga hal. Pertama, penguatan implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk produk turunan CPO, yaitu minyak goreng.

Kedua, optimalisasi penerimaan pajak penghasilan dari para pelaku usaha terkait, serta yang terakhir penguatan implementasi pungutan dana sawit

"Rekomendasi ini telah disampaikan Setnas Stranas PK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) melalui surat KPK pada 17 Maret 2022 yang merupakan implementasi salah satu fokus aksi Stranas PK, yaitu Perbaikan Perizinan dan Tata Niaga," jelas Ipi.

Baca Juga:

Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan

Sebelumnya, pada 9 Maret 2022 Pimpinan KPK juga telah memaparkan usulan ini kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan M. Lutfi; Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang bertempat di kantor Menko Perekonomian.

"KPK berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti demi perbaikan tata niaga komoditas strategis sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas," tutup Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai 28 April

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Anak Kecil Tersambar Petir akibat Main HP Sambil Dicas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anak Kecil Tersambar Petir akibat Main HP Sambil Dicas

Beredar informasi berupa video melalui pesan berantai WhatsApp mengabarkan seorang anak tengah terluka.

Ridwan Kamil: Dalam Kepulangannya, Eril Masih Mendatangkan Cinta Kepada Kami
Indonesia
Ridwan Kamil: Dalam Kepulangannya, Eril Masih Mendatangkan Cinta Kepada Kami

Ridwan Kamil menyampaikan terima kasih kepada warga dari berbagai daerah yang mendoakan Eril, anak sulungnya yang lahir di New York dan meninggal dunia di Swiss.

Cara Daftar, Syarat, hingga Kota Tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI
Indonesia
Cara Daftar, Syarat, hingga Kota Tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka program mudik gratis angkutan lebaran tahun 2022 untuk 19.680 orang.

Resesi Ekonomi Hantam Dunia, Kemiskinan Ekstrem Kian Bertambah
Indonesia
Resesi Ekonomi Hantam Dunia, Kemiskinan Ekstrem Kian Bertambah

Sekitar 70 juta orang telah masuk dalam kemiskinan ekstrem dan perang di Ukraina mengancam akan memperburuk keadaan.

Rabu (7/9), Tambahan Kasus Positif COVID-19 Sebanyak 3.513 Orang
Indonesia
Rabu (7/9), Tambahan Kasus Positif COVID-19 Sebanyak 3.513 Orang

Data penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Di Tengah Kemunculan Varian XBB, Kasus COVID-19 Sebanyak 3.141 pada Sabtu (29/10)
Indonesia
Di Tengah Kemunculan Varian XBB, Kasus COVID-19 Sebanyak 3.141 pada Sabtu (29/10)

Jumlah pasien COVID-19 di Indonesia bertambah 3.141 orang per Sabtu (29/10).

Menpora Cari Program Buat Pemulihan Korban Kerangkeng Manusia di Sumut
Indonesia
Menpora Cari Program Buat Pemulihan Korban Kerangkeng Manusia di Sumut

Korban Kerangkeng manusia ini harus dipulihkan lagi baik secara mental maupun fisik.

Bensin Naik, Warga Takut Harga Kebutuhan Pokok Melejit
Indonesia
Bensin Naik, Warga Takut Harga Kebutuhan Pokok Melejit

Harga bahan bakar minyak naik lebih dari dua ribu rupiah. Padahal pada presiden sebelum Jokowi kenaikan paling tinggi Rp 600 per liter.

Cegah Antrean Wisatawan, Pemkab Sleman Operasikan Alat E-Ticketing Portable
Indonesia
Cegah Antrean Wisatawan, Pemkab Sleman Operasikan Alat E-Ticketing Portable

Sejumlah lokasi wisata alam di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipadati wisatawan selama liburan Idul Fitri 2022. Pemkab Sleman melengkapi petugas di loket tempat wisata dengan alat e-ticketing portable guna mencegah antrian wisatawan.

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri Teddy Tjokro Segera Diadili
Indonesia
Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri Teddy Tjokro Segera Diadili

Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti tahap dua, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Teddy ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.