KPK Dorong SNANK Jadi Solusi Tata Kelola CPO dan Produk Turunannya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang menjadi salah satu primadona bidang pertanian Jambi. (ANTARA/Nanang Mairiadi)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Kejaksaan Agung menyidik perkara terkait ekspor minyak goreng. Di sisi lain, KPK memandang kelangkaan komoditas strategis di dalam negeri seperti minyak goreng di masa depan harus dicegah.

KPK melalui Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) bersama Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas, dan KSP terus mendorong perbaikan tata kelola crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

Baca Juga:

Pesan Ketua KPK ke Mendag Lutfi Terkait Kelangkaan Minyak Goreng

"Dengan mengintegrasikan proses bisnis hulu–hilir kelapa sawit melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa (26/4).

Ipi menjelaskan, integrasi data berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini mengintegrasikan penawaran dan permintaan barang yang diperdagangkan untuk kebutuhan masyarakat dan industri di dalam negeri.

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Sehingga, basis data ini dapat mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan produksi dalam negeri. Harapannya, izin ekspor dan impor diterbitkan sesuai kebutuhan dan stabilitas harga serta ketersediaan barang di pasar domestik dapat dijaga," ujarnya.

Baca Juga:

Kebijakan Larangan Ekspor Migor dan CPO Berpotensi Masuk Angin

Integrasi data pada SNANK mengatur mekanisme ekspor dan impor untuk neraca komoditas strategis dengan mendorong tiga hal. Pertama, penguatan implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk produk turunan CPO, yaitu minyak goreng.

Kedua, optimalisasi penerimaan pajak penghasilan dari para pelaku usaha terkait, serta yang terakhir penguatan implementasi pungutan dana sawit

"Rekomendasi ini telah disampaikan Setnas Stranas PK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) melalui surat KPK pada 17 Maret 2022 yang merupakan implementasi salah satu fokus aksi Stranas PK, yaitu Perbaikan Perizinan dan Tata Niaga," jelas Ipi.

Baca Juga:

Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan

Sebelumnya, pada 9 Maret 2022 Pimpinan KPK juga telah memaparkan usulan ini kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan M. Lutfi; Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang bertempat di kantor Menko Perekonomian.

"KPK berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti demi perbaikan tata niaga komoditas strategis sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas," tutup Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai 28 April

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Targetkan 26,5 Juta Anak Usia 6-11 Tahun Divaksin COVID-19
Indonesia
Jokowi Targetkan 26,5 Juta Anak Usia 6-11 Tahun Divaksin COVID-19

Vaksinasi bagi usia 6-11 tahun akan menyasar sekitar 26,5 juta anak di seluruh Indonesia.

[Hoaks atau Fakta]: Dukun Meninggal Setelah Hirup Napas Dari Pasien COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Dukun Meninggal Setelah Hirup Napas Dari Pasien COVID-19

Video seorang dukun dan meninggal karena Covid-19 setelah melakukan menghirup napas pasien Covid-19 secara bergantian dari facebook

Arus Balik Lebaran, Pemudik Padati Tempat Kuliner dan Pusat Oleh-Oleh
Indonesia
Arus Balik Lebaran, Pemudik Padati Tempat Kuliner dan Pusat Oleh-Oleh

Sejumlah pusat oleh-oleh dan kuliner khas Kota Solo, Jawa Tengah dipadati pemudik di saat arus balik Lebaran, Jumat (6/5). Salah satu toko oleh-oleh yang jadi jujugan wisatawan dan pemudik adalah Toko Abon Mesran Mistopawiro yang ada di Jl Kalilarangan No. 71 Jayengan, Serengan.

Erupsi Gunung Merapi, Desa Tlogolele Terkena Hujan Abu Vulkanik
Indonesia
Erupsi Gunung Merapi, Desa Tlogolele Terkena Hujan Abu Vulkanik

Akibat kejadian tersebut Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang berjarak beberapa meter dari puncak Gunung Merapi terkena hujan abu vulkanik.

Tiongkok Laporkan Pergerakan Pesawat Mata-mata AS di Selat Taiwan
Dunia
Tiongkok Laporkan Pergerakan Pesawat Mata-mata AS di Selat Taiwan

Tiongkok mengecam pergerakan pesawat mata-mata Tiongkok di Selat Taiwan dan menyebut tindakan tersebut mengancam perdamaian.

Kejati DKI Periksa Kadis Pertamanan Terkait Korupsi Pembebasan Lahan
Indonesia
Kejati DKI Periksa Kadis Pertamanan Terkait Korupsi Pembebasan Lahan

Kejati DKI Jakarta telah memeriksa Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, Suzi Marsitawati dalam perkara dugaan korupsi pembebasan lahan di Cipayung, Jakarta Timur.

Rencana Pemkot Surabaya 'Sulap' Sekolah Jadi Lokasi Isoman Pasien COVID-19 Dapat Perlawanan
Indonesia
Rencana Pemkot Surabaya 'Sulap' Sekolah Jadi Lokasi Isoman Pasien COVID-19 Dapat Perlawanan

Minimal ya harus ada sosialisasi biar enggak terkesan dadakan dan salah paham

KPK Periksa Dua Anak Anggota DPR Hasan Aminuddin
Indonesia
KPK Periksa Dua Anak Anggota DPR Hasan Aminuddin

Hasan telah menyandang status tersangka bersama dengan istrinya, Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).

Hindari Gelombang ke-3 COVID-19, Pelanggaran Pengendalian COVID-19 Harus Disanksi
Indonesia
Hindari Gelombang ke-3 COVID-19, Pelanggaran Pengendalian COVID-19 Harus Disanksi

Ketegasan para pemangku kepentingan dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran kebijakan itu,harus dilakukan demi menegakkan aturan dan kelancaran proses pengendalian COVID-19.