Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tengah dibahas pemerintah. Regulasi tersebut dinilai krusial untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan lembaganya tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman penjara kepada pelaku korupsi, tetapi juga pada pemulihan aset hasil kejahatan.
“Perampasan aset menjadi instrumen penting untuk memberikan deterrent effect karena pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga keuntungan ekonomi dari tindak pidana,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/2).
Baca juga:
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Menurut Budi, tanpa mekanisme efektif untuk merampas hasil kejahatan, pemberantasan korupsi berpotensi tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni keuntungan finansial sebagai motif utama tindak pidana.
KPK berharap RUU Perampasan Aset dapat memperkuat pendekatan follow the money dalam proses penegakan hukum. Pendekatan ini mencakup penelusuran, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Meski mendukung penuh pembahasan RUU tersebut, KPK menekankan bahwa pelaksanaan perampasan aset harus tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Baca juga:
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Menurut KPK, regulasi yang komprehensif akan membuat proses pemulihan aset negara berjalan lebih cepat, terukur, dan akuntabel. Selain itu, aturan ini juga dinilai mampu memperkuat koordinasi serta sinergi antarpenegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.
KPK memandang pengesahan RUU Perampasan Aset akan menjadi pelengkap penting bagi perangkat hukum yang telah ada. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap aset hasil korupsi dapat dikembalikan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. (Pon)
