KPK Dorong Pemprov Papua Benahi DTKS untuk Penyaluran Bansos COVID-19 Rapat koordinasi Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK dengan Sekda, Inspektur dan Kepala OPD Pemprov Papua melalui video telekonferensi, Selasa (5/5/2020). (ANTARA/KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembenahan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial seprovinsi.

Pembenahan ini untuk memastikan bansos yang dialokasikan tepat sasaran. Diperkirakan jumlah penerima bertambah sebagai dampak pandemik COVID-19.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Akhirnya Berikan Kuota 10 GB Gratis

Hal itu disampaikan KPK dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK dengan sekda, inspektur dan kepala OPD Pemprov Papua melalui video telekonferensi, Selasa (5/5).

"KPK meminta agar dalam penyaluran bansos tetap memperhatikan kaidah-kaidah aturan yang ada," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (5/5).

Hal tersebut merespons kendala yang dihadapi pemda terkait hambatan sosial seperti warga yang menolak pembuatan KTP karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

KPK juga mengingatkan, pada masa pandemik saat ini, prioritas yang harus dilakukan pemda adalah memastikan bansos dapat menjangkau kepada semua masyarakat yang terdampak dan bergantung pada bantuan pemerintah.

"KPK juga mengingatkan agar mekanisme pemberian bansos dapat mengantisipasi terjadinya duplikasi bantuan ataupun penyaluran bantuan fiktif," ujar Ipi.

Baca Juga:

Masyarakat Tidak Disiplin, Agustus Kehidupan Belum Bisa Berjalan Normal

Ipi menjelaskan, dari rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pencegahan yang dilakukan KPK pada November 2019, pihaknya menemukan 89 persen atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bansos dari total sekitar 1,69 juta penduduk tidak padan dengan data nomor induk kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Maka, penyaluran bansos pada kondisi pandemik COVID-19 saat ini, KPK berharap dapat dilihat sebagai kesempatan bagi pemda untuk melakukan pemutakhiran DTKS," imbuhnya.

Selain itu, KPK juga mengingatkan komitmen pemprov bersama-sama pemkab dan pemkot se-Papua untuk segera menyelesaikan pembangunan sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP).

"Dengan data terpadu ini, diharapkan peningkatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun akan dapat diukur," tutup Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Pastikan Pilkada Serentak Ditunda Akhir Tahun

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Kian Terkendali, Sehari Hanya 3 Pasien Meninggal se-Indonesia
Indonesia
COVID-19 Kian Terkendali, Sehari Hanya 3 Pasien Meninggal se-Indonesia

Berdasarkan data terbaru Kemenkes tentang update harian COVID-19, per 26 Mei 2022

Risma Paparkan Kerja-Kerja Ideologis Partai di Rakernas II PDIP
Indonesia
Risma Paparkan Kerja-Kerja Ideologis Partai di Rakernas II PDIP

Peserta Rakernas diingatkan pentingnya kerja-kerja ideologi kerakyatan yang dipegang oleh PDIP.

Program DTS-DLA 2022 Cakup Seluruh Indonesia
Indonesia
Program DTS-DLA 2022 Cakup Seluruh Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan program Digital Talent Scholarship (DTS) dan Digital Leadership Academy (DLA) mencakup pendaftar dari seluruh Indonesia.

Jakarta Islamic Centre Kebakaran, Polisi Periksa 4 Pekerja Renovasi Kubah Masjid
Indonesia
Jakarta Islamic Centre Kebakaran, Polisi Periksa 4 Pekerja Renovasi Kubah Masjid

Polisi mulai mengusut kasus kebakaran yang terjadi di Masjid Jakarta Islamic Centre (JIC), Jakarta Utara.

ASN di Jabodetabek Disarankan WFH, Kantor K/L Diminta Perketat Penerimaan Tamu
Indonesia
ASN di Jabodetabek Disarankan WFH, Kantor K/L Diminta Perketat Penerimaan Tamu

Hal ini sejalan dengan SE MenPAN-RB yang mengatur di wilayah PPKM 2

Indonesia Tidak Tutup Pintu Berwisata Bagi Warga Rusia dan Ukraina
Indonesia
Indonesia Tidak Tutup Pintu Berwisata Bagi Warga Rusia dan Ukraina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disebut telah agar kepulihan pariwisata Indonesia tidak terganggu konflik Rusia dan Ukraina.

Penonton MotoGP Mandalika Dibatasi 60 Ribu, Tak Wajib Antigen
Indonesia
Penonton MotoGP Mandalika Dibatasi 60 Ribu, Tak Wajib Antigen

Dalam Inmendagri itu termuat aturan jumlan penonton hingga penghapusan syarat tes rapid antigen.

Ditanya Pj Gubernur, Sekda DKI Malah Lemparkan Ayat di Surat Ali Imran
Indonesia
Ditanya Pj Gubernur, Sekda DKI Malah Lemparkan Ayat di Surat Ali Imran

Ketika dimintai tanggapannya terkait namanya masuk dalam bursa calon Pj Gubernur, Sekda DKI, Marulah malah melontarkan potongan ayat Al-Quran Surah Al Imran ayat 26.

Sayembara Desain Patung Bung Karno, Total Hadiah Rp 190 Juta
Indonesia
Sayembara Desain Patung Bung Karno, Total Hadiah Rp 190 Juta

Sayembara tersebut berhadiah total Rp 190 juta

BREAKING NEWS: Rowing Putra Pecah Telur Emas Pertama Indonesia di SEA Games Vietnam
Indonesia
BREAKING NEWS: Rowing Putra Pecah Telur Emas Pertama Indonesia di SEA Games Vietnam

Tim lightweight men’s double sculls Indonesia yang dimotori Ardi Isadi dan Kakan Kusmana berhasil finis pertama