KPK Dorong Komitmen para Pemangku Regulasi Pendidikan Anti Korupsi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Anti Korupsi (Rakornas PAK) 2021 terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong komitmen para pemangku regulasi dalam penguatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan.

Rakornas PAK yang digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 ini merupakan forum untuk mewadahi aspirasi serta inovasi dalam menghasilkan komitmen dan rencana aksi bersama terkait pendidikan antikorupsi yang mempertemukan mitra strategis pendidikan dari berbagai jenjang.

Baca Juga

KPK Dalami Aliran Duit Korupsi DID Tabanan Bali

"Fokus kegiatan tahun ini adalah pembangunan penguatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12).

Perwujudan tata kelola pendidikan yang berintegritas membutuhkan dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan. Ghufron menyampaikan komitmen bersama dalam perbaikan tata kelola pendidikan berintegritas ini harus menjadi gotong-royong para guru, dosen, mahasiswa, murid, dan segenap elemen bangsa.

“Dengan gotong-royong kita mengukir harapan untuk memberantas korupsi. Melalui komitmen dan satu visi yang sama dalam pemberantasan korupsi, maka kita akan melahirkan masa depan yang berintegritas,” pesan Ghufron.

Lebih lanjut, Ghufron menyampaikan, bahwa KPK melalui Rakornas PAK ini menitipkan penanaman nilai-nilai integritas kepada Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama yang punya kewenangan dalam pengelolaan pendidikan, kepada Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sekolah kedinasan, serta Kementerian PAN RB yang punya kewenangan dalam pengelolaan manajemen ASN.

Komitmen bersama para pemangku regulasi dan kepentingan yang digelar dalam Rakornas PAK ini bertujuan untuk memperluas implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi dan kedinasan.

"Selain itu juga memperkuat efektivitas dan dampak pendidikan antikorupsi melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan; serta integrasi data dan informasi implementasi pendidikan antikorupsi maupun pembangunan Integritas," ujarnya.

Baca Juga

Tugas Pertama Eks Pegawai KPK di Polri

Ghufron melanjutkan, dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, KPK mengusung strategi trisula pemberantasan korupsi yang mencakup strategi penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Dimana ketiga strategi tersebut dijalankan secara simultan dan saling terintegrasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat.

"Pada strategi pendidikan, KPK melaksanakan berbagai program untuk mendukung terlaksananya pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan, salah satunya melalui Rakornas PAK," kata dia.

Sebelumnya, pada tahun 2018, KPK telah melaksanakan kegiatan serupa yang kemudian menghasilkan Komitmen Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi yang ditandatangani oleh Ketua KPK bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Tekonologi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan regulasi yang memayungi implementasi pendidikan antikorupsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan catatan KPK, per-November 2021, regulasi yang telah diterbitkan pada tingkat daerah yaitu 353 Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terdiri dari 17 peraturan di tingkat provinsi (SMA/sederajat), serta 76 peraturan tingkat kota dan 260 peraturan tingkat kabupaten (SD, SMP/sederajat).

Menurut Ghufron, penanaman nilai-nilai anti korupsi dan integritas serta pemahaman tindak pidana korupsi tidak cukup jika hanya diinsersikan pada ranah kognitif dalam mata pelajaran maupun mata kuliah seperti yang saat ini banyak dilakukan oleh sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga pelatihan.

"Namun lingkungan pendidikan juga berperan besar dalam menghasilkan lulusan dan individu yang berintegritas, memiliki karakter baik dan berbudaya anti korupsi," tutup Ghufron. (Pon)

Baca Juga

Diperiksa KPK 6 Jam, Istri Alex Noerdin Bungkam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Naikkan Daya Beli, Program Padat Karya Harus Dipercepat
Indonesia
Naikkan Daya Beli, Program Padat Karya Harus Dipercepat

Capaian padat karya hingga Agustus 2022, realisasi keuangan Ditjen Bina Marga mencapai 35,53 persen dengan realisasi fisik 44,69 persen.

 MotoGP Mandalika Pakai Nama Pertamina Grand Prix of Indonesia
Indonesia
MotoGP Mandalika Pakai Nama Pertamina Grand Prix of Indonesia

Presiden Joko Widodo sejak awal mendorong penyelenggaraan acara-acara internasional di Indonesia, seperti Asian Games, World Superbike, hingga MotoGP.

Pj DKI 1 Tunggu Turunan Inmendagri Setelah Jokowi Resmi Hapus PPKM
Indonesia
Pj DKI 1 Tunggu Turunan Inmendagri Setelah Jokowi Resmi Hapus PPKM

Jokowi telah resmi memutuskan untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Divonis 7 Bulan, Edy Mulyadi Dikeluarkan dari Penjara
Indonesia
Divonis 7 Bulan, Edy Mulyadi Dikeluarkan dari Penjara

Edi Mulyadi dijatuhkan vonis tujuh bulan 15 hari penjara akibat ucapannya yang menyinggung warga Kalimantan.

Jokowi Perintahkan 20 Juta UMKM Masuk Pasar Daring
Indonesia
Jokowi Perintahkan 20 Juta UMKM Masuk Pasar Daring

Momentum saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong transformasi digital. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan teknologi digital.

KPK Periksa Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro
Indonesia
KPK Periksa Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta, atas nama Eddy Sindoro Swasta," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (15/12).

Ketua DPRD Kota Bogor Beberkan Dua Kerugian BLT Minyak Goreng
Indonesia
Ketua DPRD Kota Bogor Beberkan Dua Kerugian BLT Minyak Goreng

Kata Atang, kebijakan BLT ini setidaknya merugikan dua hal.

Fraksi Partai Demokrat Ngotot Bentuk Pansus Minyak Goreng
Indonesia
Fraksi Partai Demokrat Ngotot Bentuk Pansus Minyak Goreng

Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu yang terus memperjuangkan terbentuknya Pansus minyak goreng.

Gangguan Sistem Komunikasi di Merauke-Timika, Kominfo Siapkan Jaringan Alternatif
Indonesia
Gangguan Sistem Komunikasi di Merauke-Timika, Kominfo Siapkan Jaringan Alternatif

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengatakan, telah menyiapkan jaringan alternatif untuk mitigasi gangguan SKKL Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) milik PT. Telkom Indonesia rute Merauke-Timika.

Akhir Maret Ini JIS Rampung, Anies: Akhirnya 13 Tahun Penantian Menemui Ujungnya
Indonesia
Akhir Maret Ini JIS Rampung, Anies: Akhirnya 13 Tahun Penantian Menemui Ujungnya

Stadion JIS dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan saja warga DKI, tapi semua warga Indonesia bahkan dunia.