KPK Dorong Kemensos Terus Perbaiki Data Penerima Bansos Pencairan Bansos PPKM Darurat Kota Bandung. (Foto: MP/Dok Pemkot Bandung)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) guna melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos). KPK juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kemensos hingga saat ini untuk terus memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam paparan yang disampaikan kepada KPK terkait perkembangan perbaikan data, Selasa (3/8), Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan pihaknya telah menghapus total 52,5 juta data penerima bansos yang terdapat dalam DTKS. Penghapuaan dilakukan karena nomor induk kependudukan (NIK) tidak padan, data ganda, dan tidak dapat diperbaiki daerah.

"Sehingga, per 31 Mei 2021 Kemensos mencatat total 140,4 juta DTKS," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial

Adapun perbaikan data tersebut dilakukan Kemensos sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KPK untuk mengintegrasikan data internal yang dikelola oleh dua Direktorat Jenderal dan Pusdatin Kemensos.

Ipi menyebut data Kemensos sebelumnya mencatat total 193 juta penerima manfaat yang terdiri dari empat data yakni DTKS, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan melakukan pemadanan dengan data kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, verifikasi, dan validasi dengan daerah, serta perbaikan data yang mengakomodasi penambahan usulan baru maupun pengurangan karena dinyatakan tidak layak," jelas Ipi

Menurut Ipi, Kemensos juga melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki data. Salah satunya dengan melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah.

Hingga April 2021, tercatat 385 dari 514 pemda telah melakukan pemutakhiran data di atas 75 persen; sebanyak 17 pemda tercatat belum menyampaikan perbaikan data; sisanya, sudah menyampaikan perbaikan data pada kisaran 25 hingga 75 persen.

Bantuan Sosial Tunai. (Foto: Antara)
Bantuan Sosial Tunai. (Foto: Antara)

Berdasarkan kajian cepat, KPK merekomendasikan Kemensos untuk melakukan perbaikan DTKS. Perbaikan sekurangnya meliputi aspek administratif.

Yaitu memastikan data tersebut padan dengan data kependudukan (NIK) dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mendorong pemutakhiran data oleh pemda dan memadankan dengan data lembaga lain terkait status pekerjaan seperti ASN, TNI/Polri.

"KPK juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola data di Kemensos dengan mengintegrasikan tiga sumber data internal Kemensos yang dikelola secara terpisah dan tidak terintegrasi," ucapnya.

Selain itu, KPK juga menekankan pada akurasi data penerima bansos untuk memastikan data tidak fiktif dan tidak ganda, sehingga update oleh pemda mendesak segera dilakukan.

"KPK juga mendorong dilakukannya berbagi pakai data dengan kementerian/lembaga penyelenggara bansos lainnya," ujar Ipi.

Terkait akurasi data, KPK meminta Kemensos segera menyelesaikan parameter yang menjadi kriteria penerima bansos. Parameter yang disusun agar dibuat sederhana, sehingga mudah dipahami dan menjadi standar bagi daerah untuk menentukan ukuran masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan.

Demikian juga terkait rencana Kemensos untuk menerapkan mekanisme sanggah, diharapkan dapat meningkatkan akurasi data masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan tidak.

Baca Juga:

Di Klaten, Penerima Dobel Bantuan Sosial Diminta Mengembalikan

KPK berharap Kemensos terus memperbaiki kualitas DTKS hingga tuntas dan mempertahankan akurasi datanya dengan melakukan pengkinian berkala setiap bulan. KPK juga mendorong ke depan agar mengoptimalkan penggunaan DTKS sebagai sumber data untuk semua program bantuan pemerintah yang dikhususkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Sebagai bentuk pengawasan, KPK mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos melalui jaringan pencegahan KPK atau dikenal dengan JAGA.

Fitur JAGA Bansos dapat diakses melalui JAGA.ID atau melalui aplikasi JAGA yang dapat diunduh pada Playstore dan Appstore. Selain memfasilitasi keluhan, JAGA Bansos juga memberikan literasi sebagai edukasi untuk masyarakat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Sesumbar Elektabilitas Prabowo Tinggi karena Tak Suka Pencitraan
Indonesia
Gerindra Sesumbar Elektabilitas Prabowo Tinggi karena Tak Suka Pencitraan

Tingginya elektabikitas Prabowo Subianto di lembaga survei membuat Gerindra semakin terpacu mengusung sang Ketua Umum.

Beli Pertalite dan Solar Subsidi Wajib Pakai MyPertamina, Simak Cara Daftarnya!
Indonesia
Beli Pertalite dan Solar Subsidi Wajib Pakai MyPertamina, Simak Cara Daftarnya!

PT Pertamina akan melakukan uji coba pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Relawan Dinilai Bantu Naikkan Elektabilitas Anies, Pengamat: Bisa Dilirik Parpol
Indonesia
Relawan Dinilai Bantu Naikkan Elektabilitas Anies, Pengamat: Bisa Dilirik Parpol

"Parpol akan dukung siapapun yang memiliki elektabilitas. Jika Anies elektabikitasnya tinggi akan dicari oleh partai politik," ungkapnya.

Legislator Golkar Berencana Cecar Hal Ini ke Jenderal Andika Perkasa
Indonesia
Legislator Golkar Berencana Cecar Hal Ini ke Jenderal Andika Perkasa

Anggota Komisi I DPR itu juga ingin mendengarkan konsep Jenderal Andika terkait persoalan di Laut Natuna Utara

Nekat Konvoi Kawal Bus Pemain Persis, Puluhan Suporter Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Konvoi Kawal Bus Pemain Persis, Puluhan Suporter Diamankan Polisi

Sebanyak 75 suporter Pasoepati pendukung Persis Solo diamankan Polresta Surakarta, Jawa Tengah lantaran nekat menggelar konvoi sebelum pertandingan Grup C Liga 2 di tengah pandemi.

Dekranasda Bandung Bikin Kampanye Beli Lokal
Indonesia
Dekranasda Bandung Bikin Kampanye Beli Lokal

Dekranasda berusaha agar pengrajin lebih percaya diri dengan produknya.

Pemudik Diminta Perhatikan Jadwal One Way dan Ganjil Genap
Indonesia
Pemudik Diminta Perhatikan Jadwal One Way dan Ganjil Genap

Persiapan pengamanan mudik Lebaran 2022 pertama di era pandemi terus dimatangkan.

Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024
Indonesia
Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024

Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027.

Rantai Pasok Bermasalah, IMF Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Asia
Indonesia
Rantai Pasok Bermasalah, IMF Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Asia

Dalam laporan prospek regionalnya, IMF memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini untuk Asia menjadi 6,5 persen, turun 1,1 poin persentase dari proyeksi yang dibuat pada April, karena lonjakan kasus varian Delta memukul konsumsi dan produksi pabrik.

PSI Serukan Pentingnya KPK Beri Bimtek Pegawai Pemprov DKI
Indonesia
PSI Serukan Pentingnya KPK Beri Bimtek Pegawai Pemprov DKI

Bimbingan Teknis Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang patut diselenggarakan.