KPK Dorong Kemensos Terus Perbaiki Data Penerima Bansos Pencairan Bansos PPKM Darurat Kota Bandung. (Foto: MP/Dok Pemkot Bandung)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) guna melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos). KPK juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kemensos hingga saat ini untuk terus memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam paparan yang disampaikan kepada KPK terkait perkembangan perbaikan data, Selasa (3/8), Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan pihaknya telah menghapus total 52,5 juta data penerima bansos yang terdapat dalam DTKS. Penghapuaan dilakukan karena nomor induk kependudukan (NIK) tidak padan, data ganda, dan tidak dapat diperbaiki daerah.

"Sehingga, per 31 Mei 2021 Kemensos mencatat total 140,4 juta DTKS," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Daerah Segera Cairkan Bantuan Sosial

Adapun perbaikan data tersebut dilakukan Kemensos sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KPK untuk mengintegrasikan data internal yang dikelola oleh dua Direktorat Jenderal dan Pusdatin Kemensos.

Ipi menyebut data Kemensos sebelumnya mencatat total 193 juta penerima manfaat yang terdiri dari empat data yakni DTKS, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan melakukan pemadanan dengan data kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, verifikasi, dan validasi dengan daerah, serta perbaikan data yang mengakomodasi penambahan usulan baru maupun pengurangan karena dinyatakan tidak layak," jelas Ipi

Menurut Ipi, Kemensos juga melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki data. Salah satunya dengan melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah.

Hingga April 2021, tercatat 385 dari 514 pemda telah melakukan pemutakhiran data di atas 75 persen; sebanyak 17 pemda tercatat belum menyampaikan perbaikan data; sisanya, sudah menyampaikan perbaikan data pada kisaran 25 hingga 75 persen.

Bantuan Sosial Tunai. (Foto: Antara)
Bantuan Sosial Tunai. (Foto: Antara)

Berdasarkan kajian cepat, KPK merekomendasikan Kemensos untuk melakukan perbaikan DTKS. Perbaikan sekurangnya meliputi aspek administratif.

Yaitu memastikan data tersebut padan dengan data kependudukan (NIK) dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mendorong pemutakhiran data oleh pemda dan memadankan dengan data lembaga lain terkait status pekerjaan seperti ASN, TNI/Polri.

"KPK juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola data di Kemensos dengan mengintegrasikan tiga sumber data internal Kemensos yang dikelola secara terpisah dan tidak terintegrasi," ucapnya.

Selain itu, KPK juga menekankan pada akurasi data penerima bansos untuk memastikan data tidak fiktif dan tidak ganda, sehingga update oleh pemda mendesak segera dilakukan.

"KPK juga mendorong dilakukannya berbagi pakai data dengan kementerian/lembaga penyelenggara bansos lainnya," ujar Ipi.

Terkait akurasi data, KPK meminta Kemensos segera menyelesaikan parameter yang menjadi kriteria penerima bansos. Parameter yang disusun agar dibuat sederhana, sehingga mudah dipahami dan menjadi standar bagi daerah untuk menentukan ukuran masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan.

Demikian juga terkait rencana Kemensos untuk menerapkan mekanisme sanggah, diharapkan dapat meningkatkan akurasi data masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan tidak.

Baca Juga:

Di Klaten, Penerima Dobel Bantuan Sosial Diminta Mengembalikan

KPK berharap Kemensos terus memperbaiki kualitas DTKS hingga tuntas dan mempertahankan akurasi datanya dengan melakukan pengkinian berkala setiap bulan. KPK juga mendorong ke depan agar mengoptimalkan penggunaan DTKS sebagai sumber data untuk semua program bantuan pemerintah yang dikhususkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Sebagai bentuk pengawasan, KPK mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos melalui jaringan pencegahan KPK atau dikenal dengan JAGA.

Fitur JAGA Bansos dapat diakses melalui JAGA.ID atau melalui aplikasi JAGA yang dapat diunduh pada Playstore dan Appstore. Selain memfasilitasi keluhan, JAGA Bansos juga memberikan literasi sebagai edukasi untuk masyarakat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Klaim 85 Persen Guru di Jakarta Telah Divaksin COVID-19
Indonesia
Anies Klaim 85 Persen Guru di Jakarta Telah Divaksin COVID-19

Sejauh ini sudah lebih dari 80 persen guru sekolah di Jakarta telah menerima vaksin.

Kucilkan Ganjar, PDIP Dinilai Panik Hasil Survei Puan Jeblok
Indonesia
Kucilkan Ganjar, PDIP Dinilai Panik Hasil Survei Puan Jeblok

"Jadi ini upaya menjegal Ganjar maju pilpres 2024," katanya.

Temukan Guru dan Siswa Tak Pakai Masker, Gibran Minta Semuanya Dites Swab
Indonesia
Temukan Guru dan Siswa Tak Pakai Masker, Gibran Minta Semuanya Dites Swab

mobdin Wali Kota Solo plat merah AD 1 A ditinggalkan begitu saja di halaman sekolah setelah mengetahui adanya pelanggaran PTM. Usai marah Gibran dan ajudannya kembali ke Balai Kota dengan mobil lain.

8 Formasi Nihil Pendaftar, Pelamar CPNS di Mataram Menurun
Indonesia
8 Formasi Nihil Pendaftar, Pelamar CPNS di Mataram Menurun

"Harapan kita sebelum penutupan pendafaran CPNS pada 26 Juli 2021, delapan formasi itu bisa segera terisi," kata Baiq.

KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI
Indonesia
KPK Dalami Aliran Suap ke Pejabat Kemensos Lewat Komisaris PT RPI

tim penyidik mendalami aliran dana suap proyek bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Alasan Dinar Candy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka
Indonesia
Alasan Dinar Candy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka

Polres Metro Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Dinar Candy meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pornografi.

Gegara Tekanan Darah Tinggi, 18 Nakes Solo Batal Vaksinasi Corona
Indonesia
Gegara Tekanan Darah Tinggi, 18 Nakes Solo Batal Vaksinasi Corona

Sebanyak 18 tenaga kesehatan (nakes) di Solo, Jawa Tengah, gagal dilakukan vaksinasi Sinovac tahap pertama Kamis (14/1), karena mereka mengalami tekanan darah tinggi

Pensiun dari Polri, Firli Bertekad Tuntaskan Amanah sebagai Ketua KPK sampai 2024
Indonesia
Pensiun dari Polri, Firli Bertekad Tuntaskan Amanah sebagai Ketua KPK sampai 2024

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memasuki masa pensiun sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Densus 88 Usut Penggunaan Kotak Amal Minimarket untuk Aktivitas Terorisme
Indonesia
Densus 88 Usut Penggunaan Kotak Amal Minimarket untuk Aktivitas Terorisme

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri tengah mempelajari modus pendanaan untuk kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI).

Manajer Holywings Ditetapkan Tersangka, Wagub DKI: Jadi Pelajaran bagi Semua
Indonesia
Manajer Holywings Ditetapkan Tersangka, Wagub DKI: Jadi Pelajaran bagi Semua

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi penetapan tersangka Manajer Kafe Holywings Kemang.