KPK DKI dan Inspektorat Dikritik, Kinerja Tak Optimal Cegah Tindakan Korupsi Ilustrasi - Robot pemadam kebakaran Dok-ing MVF-U3 asal Kroasia. Foto Instagram humasjakfire

MerahPutih.com - Inspektorat DKI Jakarta dinilai tidak menjalankan peran yang baik dalam melakukan pengawasan pengadaan barang. Sehingga terjadi kelebihan bayar pembelian alat pemadam kebakaran (damkar) mencapai Rp6,5 miliar.

Kinerja Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mendapat sorotan. Seharusnya APIP bisa mengawasi agar tidak ada anggaran yang dikeluarkan SKPD DKI melebihi harga kontrak.

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Tak Berwenang Kembalikan Lebih Bayar Alat Damkar

"Mengindikasikan kinerja APIP tidak optimal," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan di Jakarta, Senin (19/4).

Misbah beranggapan, ada kasus lain di lingkungan Pemprov DKI terkait alibi kelebihan bayar selain pembelian alat damkar. Ini harus jadi perhatian Pemerintah DKI dan menjadi bahan evaluasi.

Dengan terbongkarnya kasus ini, kinerja dari komite pencegahan korupsi DKI juga patut dipertanyakan. Sebab selama ini 'KPK DKI' belum menunjukkan kerjanya dalam mengatasi tindakan korupsi.

"Selama ini, kejanggalan-kejanggal dalam proses penganggaran di DKI, komite ini tidak juga tidak bersuara," pungkasnya.

Pemadam Kebakaran. (Foto: Antara)

Setiap tahun Pemprov DKI wajib membuat standar harga barang sebagai acuan pengadaan barang/jasa, sehingga kasus tersebut tidak terulang lagi dan menjadi kesempatan pejabat DKI.

Misbah melanjutkan, pengadaan barang semacam ini salah satu celah korupsi yang sering terjadi. Apalagi kalau kasus semacam ini luput dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mengingat pemeriksaan BPK sifatnya uji petik. Jadi tidak semua transaksi keuangan diperiksa oleh BPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI mengendus adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI dalam pembelian alat Damkar. Selisih uang lebih yang disetorkan Gubernur Anies mencapai Rp6,5 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2019, BPK melaporkan ada empat paket pengadaan yang pembayarannya melebih nilai uang yang seharusnya disetorkan.

Pertama, pembelian unit submersible yang memiliki harga riil Rp9 miliar dan nilai kontrak Rp9,7 miliar. Maka ada pembayaran lebih dengan selisih Rp761 juta.

Baca Juga:

Lakukan Paneh Raya Padi di Cilacap, Anies Jamin Pasokan Beras DKI Aman

Kemudian unit quick response dengan selisih harga Rp3,4 miliar. Sebab harga riil alat itu adalah Rp36,2 miliar dan nilai kontrak Rp 39,6 miliar.

Lalu DKI membeli unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dengan harga riil Rp7 miliar dan nilai kontrak Rp7,8 miliar. Selisih uang yang kelebihan pembayarannya sebesar Rp844 juta.

Terakhir pembelian unit pengurai material kebakaran, harga riil Rp32 miliar, nilai kontrak Rp33 miliar, selisihnya Rp1 miliar. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ratusan Mengungsi, 15 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Kilang Minyak Balongan
Indonesia
Ratusan Mengungsi, 15 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Data sementara lima orang mengalami luka bakar berat dan 15 lainnya mengalami luka ringan akibat kebakaran ini.

Mahfud Pastikan Penegak Hukum Tidak Penyelewengan Dana Otsus Papua
Indonesia
Mahfud Pastikan Penegak Hukum Tidak Penyelewengan Dana Otsus Papua

Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antarwilayah adat yang masih terjadi.

Samin Tan Bebas dari Rutan
Indonesia
Samin Tan Bebas dari Rutan

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan dibebaskan dari Rutan Polres Jakarta Pusat, Senin (30/8).

Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara
Indonesia
Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara

"Saya liat Ali Maulana setelah difit and proper itu dia bisa menjawab semua," ujar Prasetyo

Raja Mangkunegara IX Solo Meninggal
Indonesia
Raja Mangkunegara IX Solo Meninggal

Mangkunegoro IX pernah menikah dengan Sukmawati Soekarnoputri yang juga anak Presiden pertama RI, Soekarno. Almarhum meninggalkan 4 orang putra-putri.

Pemprov DKI Tetap Bahas Revisi Perda Pidana Pelanggar Prokes
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Bahas Revisi Perda Pidana Pelanggar Prokes

Pemprov DKI Jakarta kukuh tetap ingin mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19.

Varian Baru COVID-19 'B117' Masuk ke Indonesia, Jokowi: Jangan Khawatir
Indonesia
Varian Baru COVID-19 'B117' Masuk ke Indonesia, Jokowi: Jangan Khawatir

Dua warga negara Indonesia (WNI) yang terjangkit mutasi baru B117 ini sudah dinyatakan negatif

Pertama dalam 1,4 Tahun, Penambahan Kasus COVID-19 Akhirnya di Bawah Seribu
Indonesia
Pertama dalam 1,4 Tahun, Penambahan Kasus COVID-19 Akhirnya di Bawah Seribu

Kasus positif virus corona di tanah air pada 4 Oktober 2021 bertambah 922 kasus.

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat
Foto
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Hadi Tjahjanto meninjau langsung pelaksanaan operasi Aman Nusa II penanganan Covid-19 lanjutan saat pemberlakuan PPKM Darurat di Pos Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat wilayah Kalideres, Jakarta

Gerindra Sudah Prediksi BST Pemprov DKI Bakal Bermasalah
Indonesia
Gerindra Sudah Prediksi BST Pemprov DKI Bakal Bermasalah

Alasan BST tahap dua tertunda hingga bulan Maret ini karena adanya pemadanan data tahap pertama ke tahap kedua.