KPK DKI dan Inspektorat Dikritik, Kinerja Tak Optimal Cegah Tindakan Korupsi Ilustrasi - Robot pemadam kebakaran Dok-ing MVF-U3 asal Kroasia. Foto Instagram humasjakfire

MerahPutih.com - Inspektorat DKI Jakarta dinilai tidak menjalankan peran yang baik dalam melakukan pengawasan pengadaan barang. Sehingga terjadi kelebihan bayar pembelian alat pemadam kebakaran (damkar) mencapai Rp6,5 miliar.

Kinerja Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mendapat sorotan. Seharusnya APIP bisa mengawasi agar tidak ada anggaran yang dikeluarkan SKPD DKI melebihi harga kontrak.

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Tak Berwenang Kembalikan Lebih Bayar Alat Damkar

"Mengindikasikan kinerja APIP tidak optimal," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan di Jakarta, Senin (19/4).

Misbah beranggapan, ada kasus lain di lingkungan Pemprov DKI terkait alibi kelebihan bayar selain pembelian alat damkar. Ini harus jadi perhatian Pemerintah DKI dan menjadi bahan evaluasi.

Dengan terbongkarnya kasus ini, kinerja dari komite pencegahan korupsi DKI juga patut dipertanyakan. Sebab selama ini 'KPK DKI' belum menunjukkan kerjanya dalam mengatasi tindakan korupsi.

"Selama ini, kejanggalan-kejanggal dalam proses penganggaran di DKI, komite ini tidak juga tidak bersuara," pungkasnya.

Pemadam Kebakaran. (Foto: Antara)

Setiap tahun Pemprov DKI wajib membuat standar harga barang sebagai acuan pengadaan barang/jasa, sehingga kasus tersebut tidak terulang lagi dan menjadi kesempatan pejabat DKI.

Misbah melanjutkan, pengadaan barang semacam ini salah satu celah korupsi yang sering terjadi. Apalagi kalau kasus semacam ini luput dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mengingat pemeriksaan BPK sifatnya uji petik. Jadi tidak semua transaksi keuangan diperiksa oleh BPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI mengendus adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI dalam pembelian alat Damkar. Selisih uang lebih yang disetorkan Gubernur Anies mencapai Rp6,5 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2019, BPK melaporkan ada empat paket pengadaan yang pembayarannya melebih nilai uang yang seharusnya disetorkan.

Pertama, pembelian unit submersible yang memiliki harga riil Rp9 miliar dan nilai kontrak Rp9,7 miliar. Maka ada pembayaran lebih dengan selisih Rp761 juta.

Baca Juga:

Lakukan Paneh Raya Padi di Cilacap, Anies Jamin Pasokan Beras DKI Aman

Kemudian unit quick response dengan selisih harga Rp3,4 miliar. Sebab harga riil alat itu adalah Rp36,2 miliar dan nilai kontrak Rp 39,6 miliar.

Lalu DKI membeli unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dengan harga riil Rp7 miliar dan nilai kontrak Rp7,8 miliar. Selisih uang yang kelebihan pembayarannya sebesar Rp844 juta.

Terakhir pembelian unit pengurai material kebakaran, harga riil Rp32 miliar, nilai kontrak Rp33 miliar, selisihnya Rp1 miliar. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Positif COVID Capai 225 Ribu
Indonesia
Kasus Positif COVID Capai 225 Ribu

Pemerintah berjanji akan menambah kapasitas tempat tidur bagi rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini agar kemampuan RS menampung pasien virus corona tak membeludak seiring jumlah kasus yang meningkat.

Aturan Baru Bersepeda di Jalan, Dilarang Berboncengan dan Pakai Payung
Indonesia
Aturan Baru Bersepeda di Jalan, Dilarang Berboncengan dan Pakai Payung

Kemenhub juga melarang pengguna sepeda untuk berjalan secara berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali diatur rambu lalu lintas.

Lansia DKI Sudah Bisa Daftar Vaksinasi di Puskesmas Terdekat
Indonesia
Lansia DKI Sudah Bisa Daftar Vaksinasi di Puskesmas Terdekat

Apakah bisa atau tidak divaksin tolong bantu dikawal

Kasus Surat Jalan Palsu, Brigjen Prasetijo Dihukum 3 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Surat Jalan Palsu, Brigjen Prasetijo Dihukum 3 Tahun Penjara

Brigjen Prasetijo Utomo divonis tiga tahun pidana penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

[HOAKS atau FAKTA]: Gantikan Ma'ruf Amin, Prabowo Bakal Jadi Wapres Dampingi Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gantikan Ma'ruf Amin, Prabowo Bakal Jadi Wapres Dampingi Jokowi

Setelah mendengarkan seluruh isi video, diketahui bahwa video tersebut merupakan pembacaan dua artikel yang berasal dari gelora.co dan cnnindonesia.com.

231 Ulama dan Tokoh Jabar Terima Vaksin COVID-19 di Gedung Pakuan
Indonesia
231 Ulama dan Tokoh Jabar Terima Vaksin COVID-19 di Gedung Pakuan

Sebanyak 231 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat, menerima vaksinasi COVID-19 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (10/3)

Polri Dukung Satgas BLBI
Indonesia
Polri Dukung Satgas BLBI

"Polri siap mendukung sepenuhnya Satgas BLBI ini," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/4)

Update Kasus COVID-19 DKI Kamis (22/10): 98.206 Positif, 83.338 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus COVID-19 DKI Kamis (22/10): 98.206 Positif, 83.338 Orang Sembuh

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 109.905

Ribuan Orang Dievakuasi karena Tanggul Citarum Jebol
Indonesia
Ribuan Orang Dievakuasi karena Tanggul Citarum Jebol

Personel gabungan TNI–Polri dan Basarnas telah mengevakuasi ribuan warga korban tanggul Citarum jebol, Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Update COVID-19 Selasa (25/8): 157.859 Positif, 112.867 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (25/8): 157.859 Positif, 112.867 Sembuh

Diketahui, ada 2.447 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir.